Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Sebanyak lima fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2016 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Rabu pekan lalu mengatakan, rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta kerja sama seluruh anggota DPRD HSU dalam proses penyampaian pertanggungjawaban APBD 2016.
"Mudah-mudahan kerja sama yang sangat baik ini terus berlanjut guna meningkatkan pembangunan didaerah kita," ujar Wahid.
Wahid mengatakan, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan , demi terwujudnya pemerintahan yang baik berazaskan akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum. Pengawasan penggunaan anggaran ini, kata Wahid, dilakukan oleh instansi-instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah provinsi dan DPRD.
Bupati kembali melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.2 triliun, realisasi belanja Rp1,3 triliun dengan defisit sebesar Rp102,7 miliar. Pada pos pembiayaan terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp351,8 M, realisasi pengeluaran Rp30,5 M sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp321,3 M.
"Sehingga ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan berjumlah Rp218,6 miliar," terang Wahid.
Selain menyampaikan persetujuan, sejumlah fraksi menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi kemaren.
Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Syahril meminta pemda HSU mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengukur capaian kinerja selama satu tahun anggaran.
"Bupati hendaknya mengintruksikan kepada OPD untuk menyusun rencana kerja anggaran atau RKA berdasarkan indikator kinerja dan melalui perencanaan matang serta terukur sehingga anggaran bisa terserap dengan baik," kata Syahril.
Sedangkan Fraksi bertaqwa melalui juru bicaranya H Murhan berharap adanya evaluasi dampak atas pelaksanaan anggaran, me
rumuskan dampak tersebut bagi upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Dampak pelaksanaan APBD belum terumuskan dengan baik, kita ingin agar pelaksanaan anggaran tetap berada di dalam rel yang tepat," kata juru bicara fraksi ini.
Fraksi Golkar menilai, Pemda HSU saat ini telah memberi ruang inovasi untuk kemajuan daerah, terbukti dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang.
"Melihat kenyataan ini, kita layak bersemangat membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju HSU MANTAP yakni Maju, MANdiri, sejahTera, Agamis dan Produktif," ujar Ketua Fraksi Fadillah.
Fraksi Golkar juga sangat mengapresiasi beberapa prestasi yang diraih Kabupaten HSU, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, juga penghargaan nasional cakupan pemberian akta kelahiran anak tertinggi dan penghargaan Kota layak anak untuk Kabupaten HSU.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid di Amuntai, Rabu pekan lalu mengatakan, rasa terima kasih dan apresiasi atas dukungan serta kerja sama seluruh anggota DPRD HSU dalam proses penyampaian pertanggungjawaban APBD 2016.
"Mudah-mudahan kerja sama yang sangat baik ini terus berlanjut guna meningkatkan pembangunan didaerah kita," ujar Wahid.
Wahid mengatakan, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan , demi terwujudnya pemerintahan yang baik berazaskan akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum. Pengawasan penggunaan anggaran ini, kata Wahid, dilakukan oleh instansi-instansi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pemerintah provinsi dan DPRD.
Bupati kembali melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp1.2 triliun, realisasi belanja Rp1,3 triliun dengan defisit sebesar Rp102,7 miliar. Pada pos pembiayaan terdapat realisasi penerimaan sebesar Rp351,8 M, realisasi pengeluaran Rp30,5 M sehingga diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp321,3 M.
"Sehingga ada sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan berjumlah Rp218,6 miliar," terang Wahid.
Selain menyampaikan persetujuan, sejumlah fraksi menyampaikan masukan dan saran kepada pemerintah daerah pada saat penyampaian pendapat akhir fraksi kemaren.
Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui juru bicaranya Syahril meminta pemda HSU mengevaluasi organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengukur capaian kinerja selama satu tahun anggaran.
"Bupati hendaknya mengintruksikan kepada OPD untuk menyusun rencana kerja anggaran atau RKA berdasarkan indikator kinerja dan melalui perencanaan matang serta terukur sehingga anggaran bisa terserap dengan baik," kata Syahril.
Sedangkan Fraksi bertaqwa melalui juru bicaranya H Murhan berharap adanya evaluasi dampak atas pelaksanaan anggaran, me
rumuskan dampak tersebut bagi upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Dampak pelaksanaan APBD belum terumuskan dengan baik, kita ingin agar pelaksanaan anggaran tetap berada di dalam rel yang tepat," kata juru bicara fraksi ini.
Fraksi Golkar menilai, Pemda HSU saat ini telah memberi ruang inovasi untuk kemajuan daerah, terbukti dengan meningkatnya pembangunan diberbagai bidang.
"Melihat kenyataan ini, kita layak bersemangat membangun Kabupaten Hulu Sungai Utara menuju HSU MANTAP yakni Maju, MANdiri, sejahTera, Agamis dan Produktif," ujar Ketua Fraksi Fadillah.
Fraksi Golkar juga sangat mengapresiasi beberapa prestasi yang diraih Kabupaten HSU, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2016 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan, juga penghargaan nasional cakupan pemberian akta kelahiran anak tertinggi dan penghargaan Kota layak anak untuk Kabupaten HSU.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017