Kotabaru, 14/6 (Antaranews Kalsel) - Legislator Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah daerah setempat membentuk tim khusus, yang melibatkan akademisi, untuk melanjutkan pembebasan lahan warga bagi pelebaran jalan Desa Baharu-Sigam di Pulaulaut Utara.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto di Kotabaru, Rabu, mengatakan pihaknya sependapat dengan usulan warga agar pelebaran jalan dilakukan di Jalan Suryaganggawangsa mulai Pasar Baharu hingga kilometer 4.
"Kami sangat setuju usulan tersebut, teknisnya agar program ini terlaksana lancar dan tidak ada pertentangan dari warga, maka harus dijalankan secara profesional dan komprehensif," kata Denny.
Dalam hal ini lanjut dia, eksekutif harus membentuk tim khusus yang melibatkan akademisi yang kredibel, dengan melakukan kajian dan penelitian secara menyeluruh sebelum menginjak pada pelaksanaan program.
Maksudnya adalah, melalui kajian dan penelitian tersebut, akan dilakukan inventarisasi terhadap lahan yang menjadi hak milik warga, sekaligus disosialisasikan atas program pemerintah tersebut untuk kepentingan umum.
Termasuk dalam kajian tim adalah menilai berapa besaran aset warga yang akan dibebaskan, tentunya dengan pendekatan harga wajar sesuai dengan perkembangan saat ini, berikut kelayakan bangunan yang ada di kawasan jalan utama tersebut.
"Jika hal itu dilakukan, maka besar kemungkinan program proyek pelebaran jalan sepanjang empat km mulai dari Pasar Baharu hingga Desa Sigam Km4 itu, bisa terlaksana dengan lancar," terangnya.
Sebab, warga pemilik lahan yang termasuk dalam proyek pelebaran tersebut merasa diperlakukan secara adil dengan ganti rugi yang wajar dalam pembebasan yang dilakukan pemerintah.
Oleh karenanya, terkait dengan hal tersebut, DPRD Kotabaru berencana melakukan koordinasi dengan eksekutif dan pihak-pihak terkait guna membahas dan menyampaikan masukan atas kelanjutan proyek tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto di Kotabaru, Rabu, mengatakan pihaknya sependapat dengan usulan warga agar pelebaran jalan dilakukan di Jalan Suryaganggawangsa mulai Pasar Baharu hingga kilometer 4.
"Kami sangat setuju usulan tersebut, teknisnya agar program ini terlaksana lancar dan tidak ada pertentangan dari warga, maka harus dijalankan secara profesional dan komprehensif," kata Denny.
Dalam hal ini lanjut dia, eksekutif harus membentuk tim khusus yang melibatkan akademisi yang kredibel, dengan melakukan kajian dan penelitian secara menyeluruh sebelum menginjak pada pelaksanaan program.
Maksudnya adalah, melalui kajian dan penelitian tersebut, akan dilakukan inventarisasi terhadap lahan yang menjadi hak milik warga, sekaligus disosialisasikan atas program pemerintah tersebut untuk kepentingan umum.
Termasuk dalam kajian tim adalah menilai berapa besaran aset warga yang akan dibebaskan, tentunya dengan pendekatan harga wajar sesuai dengan perkembangan saat ini, berikut kelayakan bangunan yang ada di kawasan jalan utama tersebut.
"Jika hal itu dilakukan, maka besar kemungkinan program proyek pelebaran jalan sepanjang empat km mulai dari Pasar Baharu hingga Desa Sigam Km4 itu, bisa terlaksana dengan lancar," terangnya.
Sebab, warga pemilik lahan yang termasuk dalam proyek pelebaran tersebut merasa diperlakukan secara adil dengan ganti rugi yang wajar dalam pembebasan yang dilakukan pemerintah.
Oleh karenanya, terkait dengan hal tersebut, DPRD Kotabaru berencana melakukan koordinasi dengan eksekutif dan pihak-pihak terkait guna membahas dan menyampaikan masukan atas kelanjutan proyek tersebut.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017