Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Selatan (Kalsel) Nurul Fajar Desira meminta warga Kalimantan Selatan bersabar untuk menunggu terwujudnya jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut Kotabaru, kabupaten paling timur provinsi tersebut.
Kepala Bappeda Kalimantan Selatan (Kalsel) Nurul Fajar Desira dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi setempat Achmad Sofiani mengemukakan itu di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya pembangunan Jembatan Kotabaru itu memerlukan waktu relatif lama, karena belum masuk proyek strategi nasional (PSN) sehingga tidak bisa percepatan, ujar Fajar usai rapat kerja bersama Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel.
Selain itu, masih menunggu rancang bangun (desain) jembatan yang titik timur di Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru dan titik barata pada Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut dari konsultan.
Kemudian desain jembatan tersebut diserahkan kepada Komisi Jembatan Panjang, untuk selanjutnya mereka lakukan kajian kelayakan, bila sudah layak baru disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
"Berdasarkan rekomendasi Komisi Jembatan Panjang tersebut Kementerian PUPR mengajukan perencanaan anggaran terhadap Jembatan Kotabaru agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutur mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin itu.
"Namun pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut, tempat ibukota Kabupaten Kotabaru itu tetap berlanjut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat," lanjutnya.
Oleh karena keterbatasan anggaran, baik pada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel maupun pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu sehingga pembangunan Jembatan Kotabaru tidak cepat, lain halnya kalau masuk psn, demikian Fajar.
Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU & PR) Kalsel Achmad Sofiani menambahkan, untuk pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut pemprov setempat sudah menggelontorkan dana Rp100 miliar lebih.
Rencana semula pembiayaan pembangunan jembatan panjang di wilayah timur Kalsel tersebut sebesar Rp3,6 triliun dengan sistem sharing yaitu pemprov setempat Rp500 miliar, kemudian Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.
"Sedangkan sisanya atau untuk jembatan penghubung kita harapkan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," demikian Ach Sofiani.
Sementara itu, Sekretari Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi menyatakan, pihaknya akan mendorong atau memotivasi agar pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut bisa mendapatkan dana APBN.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kepala Bappeda Kalimantan Selatan (Kalsel) Nurul Fajar Desira dengan didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang provinsi setempat Achmad Sofiani mengemukakan itu di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya pembangunan Jembatan Kotabaru itu memerlukan waktu relatif lama, karena belum masuk proyek strategi nasional (PSN) sehingga tidak bisa percepatan, ujar Fajar usai rapat kerja bersama Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel.
Selain itu, masih menunggu rancang bangun (desain) jembatan yang titik timur di Tanjung Serdang Pulau Laut Kotabaru dan titik barata pada Batulicin, ibukota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut dari konsultan.
Kemudian desain jembatan tersebut diserahkan kepada Komisi Jembatan Panjang, untuk selanjutnya mereka lakukan kajian kelayakan, bila sudah layak baru disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia.
"Berdasarkan rekomendasi Komisi Jembatan Panjang tersebut Kementerian PUPR mengajukan perencanaan anggaran terhadap Jembatan Kotabaru agar masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," tutur mantan Kepala Bappeda Kota Banjarmasin itu.
"Namun pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Pulau Kalimantan dengan Pulau Laut, tempat ibukota Kabupaten Kotabaru itu tetap berlanjut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat," lanjutnya.
Oleh karena keterbatasan anggaran, baik pada pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel maupun pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru dan Tanbu sehingga pembangunan Jembatan Kotabaru tidak cepat, lain halnya kalau masuk psn, demikian Fajar.
Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU & PR) Kalsel Achmad Sofiani menambahkan, untuk pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut pemprov setempat sudah menggelontorkan dana Rp100 miliar lebih.
Rencana semula pembiayaan pembangunan jembatan panjang di wilayah timur Kalsel tersebut sebesar Rp3,6 triliun dengan sistem sharing yaitu pemprov setempat Rp500 miliar, kemudian Pemkab Kotabaru dan Tanbu masing-masing Rp250 miliar.
"Sedangkan sisanya atau untuk jembatan penghubung kita harapkan bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR," demikian Ach Sofiani.
Sementara itu, Sekretari Komisi III DPRD Kalsel H Riswandi menyatakan, pihaknya akan mendorong atau memotivasi agar pembangunan Jembatan Kotabaru tersebut bisa mendapatkan dana APBN.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017