Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Rusdiansyah menyatakan pembangunan Pelabuhan Swarangan di Kabupaten Tanah Laut dilanjutkan guna mendukung pertumbuhan perekonomian di daerah itu.
"Memang pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Swarangan sempat terhenti beberapa tahun, tetapi pekerjaannya segera berlanjut," katanya sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel itu dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang jatuh pada 14 Agustus 2017.
"Kita berharap permasalahan pembebasan lahan segera selesai seiring pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana perhubungan laut (sekitar 140 kilometer timur Banjarmasin, red.) tersebut," katanya.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kalsel Agung menambahkan untuk pembangunan Pelabuhan Swarangan di "Bumi Tuntung Pandang" Tanah Laut itu sudah menghabiskan dana Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp80 miliar lebih.
"Kemudian untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Swarangan itu, pada Tahun Anggaran 2017 pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp17 miliar," tuturnya.
Ia menyangkal Pelabuhan Swarangan yang berada di pantai selatan Tanah Laut atau Kalsel dan menyatu dengan Laut Jawa itu berstatus sebagai pelabuhan samudera.
"Pelabuhan Swarangan itu untuk sementara berstatus lokal, namun pemerintah pusat tetap akan membiayai pembangunan fisiknya, terkecuali persoalan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel Riswandi menyatakan komisinya yang juga membidangi perhubungan akan terus memantau perkembangan pembangunan Pelabuhan Swarangan.
Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keberadaan Pelabuhan Swarangan merupakan keniscayaan dalam upaya menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Tanah Laut atau provinsi setempat.
"Apalagi Tala masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jorong yang masuk program strategis nasional (PSN) kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sehingga perlu penyelesaian Pelabuhan Swarangan yang berada dalam wilayah tersebut," demikian Riswandi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Memang pelaksanaan pembangunan Pelabuhan Swarangan sempat terhenti beberapa tahun, tetapi pekerjaannya segera berlanjut," katanya sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kamis.
Rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel itu dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Ke-67 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang jatuh pada 14 Agustus 2017.
"Kita berharap permasalahan pembebasan lahan segera selesai seiring pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana perhubungan laut (sekitar 140 kilometer timur Banjarmasin, red.) tersebut," katanya.
Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kalsel Agung menambahkan untuk pembangunan Pelabuhan Swarangan di "Bumi Tuntung Pandang" Tanah Laut itu sudah menghabiskan dana Anggaran Pendatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp80 miliar lebih.
"Kemudian untuk kelanjutan pembangunan Pelabuhan Swarangan itu, pada Tahun Anggaran 2017 pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp17 miliar," tuturnya.
Ia menyangkal Pelabuhan Swarangan yang berada di pantai selatan Tanah Laut atau Kalsel dan menyatu dengan Laut Jawa itu berstatus sebagai pelabuhan samudera.
"Pelabuhan Swarangan itu untuk sementara berstatus lokal, namun pemerintah pusat tetap akan membiayai pembangunan fisiknya, terkecuali persoalan pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel Riswandi menyatakan komisinya yang juga membidangi perhubungan akan terus memantau perkembangan pembangunan Pelabuhan Swarangan.
Menurut anggota DPRD Kalsel tiga periode dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, keberadaan Pelabuhan Swarangan merupakan keniscayaan dalam upaya menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Tanah Laut atau provinsi setempat.
"Apalagi Tala masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Jorong yang masuk program strategis nasional (PSN) kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sehingga perlu penyelesaian Pelabuhan Swarangan yang berada dalam wilayah tersebut," demikian Riswandi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017