Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin Gusti Ridwan Sofyani menyatakan, kelanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sultan Suriansyah yang merupakan milik pemerintah kota akan menunggu disahkannya APBD Perubahan 2017.
"Kelanjutan pembangunan RS baru dilakukan setelah disahkan dalam APBD perubahan, yakni, karena dilakukan pengalihan pengelolaan anggarannya ke dinas kesehatan kota," ujarnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.
Dijelaskan, alokasi anggaran Rp38 miliar pada APBD murni tahun 2017 untuk kelanjutan pembangunan RS di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan itu harus dipindahkan dari instansi DisPUPR Kota ke Dinkes Kota.
"Jadi anggaran yang mengelolanya harus Dinkes, DisPUPR yang akan menangani teknis pembangunannya, sebab ini proyek multiyears juga," ungkapnya.
Ridwan menyatakan, kelanjutan pembangunan RS yang sudah dimulai pada 2015 tersebut akan tetap direalisasikan tahun ini, hingga targetnya selesai bangunan fisik RS itu secara total pada 2019.
"Jadi kometmen pemerintah kota melanjutkan pembangunan RS ini hingga selesai pada 2019 tetap dipegang, sebab ini untuk kepentingan masyarakat Banjarmasin," paparnya.
Meskipun, kata dia, anggaran yang dibutuhkan dalam penyelesaian RS ini sangatlah besar, yakni, ditarget dalam tiga tahun ini menguras APBD sekitar Rp180 miliar.
"Kalau tahun ini sebesar Rp38 miliar, dua tahun akan datang setidaknya dianggarkan masing-masingnya Rp70 miliar," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan yang besar untuk fisik RS ini adalah gedung penginapan pasein yang direncanakan sepuluh lantai, termasuk halaman parkirnya.
Untuk anggaran tahun ini, kata dia, kelanjutan pembangunan fisik RS masih belum mengarah kegedung penginapan pasein tersebut, kemungkinan mulaui tahun depan.
"Tahun ini direncanakan akan membangun gedung fasilitas ruang perkantoran dan ruang kesehatan lainnya, sebagimana dua gedung yang sudah berdiri," ujarnya.
Menurut dia, tantangan kedepannya setelah bangunan fisik RS ini jadi sempurna, adalah memenuhi alat kesehatannya, di mana ini lebih mahal dari pembangunan fisik RS tersebut.
"Tapi harapan kita, kementerian kesehatan akan membantu untuk pemenuhan alat kesehatan RS ini nantinya, sebab dinyatakan sudah ada janji," ucap Ridwan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kelanjutan pembangunan RS baru dilakukan setelah disahkan dalam APBD perubahan, yakni, karena dilakukan pengalihan pengelolaan anggarannya ke dinas kesehatan kota," ujarnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu.
Dijelaskan, alokasi anggaran Rp38 miliar pada APBD murni tahun 2017 untuk kelanjutan pembangunan RS di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan itu harus dipindahkan dari instansi DisPUPR Kota ke Dinkes Kota.
"Jadi anggaran yang mengelolanya harus Dinkes, DisPUPR yang akan menangani teknis pembangunannya, sebab ini proyek multiyears juga," ungkapnya.
Ridwan menyatakan, kelanjutan pembangunan RS yang sudah dimulai pada 2015 tersebut akan tetap direalisasikan tahun ini, hingga targetnya selesai bangunan fisik RS itu secara total pada 2019.
"Jadi kometmen pemerintah kota melanjutkan pembangunan RS ini hingga selesai pada 2019 tetap dipegang, sebab ini untuk kepentingan masyarakat Banjarmasin," paparnya.
Meskipun, kata dia, anggaran yang dibutuhkan dalam penyelesaian RS ini sangatlah besar, yakni, ditarget dalam tiga tahun ini menguras APBD sekitar Rp180 miliar.
"Kalau tahun ini sebesar Rp38 miliar, dua tahun akan datang setidaknya dianggarkan masing-masingnya Rp70 miliar," ujarnya.
Menurut dia, pembangunan yang besar untuk fisik RS ini adalah gedung penginapan pasein yang direncanakan sepuluh lantai, termasuk halaman parkirnya.
Untuk anggaran tahun ini, kata dia, kelanjutan pembangunan fisik RS masih belum mengarah kegedung penginapan pasein tersebut, kemungkinan mulaui tahun depan.
"Tahun ini direncanakan akan membangun gedung fasilitas ruang perkantoran dan ruang kesehatan lainnya, sebagimana dua gedung yang sudah berdiri," ujarnya.
Menurut dia, tantangan kedepannya setelah bangunan fisik RS ini jadi sempurna, adalah memenuhi alat kesehatannya, di mana ini lebih mahal dari pembangunan fisik RS tersebut.
"Tapi harapan kita, kementerian kesehatan akan membantu untuk pemenuhan alat kesehatan RS ini nantinya, sebab dinyatakan sudah ada janji," ucap Ridwan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017