Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Fikri berpendapat, persediaan sumber daya ketenagalistrikan yang memadai dapat mendorong kemajuan provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Apalagi kalau ditambah dengan pelayanan yang lebih prima bisa semakin memajukan provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini," ujarnya sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, lanjut Fikri yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel, daerah itu masih membutuhkan persediaan daya ketenagalistrikan yang lebih banyak lagi guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.
Begitu pula pelayanan terhadap pengguna jasa ketenagalistrikan masih perlu peningkatan, tidak lagi seperti selama ini yang terkesan masih lambat dalam penanganan masalah, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Untuk pemenuhan semua itu, menurut wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut, wajar pemerintah provinsi mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagai payung hukum dalam penanganan masalah ketenagalistrikan ke depan.
"Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel sedang dalam pembahasan. Insya Allah hari ini (9/10) sudah bisa diselesaikan, untuk selanjutnya kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI," tuturnya.
"Bila Kemendagri sudah mengevaluasi dan memberikan fasilitasi, baru kita sahkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan tersebut untuk menjadi Perda," lanjut wakil rakyta asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel itu, sebelumnya Pansus raperda tersebut berkonsultasi dengan Kemendagri, serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta.
Selain itu, Pansus studi komparasi ke DKI Jakarta yang hampir tidak ada sumber daya energi seperti batu bara untuk pembangkit tenaga listrik, tetapi Ibu Kota Negara Indonesia tersebut nyaris tak pernah padam atau kalaupun padam segera teratasi, demikian Fikri.
Di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel selama ini dominasi pelayanan ketenagalistrikan oleh PLN, sedangkan dari swasta masih belum banyak. Itupun kelebihan daya energi listrik dari perusahaan swasta penjualannya ke masyarakat melalui PLN.
Sementara itu dengan sudah beroperasi Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bengkanai, Kabupaten Barito Utara, Kalteng berkapasitas 140 Mega Watt (MW), PT PLN Wilayah Kalselteng saat ini memiliki cadang/kelebihan daya cukup besar, mencapai puluhan MW.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Apalagi kalau ditambah dengan pelayanan yang lebih prima bisa semakin memajukan provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa ini," ujarnya sebelum rapat paripurna DPRD Kalsel di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, lanjut Fikri yang juga Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel, daerah itu masih membutuhkan persediaan daya ketenagalistrikan yang lebih banyak lagi guna memenuhi kebutuhan yang terus berkembang.
Begitu pula pelayanan terhadap pengguna jasa ketenagalistrikan masih perlu peningkatan, tidak lagi seperti selama ini yang terkesan masih lambat dalam penanganan masalah, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Untuk pemenuhan semua itu, menurut wakil rakyat dari Partai Demokrat tersebut, wajar pemerintah provinsi mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan sebagai payung hukum dalam penanganan masalah ketenagalistrikan ke depan.
"Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel sedang dalam pembahasan. Insya Allah hari ini (9/10) sudah bisa diselesaikan, untuk selanjutnya kita sampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI," tuturnya.
"Bila Kemendagri sudah mengevaluasi dan memberikan fasilitasi, baru kita sahkan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan tersebut untuk menjadi Perda," lanjut wakil rakyta asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Dalam pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan di Kalsel itu, sebelumnya Pansus raperda tersebut berkonsultasi dengan Kemendagri, serta Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Jakarta.
Selain itu, Pansus studi komparasi ke DKI Jakarta yang hampir tidak ada sumber daya energi seperti batu bara untuk pembangkit tenaga listrik, tetapi Ibu Kota Negara Indonesia tersebut nyaris tak pernah padam atau kalaupun padam segera teratasi, demikian Fikri.
Di "Bumi Perjuangan Pangeran Antasari" Kalsel selama ini dominasi pelayanan ketenagalistrikan oleh PLN, sedangkan dari swasta masih belum banyak. Itupun kelebihan daya energi listrik dari perusahaan swasta penjualannya ke masyarakat melalui PLN.
Sementara itu dengan sudah beroperasi Pusat Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Bengkanai, Kabupaten Barito Utara, Kalteng berkapasitas 140 Mega Watt (MW), PT PLN Wilayah Kalselteng saat ini memiliki cadang/kelebihan daya cukup besar, mencapai puluhan MW.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017