Barabai, (AntaraNews Kalsel) - Bupati Hulu Sungai Tengah H Abdul Latif berharap satu desa bisa miliki satu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pos sistem keamanan lingkungan (Poskamling) dengan memanfaatkan alokasi dana desa pada 2018.
Hal ini disampai Latif saat bertemua dengan seluruh pendamping desa di Auditorium Pemkab HST terkait rencana pembangunan RTH di seluruh Desa.
"Warga desa bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk bersantai atau menikmati pemandangan jadi tak perlu pergi ke taman kota di Barabai," jelas Latif.
Sedangkan wacana pembangunan Poskamling di tiap desa sebagai upaya meningkatkan keamanan desa agar selalu terjaga dan kondusif serta seluruh masyarakat merasa nyaman tinggal di desanya masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Subhani menyampaikan program satu desa Satu RTH dan satu Poskamling merupakan keinginan Bupati HST mengingat sebagian desa sudah menganggarkan di tahun ini.
"Sebenarnya Bupati ingin program in direalisasi tahun ini namun hanya sebagian desa yang mengalokasi dana desanya untuk pembelian tanahnya," ungkap Subhani.
Subhani menambahkan tahun dana desa yang diterima mencapai Rp1 miliar per desa mencakup ADD Rp300 juta dan Dana Desa dari APBN sekitar Rp700 juta.
"Jadi dana yang boleh dipergunakan untuk pembangunan RTH dan Poskamling tersebut adalah dari ADD termasuk di dalamnya gaji perangkat Desa sedangkan untuk DD sekarang aturannya tidak boleh lagi," katanya.
Menurutnya lagi DD harus sesuai dengan empat program unggulan Pemerintah Pusat yaitu pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air Desa, dan membangun sarana olahraga Desa (Raga Desa).
"Oleh sebab itu kami meminta para pendamping Desa sesuai dengan himbauan Bupati untuk benar-benar mendampingi para aparat Desa khususnya dalam penyusunan APBDes agar sesuai dengan aturan yang ada dan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Hal ini disampai Latif saat bertemua dengan seluruh pendamping desa di Auditorium Pemkab HST terkait rencana pembangunan RTH di seluruh Desa.
"Warga desa bisa memanfaatkan ruang terbuka hijau untuk bersantai atau menikmati pemandangan jadi tak perlu pergi ke taman kota di Barabai," jelas Latif.
Sedangkan wacana pembangunan Poskamling di tiap desa sebagai upaya meningkatkan keamanan desa agar selalu terjaga dan kondusif serta seluruh masyarakat merasa nyaman tinggal di desanya masing-masing.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Subhani menyampaikan program satu desa Satu RTH dan satu Poskamling merupakan keinginan Bupati HST mengingat sebagian desa sudah menganggarkan di tahun ini.
"Sebenarnya Bupati ingin program in direalisasi tahun ini namun hanya sebagian desa yang mengalokasi dana desanya untuk pembelian tanahnya," ungkap Subhani.
Subhani menambahkan tahun dana desa yang diterima mencapai Rp1 miliar per desa mencakup ADD Rp300 juta dan Dana Desa dari APBN sekitar Rp700 juta.
"Jadi dana yang boleh dipergunakan untuk pembangunan RTH dan Poskamling tersebut adalah dari ADD termasuk di dalamnya gaji perangkat Desa sedangkan untuk DD sekarang aturannya tidak boleh lagi," katanya.
Menurutnya lagi DD harus sesuai dengan empat program unggulan Pemerintah Pusat yaitu pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes), mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), membangun embung air Desa, dan membangun sarana olahraga Desa (Raga Desa).
"Oleh sebab itu kami meminta para pendamping Desa sesuai dengan himbauan Bupati untuk benar-benar mendampingi para aparat Desa khususnya dalam penyusunan APBDes agar sesuai dengan aturan yang ada dan menyesuaikan dengan Visi dan Misi Bupati," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017