Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan akan meninjau ulang program pemerintah daerah setempat terkait pemberian bantuan sapi bagi masyarakat yang termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai mendampingi rapat konsultasi Komisi II Legislatif Kotabaru dengan Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (8/8), mengatakan perlu ada sinkronisasi terhadap program-program eksekutif yang tertuang dalam RPJMD itu dengan RPJMN.
"Jangan sampai program daerah yang merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah, justru bertolak belakang dengan program pemerintah pusat," kata Alfisah.
Kaitannya dengan rapat konsultasi Komisi II DPRD Kotabaru di Kementerian Pertanian, yakni dalam rangka sinkronisasi tersebut, targetnya agar program di daerah bisa bersinergis dengan pusat, sehingga dalam pelaksanannya bisa efektif dan optimal.
Dikatakan Alfisah, menyangkut program pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sapi bagi masing-masing desa sebanyak 10 ekor, ternyata dari penjelasan pusat, program tersebut dinilai tidak banyak manfaat.
Selain mengakibatkan besarnya anggaran, namun dalam pelaksanaanya tidak optimal karena dari kajian dan evaluasi justru tidak sesuai dengan harapan. Banyak masalah teknis yang terjadi di lapangan, diantaranya indukan sapi dijual atau tidak terurus dan mati.
"Dari pemaparan Kementerian Pertanian, pemerintah pusat mennekankan kepada daerah-daerah agar wacana pemberian bantuan sapi itu diganti dengan program pembibitan berupa pembuntingan sapi melalui inseminasi buatan (IB)," jelasnya.
Diungkapkan Alfisah, pelaksanaan pembibitan sapi melalui pembuntingan sebagaimana penjelasan Kementerian Pertanian dinilai sangat realistis dan relevan untuk diterapkan di Kotabaru, mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Jika dengan pemberian bantuan sapi, lanjut dia, maka alokasi anggaran menjadi lebih besar dibandingkan dengan program pembibitan melalui pembuntingan sapi milik petani.
Dari data yang diperoleh dari kementerian, program bantuan sapi di Kotabaru selama ini tercatat sudah 3.100 ekor yang disalurkan, dan harapan pusat jumlah tersebut menjadi program pembuntingan sapi.
"Sehubungan dengan masukan dari pemerintah pusat tersebut, kami (DPRD Kotabaru) akan mengundang eksekutif melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan koordinasi," ujarnya.
Termasuk dalam rapat pembahasan anggaran nantinya menekankan agar program pemberian bantuan sapi yang akan dilakukan pemerintah daerah itu ditinjau ulang," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah usai mendampingi rapat konsultasi Komisi II Legislatif Kotabaru dengan Pemerintah Pusat, Kementerian Pertanian di Jakarta, Selasa (8/8), mengatakan perlu ada sinkronisasi terhadap program-program eksekutif yang tertuang dalam RPJMD itu dengan RPJMN.
"Jangan sampai program daerah yang merupakan bagian dari visi dan misi pemerintah daerah, justru bertolak belakang dengan program pemerintah pusat," kata Alfisah.
Kaitannya dengan rapat konsultasi Komisi II DPRD Kotabaru di Kementerian Pertanian, yakni dalam rangka sinkronisasi tersebut, targetnya agar program di daerah bisa bersinergis dengan pusat, sehingga dalam pelaksanannya bisa efektif dan optimal.
Dikatakan Alfisah, menyangkut program pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sapi bagi masing-masing desa sebanyak 10 ekor, ternyata dari penjelasan pusat, program tersebut dinilai tidak banyak manfaat.
Selain mengakibatkan besarnya anggaran, namun dalam pelaksanaanya tidak optimal karena dari kajian dan evaluasi justru tidak sesuai dengan harapan. Banyak masalah teknis yang terjadi di lapangan, diantaranya indukan sapi dijual atau tidak terurus dan mati.
"Dari pemaparan Kementerian Pertanian, pemerintah pusat mennekankan kepada daerah-daerah agar wacana pemberian bantuan sapi itu diganti dengan program pembibitan berupa pembuntingan sapi melalui inseminasi buatan (IB)," jelasnya.
Diungkapkan Alfisah, pelaksanaan pembibitan sapi melalui pembuntingan sebagaimana penjelasan Kementerian Pertanian dinilai sangat realistis dan relevan untuk diterapkan di Kotabaru, mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah.
Jika dengan pemberian bantuan sapi, lanjut dia, maka alokasi anggaran menjadi lebih besar dibandingkan dengan program pembibitan melalui pembuntingan sapi milik petani.
Dari data yang diperoleh dari kementerian, program bantuan sapi di Kotabaru selama ini tercatat sudah 3.100 ekor yang disalurkan, dan harapan pusat jumlah tersebut menjadi program pembuntingan sapi.
"Sehubungan dengan masukan dari pemerintah pusat tersebut, kami (DPRD Kotabaru) akan mengundang eksekutif melalui dinas-dinas terkait untuk melakukan koordinasi," ujarnya.
Termasuk dalam rapat pembahasan anggaran nantinya menekankan agar program pemberian bantuan sapi yang akan dilakukan pemerintah daerah itu ditinjau ulang," jelasnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017