Pemerintah Kabupaten Banjar dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan (OJK Kalsel) menjadikan budidaya padi apung sebagai solusi inovatif dalam penguatan sektor pertanian dan ekonomi daerah.
Penandatanganan komitmen bersama pengembangan ekonomi daerah melalui program budidaya padi apung tersebut diikuti sejumlah pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan kelompok tani.
Baca juga: Ombudsman Kalsel sampaikan catatan penting terkait keracunan MBG
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, di Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis, mengatakan program padi apung sangat potensial dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah rawan banjir seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk.
“Program ini relevan dengan struktur ekonomi Kabupaten Banjar, di mana sektor pertanian menyumbang 7,19 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Warsita.
Warsita menjelaskan, lokasi awal budidaya padi apung berada di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, serta di wilayah Kecamatan Aranio.
Dinas Pertanian akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari pra-kondisi hingga pascapanen, dengan dukungan kolaboratif dari OJK.
Lebih lanjut, Warsita menyebutkan program ini ke depan tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi kawasan agrowisata, mengingat kedekatan Desa Sungai Pinang Lama dengan destinasi wisata Pasar Terapung Lok Baintan.
Terkait pembiayaan, program padi apung saat ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. Ke depan, OJK bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk perbankan, akan memfasilitasi pembiayaan lanjutan agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Selain itu, dukungan juga datang melalui program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan alokasi anggaran Rp150 juta pada 2025.
Baca juga: Pemkab Banjar-Polda Kalsel kembangkan bioflok untuk ketahanan pangan
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan program padi apung di Banjar merupakan kelanjutan dari keberhasilan serupa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Program ini sejalan dengan misi Kabupaten Banjar menuju daerah yang sejahtera berbasis pertanian. Kami di OJK akan mendorong pembiayaan dari lembaga jasa keuangan agar program ini berkelanjutan,” ujarnya.
Agus menambahkan, OJK juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar pembiayaan petani lebih terintegrasi dan efisien.
Selain dari perbankan dan lembaga pembiayaan, pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan turut dilibatkan untuk menjamin risiko kerja petani yang terlibat dalam budidaya padi apung.
“Dengan kolaborasi berbagai pihak, nantinya akan terbentuk pembiayaan yang terintegrasi dan efisien,” ujar Agus.
Penandatanganan komitmen tersebut turut melibatkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel H. Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin.
Kemudian, Manajer Perum Bulog Banjarmasin, Direktur Utama BPR Martapura, dan Ketua Kelompok Tani Sukamaju, serta dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Banjar H Ikhwansyah dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Baca juga: REI Kalsel-Bupati Banjar sinkronkan tata ruang dan program perumahan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025
Penandatanganan komitmen bersama pengembangan ekonomi daerah melalui program budidaya padi apung tersebut diikuti sejumlah pihak terkait, termasuk lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan kelompok tani.
Baca juga: Ombudsman Kalsel sampaikan catatan penting terkait keracunan MBG
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, di Martapura, Kabupaten Banjar, Kamis, mengatakan program padi apung sangat potensial dalam mendukung ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di wilayah rawan banjir seperti Martapura Barat dan Sungai Tabuk.
“Program ini relevan dengan struktur ekonomi Kabupaten Banjar, di mana sektor pertanian menyumbang 7,19 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Warsita.
Warsita menjelaskan, lokasi awal budidaya padi apung berada di Desa Sungai Pinang Lama, Kecamatan Sungai Tabuk, serta di wilayah Kecamatan Aranio.
Dinas Pertanian akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari pra-kondisi hingga pascapanen, dengan dukungan kolaboratif dari OJK.
Lebih lanjut, Warsita menyebutkan program ini ke depan tidak hanya berorientasi pada produksi pangan, tetapi juga diarahkan menjadi kawasan agrowisata, mengingat kedekatan Desa Sungai Pinang Lama dengan destinasi wisata Pasar Terapung Lok Baintan.
Terkait pembiayaan, program padi apung saat ini didukung oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel. Ke depan, OJK bersama pemangku kepentingan lainnya, termasuk perbankan, akan memfasilitasi pembiayaan lanjutan agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Selain itu, dukungan juga datang melalui program Kredit Usaha Rakyat Martapura Maju Mandiri Agamis (Kurma Manis) dengan alokasi anggaran Rp150 juta pada 2025.
Baca juga: Pemkab Banjar-Polda Kalsel kembangkan bioflok untuk ketahanan pangan
Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo mengatakan program padi apung di Banjar merupakan kelanjutan dari keberhasilan serupa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Tabalong.
“Program ini sejalan dengan misi Kabupaten Banjar menuju daerah yang sejahtera berbasis pertanian. Kami di OJK akan mendorong pembiayaan dari lembaga jasa keuangan agar program ini berkelanjutan,” ujarnya.
Agus menambahkan, OJK juga mendorong kolaborasi lintas sektor agar pembiayaan petani lebih terintegrasi dan efisien.
Selain dari perbankan dan lembaga pembiayaan, pihak seperti BPJS Ketenagakerjaan turut dilibatkan untuk menjamin risiko kerja petani yang terlibat dalam budidaya padi apung.
“Dengan kolaborasi berbagai pihak, nantinya akan terbentuk pembiayaan yang terintegrasi dan efisien,” ujar Agus.
Penandatanganan komitmen tersebut turut melibatkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel H. Syamsir Rahman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar Warsita, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin.
Kemudian, Manajer Perum Bulog Banjarmasin, Direktur Utama BPR Martapura, dan Ketua Kelompok Tani Sukamaju, serta dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Banjar H Ikhwansyah dan Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Baca juga: REI Kalsel-Bupati Banjar sinkronkan tata ruang dan program perumahan
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025