Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan kembali kunjungan kerja ke luar daerah sejak, Senin (25/9) lalu selama tiga hari, sesudah tiga pekan lalu hanya kegiatan dalam provinsi setempat yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Informasi dari "Rumah Banjar" atau Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, Selasa, kembalinya kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah wakil-wakil rakyat provinsi tersebut seiring sudah terbukanya kran anggaran pada APBD-P setempat tahun 2017.
Sebelumnya anggota DPRD Kalsel melalui kegiatan komisi-komisi (empat komisi) fokus kunjungan dalam daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBD provinsi setempat 2017, karena masih terbatas anggaran dan belum realisasi APBD-P tahun tersebut.
Sebagaimana terjadwal dan atas hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat tersebut, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos, MSi kunker ke Jakarta berkonsultasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Konsultasi dengan KPI tersebut dalam hubungan rencana penerimaan komisioner baru pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPIDy Kalsel, karena yang terdahulu hampir mengakhiri masa jabatan/periodesasi mereka.
Kemudian Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketui Suwardi Sarlan SAg studi komparasi ke Jawa Barat (Jabar) meninjau dan mempelajari pengelolaan Waduk Jatiluhur, terutama dalam kaitan dengan penataan keramba atau jaring apung.
Sementara Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastrultur DPRD Kalsel yang diketuai Dr (Hc) H Supian HK SH ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta, antara lain membicarakan taksi dalam jaringan (daring) atau online.
Sedangkan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi mendatangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta untuk membicarakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) H Gusti Hasan Aman Banjarmasin.
RSGM Hasan Aman (nama mantan gubernur setempat yang sudah almarhum) tersebut salah satu dari empat rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, yang baru berdiri sekitar lima tahun lalu.
Sesudah komisi-komisi tersebut kunker ke luar daerah 25 - 27 September 2017, juga dua Panitia Khusus (Pansus) Raperda di Kalsel juga menjadwalkan kegiatan serupa, 28 - 30 September 2017.
Kedua Pansus tersebut, yaitu Pansus Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal (SDGL) di Kalsel merupakan inisiatif DPRD provinsi itu, serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah yang berasal dari eksekutif/Pemprov setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Informasi dari "Rumah Banjar" atau Gedung DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, Selasa, kembalinya kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah wakil-wakil rakyat provinsi tersebut seiring sudah terbukanya kran anggaran pada APBD-P setempat tahun 2017.
Sebelumnya anggota DPRD Kalsel melalui kegiatan komisi-komisi (empat komisi) fokus kunjungan dalam daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan APBD provinsi setempat 2017, karena masih terbatas anggaran dan belum realisasi APBD-P tahun tersebut.
Sebagaimana terjadwal dan atas hasil kesepakatan wakil-wakil rakyat tersebut, Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kalsel yang diketuai H Syahdillah S.Sos, MSi kunker ke Jakarta berkonsultasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
Konsultasi dengan KPI tersebut dalam hubungan rencana penerimaan komisioner baru pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPIDy Kalsel, karena yang terdahulu hampir mengakhiri masa jabatan/periodesasi mereka.
Kemudian Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel yang diketui Suwardi Sarlan SAg studi komparasi ke Jawa Barat (Jabar) meninjau dan mempelajari pengelolaan Waduk Jatiluhur, terutama dalam kaitan dengan penataan keramba atau jaring apung.
Sementara Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastrultur DPRD Kalsel yang diketuai Dr (Hc) H Supian HK SH ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia di Jakarta, antara lain membicarakan taksi dalam jaringan (daring) atau online.
Sedangkan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel yang diketuai Yazidie Fauzi mendatangi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia di Jakarta untuk membicarakan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) H Gusti Hasan Aman Banjarmasin.
RSGM Hasan Aman (nama mantan gubernur setempat yang sudah almarhum) tersebut salah satu dari empat rumah sakit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, yang baru berdiri sekitar lima tahun lalu.
Sesudah komisi-komisi tersebut kunker ke luar daerah 25 - 27 September 2017, juga dua Panitia Khusus (Pansus) Raperda di Kalsel juga menjadwalkan kegiatan serupa, 28 - 30 September 2017.
Kedua Pansus tersebut, yaitu Pansus Raperda tentang Pengelolaan Sumber Daya Genetik Lokal (SDGL) di Kalsel merupakan inisiatif DPRD provinsi itu, serta Raperda tentang Pengelolaan Sampah yang berasal dari eksekutif/Pemprov setempat.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017