Batulicin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, segera membangun Tempat Pendaratan Ikan (TPI), sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Derah (PAD) melalui sektor perikanan.
Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Bumbu, Mansur, di Batulicin, Jumat, mengatakan, dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor Tahun 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
"Kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) bukan kewenangan kabupaten lagi, namun sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel," katanya.
Dengan beralihnya kewenangan tersebut, secara otomatis semua personil, peralatan, pendanaan dan dokumen (P3D), serta retribusi dan semua kegiatan yang ada di dalam areal PPI tersebut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Saat ini sudah ada berita serah terima penyerahan oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming kepada Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor.
Namun pihak Pemprov Kalsel belum menempatkan personilnya di PPI tersebut. Untuk menjaga kelancaran dan pengelolaan kegiatan PPI, sementara ini, personil dari Kabupaten Tanbu masih diperbantukan.
"Dengan diambilalihnya kewenangan pengelolaan PPI oleh Pemprov Kalsel, maka kabupaten hanya melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan TPI. Untuk kembali mendapatkan PAD dari sektor perikanan, maka Pemerintah Kabupaten Tanbu berencana akan membangun TPI sendiri," tuturnya.
Menurut Mansur, Dinas Perikanan Tanah Bumbu sudah melakukan identifikasi beberapa tempat pendaratan ikan, yang biasa digunakan nelayan bongkar muat hasil laut dan langsung melakukan transaksi jual beli di sana.
Dari beberapa titik tersebut, Dinas Perikanan berencana membangun TPI di tiga titik. Adapun tiga titik tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Satui.
Saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan studi kelayakan. Jika studi kelayakan nantinya dinyatakan layak, maka pembangunan TPI dapat dilakukan pada periode 2018.
"Rencana pembangunan TPI untuk meningkatkan PAD di sektor perikanan mendapat dukungan yang baik oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil Dinas Perikanan dan Kelautan Tanah Bumbu, Mansur, di Batulicin, Jumat, mengatakan, dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor Tahun 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
"Kewenangan pengelolaan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) bukan kewenangan kabupaten lagi, namun sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel," katanya.
Dengan beralihnya kewenangan tersebut, secara otomatis semua personil, peralatan, pendanaan dan dokumen (P3D), serta retribusi dan semua kegiatan yang ada di dalam areal PPI tersebut, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Saat ini sudah ada berita serah terima penyerahan oleh Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming kepada Gubenur Kalsel, Sahbirin Noor.
Namun pihak Pemprov Kalsel belum menempatkan personilnya di PPI tersebut. Untuk menjaga kelancaran dan pengelolaan kegiatan PPI, sementara ini, personil dari Kabupaten Tanbu masih diperbantukan.
"Dengan diambilalihnya kewenangan pengelolaan PPI oleh Pemprov Kalsel, maka kabupaten hanya melakukan pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan TPI. Untuk kembali mendapatkan PAD dari sektor perikanan, maka Pemerintah Kabupaten Tanbu berencana akan membangun TPI sendiri," tuturnya.
Menurut Mansur, Dinas Perikanan Tanah Bumbu sudah melakukan identifikasi beberapa tempat pendaratan ikan, yang biasa digunakan nelayan bongkar muat hasil laut dan langsung melakukan transaksi jual beli di sana.
Dari beberapa titik tersebut, Dinas Perikanan berencana membangun TPI di tiga titik. Adapun tiga titik tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Kusan Hilir dan Kecamatan Satui.
Saat ini masih dalam tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan studi kelayakan. Jika studi kelayakan nantinya dinyatakan layak, maka pembangunan TPI dapat dilakukan pada periode 2018.
"Rencana pembangunan TPI untuk meningkatkan PAD di sektor perikanan mendapat dukungan yang baik oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu," paparnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017