Banjarbaru (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya memperkuat koordinasi perizinan dengan seluruh kabupaten dan kota setempat guna meningkatkan masuknya investasi daerah.
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin di Banjarbaru, Rabu mengatakan, penguatan koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pertemuan dengan seluruh pihak terkait membahas berbagai kendala yang terjadi dan solusinya.
"Kami telah melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi pemerintah pusat dalam rangka supervisi dan penguatan kelembagaan," katanya.
Menurut dia, rapat koordinasi tersebut dengan mengundang DPMPTSP perwakilan pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) daerah kabupaten/kota.
Rapat koordinasi tersebut, tambah dia, untuk pembekalan dan penguatan PTSP dalam rangka sharing informasi di kelembagaan masing-masing, terutama proses pelayanan perizinan.
Selain itu, rapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu, dengan mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana ketentuan pemerintah dan kondisi daerah masing-masing.
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan rapat koordinasi dan supervisi adalah menguatkan kelembagaan PTSP di provinsi dan kabupaten/kota sesuai Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"Sasaran lain yang ingin kita capai adalah terwujudnya pendelegasian sebagai kewenangan pelayanan perijinan dari gubernur dan bupati/walikota kepada Kepala DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
Paling penting lagi adalah adanya kesamaan persepsi pemahaman aparat penyelenggara pelayanan perizinan di kelembagaan seluruh tingkatan dalam menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur.
Dalam kegiatan koordinasi dan supervisi, tambah dia, akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri antara lain Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen BAK Kemendagri.
Hal tersebut, juga sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang perizinan agar lebih profesional, cepat dan akuntabel.
"Kami telah berhasil menyakinkan pusat agar kembali terpilih sebagai tempat rapat koordinasi dekonsentrasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP," katanya.
Kegiatan dengan menghadirkan narasumber ahli dari pejabat kementerian dan mengundang perwakilan PTSP Kabupaten/Kota se Kalsel akan berlangsung di Hotel Novotel Banjarbaru, selama tiga hari Kamis- Sabtu (7-9 September 2017)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin di Banjarbaru, Rabu mengatakan, penguatan koordinasi tersebut antara lain dilakukan melalui pertemuan dengan seluruh pihak terkait membahas berbagai kendala yang terjadi dan solusinya.
"Kami telah melakukan rapat koordinasi yang difasilitasi pemerintah pusat dalam rangka supervisi dan penguatan kelembagaan," katanya.
Menurut dia, rapat koordinasi tersebut dengan mengundang DPMPTSP perwakilan pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) daerah kabupaten/kota.
Rapat koordinasi tersebut, tambah dia, untuk pembekalan dan penguatan PTSP dalam rangka sharing informasi di kelembagaan masing-masing, terutama proses pelayanan perizinan.
Selain itu, rapat dilakukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan satu pintu, dengan mengacu pada standar operasional prosedur sebagaimana ketentuan pemerintah dan kondisi daerah masing-masing.
Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan rapat koordinasi dan supervisi adalah menguatkan kelembagaan PTSP di provinsi dan kabupaten/kota sesuai Peraturan Presiden No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
"Sasaran lain yang ingin kita capai adalah terwujudnya pendelegasian sebagai kewenangan pelayanan perijinan dari gubernur dan bupati/walikota kepada Kepala DPMPTSP provinsi/kabupaten/kota.
Paling penting lagi adalah adanya kesamaan persepsi pemahaman aparat penyelenggara pelayanan perizinan di kelembagaan seluruh tingkatan dalam menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur.
Dalam kegiatan koordinasi dan supervisi, tambah dia, akan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri antara lain Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerja Sama Ditjen BAK Kemendagri.
Hal tersebut, juga sebagai upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama di bidang perizinan agar lebih profesional, cepat dan akuntabel.
"Kami telah berhasil menyakinkan pusat agar kembali terpilih sebagai tempat rapat koordinasi dekonsentrasi dan supervisi penyelenggaraan PTSP," katanya.
Kegiatan dengan menghadirkan narasumber ahli dari pejabat kementerian dan mengundang perwakilan PTSP Kabupaten/Kota se Kalsel akan berlangsung di Hotel Novotel Banjarbaru, selama tiga hari Kamis- Sabtu (7-9 September 2017)
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017