Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Sekitar 200 orang dari 4.319 peserta Program Keluarga Harapan (PKH), di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, belum menerima bantuan dari pemerintah.
"Mereka yang belum menerima bantuan masih menunggu diterbitkanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), apabila kartu KKS-nya sudah datang, secara otomatis mereka akan menerima dana bantuan, kartu KKS berfungsi sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengambil uang," kata Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Rahim, di Kotabaru, Jumat.
Dikatakan, sekitar 200 peserta PKH yang belum menerima dana bantuan tersebut tersebar di lima kecamatan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni, mendesak pembaharuan data bagi penerima bantuan dalam program keluarga harapan oleh Kementerian Sosial, karena realisasinya di lapangan saat ini diduga ada ketidaktepatan sasaran.
"Dari pengamatan di lapangan pada sejumlah daerah, ada sejumlah penerima bantuan yang menurut saya tidak tepat, karena mereka yang menerima ternyata sudah mapan bahkan sudah haji," kata Mukhni.
Ketika dikonfirmasikan kepada petugas, lanjutnya, maka mereka mengatakan hanya bertugas membagikan kepada para penerima yang sudah tercantum dalam data. Sehingga tidak berani mengubah atau menggantinya.
Sehubungan dengan kenyataan tersebut, Mukhni mengaku telah menyampaikannya kepada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI di Jakarta. Diakui, bahwa penyaluran bantuan program keluarga harapan masih menggunakan data 2012.
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya ketidak tepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan bagi keluarga harapan, diharapkan peran aktif para petugas di lapangan dalam mendata ulang para penerima.
"Karena bisa jadi data penerima beberapa tahun lalu, sekarang ini statusnya sudah berubah tidak lagi menjadi warga kurang mampu tapi sudah menjadi warga mampu sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan," jelas Mukhni.
Dijelaskannya, terkait dengan pemutakhiran data tersebut, para petugas di lapangan harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik di desa atau kelurahan hingga tingkat RT dan RW, termasuk melibatkan elemen masyarakat lainnya yang dimungkinkan lebih mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Seperti yang pernah diwartakan Antara sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso menyebutkan sebanyak 58.107 keluarga mendapatkan program bantuan sosial nontunai PKH pada 2017.
Penyaluran bantuan sosial nontunai PKH itu sudah dimulai di 13 kabupaten/kota pada Mei 2017.
Dia mengakui kalau pencairan dana PKH agak terlambat, sebab harusnya pencairan tahap kedua sudah dilakukan pada Mei 2017, sedangkan tahap pertama pada April.
"Keterlambatan pencairan dana PKH mendapat perhatian Menteri Sosial RI kemarin hingga harus menjadi perhatian seluruh dinas sosial kabupaten/kota," paparnya.
Adi menyebutkan pencairan tahap pertama pada April, tahap kedua pada Mei, tahap ketiga Agustus dan tahap keempat pada September.
Dana yang disalurkan untuk PKH di Kalsel sebesar Rp109.822.230.000 untuk 58.107 keluarga yang masing-masing mendapat Rp1.890.000 selama setahun yang dicairkan dalam empat tahap.
"Dana PKH harus digunakan bagi kesejahteraan, utamanya untuk pendidikan anak-anak dan kesehatan ibu hamil," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Mereka yang belum menerima bantuan masih menunggu diterbitkanya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), apabila kartu KKS-nya sudah datang, secara otomatis mereka akan menerima dana bantuan, kartu KKS berfungsi sebagai Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk mengambil uang," kata Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan, Rahim, di Kotabaru, Jumat.
Dikatakan, sekitar 200 peserta PKH yang belum menerima dana bantuan tersebut tersebar di lima kecamatan.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni, mendesak pembaharuan data bagi penerima bantuan dalam program keluarga harapan oleh Kementerian Sosial, karena realisasinya di lapangan saat ini diduga ada ketidaktepatan sasaran.
"Dari pengamatan di lapangan pada sejumlah daerah, ada sejumlah penerima bantuan yang menurut saya tidak tepat, karena mereka yang menerima ternyata sudah mapan bahkan sudah haji," kata Mukhni.
Ketika dikonfirmasikan kepada petugas, lanjutnya, maka mereka mengatakan hanya bertugas membagikan kepada para penerima yang sudah tercantum dalam data. Sehingga tidak berani mengubah atau menggantinya.
Sehubungan dengan kenyataan tersebut, Mukhni mengaku telah menyampaikannya kepada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI di Jakarta. Diakui, bahwa penyaluran bantuan program keluarga harapan masih menggunakan data 2012.
Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya ketidak tepatan sasaran dalam pelaksanaan program bantuan bagi keluarga harapan, diharapkan peran aktif para petugas di lapangan dalam mendata ulang para penerima.
"Karena bisa jadi data penerima beberapa tahun lalu, sekarang ini statusnya sudah berubah tidak lagi menjadi warga kurang mampu tapi sudah menjadi warga mampu sehingga tidak lagi berhak menerima bantuan," jelas Mukhni.
Dijelaskannya, terkait dengan pemutakhiran data tersebut, para petugas di lapangan harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait baik di desa atau kelurahan hingga tingkat RT dan RW, termasuk melibatkan elemen masyarakat lainnya yang dimungkinkan lebih mengetahui kondisi masyarakat di lingkungan masing-masing.
Seperti yang pernah diwartakan Antara sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Adi Santoso menyebutkan sebanyak 58.107 keluarga mendapatkan program bantuan sosial nontunai PKH pada 2017.
Penyaluran bantuan sosial nontunai PKH itu sudah dimulai di 13 kabupaten/kota pada Mei 2017.
Dia mengakui kalau pencairan dana PKH agak terlambat, sebab harusnya pencairan tahap kedua sudah dilakukan pada Mei 2017, sedangkan tahap pertama pada April.
"Keterlambatan pencairan dana PKH mendapat perhatian Menteri Sosial RI kemarin hingga harus menjadi perhatian seluruh dinas sosial kabupaten/kota," paparnya.
Adi menyebutkan pencairan tahap pertama pada April, tahap kedua pada Mei, tahap ketiga Agustus dan tahap keempat pada September.
Dana yang disalurkan untuk PKH di Kalsel sebesar Rp109.822.230.000 untuk 58.107 keluarga yang masing-masing mendapat Rp1.890.000 selama setahun yang dicairkan dalam empat tahap.
"Dana PKH harus digunakan bagi kesejahteraan, utamanya untuk pendidikan anak-anak dan kesehatan ibu hamil," paparnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017