Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (Banggar DPRD Kalsel) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI berdiskusi kelompok atau Focus Group Discussion (FGD), guna membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Muhammad Alpiya Rakhman dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu malam, mengatakan pihaknya dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri.
Alpiya menyatakan DPRD dan TPAD Provinsi Kalsel berkomitmen memastikan APBD 2026 disusun secara transparan, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan pemerataan pembangunan serta peningkatan layanan publik bagi masyarakat.
“Kalau melihat dari transfer keuangan daerah, semoga ruang fiskal di Kalsel pada 2026 tidak sempit sehingga semua bisa diakomodir," kata Alpiya.
Namun, Alpiya menuturkan DPRD dan TPAD Provinsi Kalsel akan memprioritaskan penggunaan anggaran ketika transfer keuangan daerah dari pusat terjadi penundaan.
Ia menambahkan masukan dari Kemendagri menjadi pegangan penting bagi DPRD Provinsi Kalsel saat menyusun RAPBD 2026 agar arah pembangunan lebih terukur dan berpihak pada kepentingan masyarakat Banua.
Saat FGD tersebut, Banggar DPRD Kalsel membahas sejumlah isu strategis, antara lain transfer keuangan daerah, perencanaan tahun jamak, Kalimantan dan program prioritas pembangunan.
“APBD bukan sekadar dokumen belanja, melainkan instrumen pembangunan yang harus menghadirkan kesejahteraan dan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Alpiya.
Alpiya menegaskan pertemuan FGD ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Banggar DPRD Kalsel ke luar daerah yang terjadwal pada 18-20 September 2025.
Rombongan Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (19/9/2025). (ANTARA/HO-Humas Setwan Kalsel)
