Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Setelah berkeliling ke sejumlah daerah di Kalimantan Selatan, Kepala Badan Intelejen (BIN) Daerah Kalsel Bregjen TNI Daru Cahyono, bertandang ke Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (20/7).
Kedatangan jenderal bintang satu yang sebelumnya pernah bertugas di sejumlah provinsi di Indonesia hingga luar negeri itu, dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Aula Bahalap Kantor Bupati Batola.
Kehadiran Kepala BIN Kalsel Brigjen TNI Danu Cahyono ke Bumi Ije Jela tersebut bersama Dir Intelkam Polda Kalsel Kombes Drs Pristia Dwiantoro.
Rakor mengusung tema “Persikapan terhadap Paham Anti Pancasila dan Radikalisme Dalam Rangka Terjaga dan Terpeliharanya Situasi Kondusif Nasional di Kabupaten Barito Kuala†itu dihadiri Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Wakil Bupati H Ma’mun Kaderi, Forkopimda, para pimpinan SKPD, Kepala BNNK Batola Pepsodeni, dan pihak terkait.
Kepala BIN Kalsel Danu Cahyono mengingatkan, semua pihak untuk mewaspadai gerakan atau paham radikalisme dan anti Pancasila menyasar kalangan remaja yang rentan untuk dipengaruhi. Ia menceritakan pengalaman yang terjadi di daerah lain yang remajanya belum sepenuhnya paham makna lambang negara burung garuda.
"Saya pernah menanyakan arti lambang garuda Pancasila kepada kalangan pelajar SLTP, SMA hingga mahasiswa, ternyata mereka tidak bisa menjelaskan secara lengkap," ungkapnya.
Mereka, lanjutnya, tahunya Negera Kestuan Republik Indonesia (NKRI) itu harga mati, tapi dasar harga mati pancasila itu yang mereka belum tahu.
Karena itulah, sebutnya, peran ulama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman. Agar setelah mendapatkan informasi dari media sosial tidak ikut-ikutan terhadap paham radikal dan anti Pancasila.
Menyinggung pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca pasca diterbitkannya Perppu No. 2/2017 atau disebut Perppu Ormas, menurutnya, semuanya sudah melalui proses panjang dengan meminta masukan dari sejumlah pihak.
Bupati Hasanuddin Murad mengatakan, aksi-aksi terlarang seperti sparatisme, terorisme, maupun intoleran belum ada di Batola.
Situasi yang berlangsung saat ini, sebutnya, tergolong kondusif termasuk pada saat penyelenggaraan pilkada.
Namun demikian, menurutnya, situasi seperti ini tetap harus diwaspadai dan jangan lengah untuk menjaga hal-hal yang bersifat negatif.
Masyarakat Batola yang egaliter, sebutnya, bisa menerima masyarakat pendatang dengan tangan terbuka termasuk dari program transmigrasi karenanya bisa dibilang Batola miniaturnya Indonesia yang penerapan Bhinneka Tunggal Ika secara tidak langsung telah menjadi budaya.
"Harapan saya sebagai kepala daerah mari kita bersama-sama memperkuat jaringan komunikasi sehingga apa yang terjadi di masyarakat bisa cepat diantisipasi," ajaknya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Batola Nor Ipani mengungkapkan, resminya pembubaran HTI pasca diterbitkannya Perppu Ormas pihaknya secara persuasif telah mengundang pengurus HTI Kabupaten Batola.
"Setelah diberikan pemahaman, mereka pun bisa memaklumi dan berjanji tidak akan melakukan aksi-aksi negatif," demikian tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kedatangan jenderal bintang satu yang sebelumnya pernah bertugas di sejumlah provinsi di Indonesia hingga luar negeri itu, dalam rangka menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Komunitas Intelejen Daerah (Kominda) dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di Aula Bahalap Kantor Bupati Batola.
Kehadiran Kepala BIN Kalsel Brigjen TNI Danu Cahyono ke Bumi Ije Jela tersebut bersama Dir Intelkam Polda Kalsel Kombes Drs Pristia Dwiantoro.
Rakor mengusung tema “Persikapan terhadap Paham Anti Pancasila dan Radikalisme Dalam Rangka Terjaga dan Terpeliharanya Situasi Kondusif Nasional di Kabupaten Barito Kuala†itu dihadiri Bupati Batola H Hasanuddin Murad, Wakil Bupati H Ma’mun Kaderi, Forkopimda, para pimpinan SKPD, Kepala BNNK Batola Pepsodeni, dan pihak terkait.
Kepala BIN Kalsel Danu Cahyono mengingatkan, semua pihak untuk mewaspadai gerakan atau paham radikalisme dan anti Pancasila menyasar kalangan remaja yang rentan untuk dipengaruhi. Ia menceritakan pengalaman yang terjadi di daerah lain yang remajanya belum sepenuhnya paham makna lambang negara burung garuda.
"Saya pernah menanyakan arti lambang garuda Pancasila kepada kalangan pelajar SLTP, SMA hingga mahasiswa, ternyata mereka tidak bisa menjelaskan secara lengkap," ungkapnya.
Mereka, lanjutnya, tahunya Negera Kestuan Republik Indonesia (NKRI) itu harga mati, tapi dasar harga mati pancasila itu yang mereka belum tahu.
Karena itulah, sebutnya, peran ulama dan tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberikan pemahaman. Agar setelah mendapatkan informasi dari media sosial tidak ikut-ikutan terhadap paham radikal dan anti Pancasila.
Menyinggung pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pasca pasca diterbitkannya Perppu No. 2/2017 atau disebut Perppu Ormas, menurutnya, semuanya sudah melalui proses panjang dengan meminta masukan dari sejumlah pihak.
Bupati Hasanuddin Murad mengatakan, aksi-aksi terlarang seperti sparatisme, terorisme, maupun intoleran belum ada di Batola.
Situasi yang berlangsung saat ini, sebutnya, tergolong kondusif termasuk pada saat penyelenggaraan pilkada.
Namun demikian, menurutnya, situasi seperti ini tetap harus diwaspadai dan jangan lengah untuk menjaga hal-hal yang bersifat negatif.
Masyarakat Batola yang egaliter, sebutnya, bisa menerima masyarakat pendatang dengan tangan terbuka termasuk dari program transmigrasi karenanya bisa dibilang Batola miniaturnya Indonesia yang penerapan Bhinneka Tunggal Ika secara tidak langsung telah menjadi budaya.
"Harapan saya sebagai kepala daerah mari kita bersama-sama memperkuat jaringan komunikasi sehingga apa yang terjadi di masyarakat bisa cepat diantisipasi," ajaknya.
Terpisah, Kepala Kesbangpol Batola Nor Ipani mengungkapkan, resminya pembubaran HTI pasca diterbitkannya Perppu Ormas pihaknya secara persuasif telah mengundang pengurus HTI Kabupaten Batola.
"Setelah diberikan pemahaman, mereka pun bisa memaklumi dan berjanji tidak akan melakukan aksi-aksi negatif," demikian tegasnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017