Dinsos Validasi Data PKH Setiap Enam Bulan

"Kita tidak ingin program bantuan melalui PKH ini salah sasaran sehingga diperlukan data yang benar-benar akurat, terkini dan bisa dipertanggungjawabkan," kata Kepala Dinas Sosial Kotabaru H Slamet Riyadi di Kotabaru, Rabu.

Diakui bahwa data peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterimanya dari pusat adalah hasil verifikasi 2011 dan divalidasi 2015 sehingga sangat rawan ada yang kurang tepat sasaran.

Menurut Slamet, tidak menutup kemungkinan ada rumah tangga kurang mampu layak menerima bantuan, tetapi dengan berjalannya waktu kondisi mereka berubah perekonomiannya membaik sehingga tidak layak lagi mendapatkan bantuan.

Namun bisa sebaliknya, ada juga warga yang lain dulu mampu dan kini perekonomiannya turun jadi layak menerima bantuan.

Karena itu, agar program pemberian bantuan tersebut benar-benar akurat dan tidak salah sasaran, diperlukan langkah antisipasi dengan cara validasi secara periodik oleh camat, lurah/kepala desa hingga RT.

Sebelumnya, Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Rahim, mengungkapkan masih ada sekitar 200 orang dari 4.319 peserta PKH di Kotabaru, belum menerima bantuan dari pemerintah.

"Mereka yang belum menerima bantuan masih menunggu diterbitkannya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), apabila kartu KKS-nya sudah datang, secara otomatis mereka akan menerima dana bantuan, kartu KKS berfungsi sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengambil uang," katanya.

Dikatakan, sekitar 200 peserta PKH yang belum menerima dana bantuan tersebut tersebar di lima kecamatan.

Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni mendesak pembaharuan data bagi penerima bantuan dalam program keluarga harapan oleh Kementerian Sosial karena realisasinya di lapangan saat ini diduga ada ketidaktepatan sasaran.

"Dari pengamatan di lapangan pada sejumlah daerah, ada sejumlah penerima bantuan yang menurut saya tidak tepat, karena mereka yang menerima ternyata sudah mapan bahkan sudah haji," kata Mukhni.