Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, melaksanakan upacara awal bulan, di halaman Kantor Bupati barito Kuala, Senin (2/10).

Sekda Kabupaten Batola H Supriyono, Senin (2/10) menyinggung tentang penegakan disiplin, rencana pelaksanaan pelantikan dan serahterima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Batola baru dilaksanakan 4 November mendatang.

Kali ini  SKPD yang mendapat giliran sebagai pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Batola.

Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala H Supriyono  bertindak sebagai  pemimpin upacara dan bertindak sebagai komandan upacara Titien Hariyati.  

Dia mengajak,  seluruh ASN Pemkab Batola segera dibuat DPA APBD-P 2017 Batola karena asistensi selesai di pemprov, merencanakan melaksanakan asistensi tahap 2 atas APBD Batola TA 2018 hingga menyangkut pengembangan jaringan internet yang dilaksanakan Diskominfo mulai tahun 2017 hingga 2018.

Dikatakan sekda, untuk tahun 2017 jika tersedia anggaran SKPD yang berlokasi di Marabahan akan dihubungkan secara terpadu melalui intranet yang disambungkan Diskominfo ke website.  

Untuk  tahun anggaran 2018, jelas dia,  diupayakan bisa menjangkau SKPD di seluruh wilayah Batola.

Sementara menyangkut ajakan untuk segera dibuatnya DPA Perubahan APBD 2017,  ucap  Supriyono, karena hasil asistensi sudah selesai dilaksanakan ke Pemprov Kalsel.

Sekda mengharapkan,  dengan segera dibuatnya DPA agar Perubahan APBD 2017 bisa segera disahkan sebagai dasar pelaksanaan kinerja yang tinggal 3 bulan lagi.

Selain membuat DPA APBD-P 2017, sekda merencanakan sejak Senin hingga Kamis (2 – 6 Oktober) akan melaksanakan asistensi rencana kerja anggaran (RKA) untuk APBD TA 2018 tahap II.

Ia mengharapkan pada asistensi nanti program dan kegiatan harus mendapatkan penjelasan dari para pejabat eselon IV.

“Tidak semata penjelasan dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Syukur-syukur juga dikawal oleh pejabat eselon III bahkan kepala SKPD,” tegasnya.

Agar kegiatan yang direncanakan, terang dia,  benar-benar dipahami dan dimengerti oleh pejabat eselon IV termasuk dalam penyusunan RKA serta mempertanggungjawabkannya pada saat asistensi.

“Jangan sampai eselon IV nggak tahu apa-apa terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya,” katanya.

Lebih-lebih sekarang ini, tegas dia,  perencanaan pembangunan yang dikemas dan selanjutnya dijadikan APBD menganut prinsip money fullow program dalam arti seluruh kegiatan yang dibiayai yang benar-benar prioritas


Pewarta: Arianto

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017