Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendatangi DPR-RI guna meminta dukungan atas kelanjutan pembangunan Jembatan Tanjung Serdang, Kotabaru-Batulicin, Tanah Bumbu.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru Mukhni A.F. di Kotabaru, Selasa, mengatakan sebagai usaha kelanjutan proses pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut, pihaknya bersama rombongan mengunjungi DPR-RI dalam rangka rapat konsultasi.
"Tujuan kami ke DPR-RI untuk mengharpkan dukungan atau `back-up` parlemen terhadap pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah khususnya Jembatan Pulau Laut," katanya.
Ia mengatakan keberadaan infrastruktur tersebut, besar manfaat dan sudah dihajatkan oleh masyarakat Kotabaru dan Kalsel umumnya.
Mukhni menjelaskan meski tidak bisa berdialog secara langsung dengan komisi yang membidanginya, melalui sekretariat DPR-RI pihaknya telah menyampaikan maksud dan tujuan rombongan legislatif Kotabaru.
Sebelumnya, meski sempat muncul kekhawatiran akan tersendatnya proses pembangunan karena alasan teknis oleh Kementerian PU, setelah mendapatkan penjelasan dan pemaparan dari sejumlah pihak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.
Bahkan, atas rekomendasi Presiden RI Joko Widodo akhirnya menyetujui kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut sepanjang 6,5 km di Kabupaten Kotabaru yang menghubungkan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad menanggapi adanya kekhawatiran masyarakat setempat terhadap batalnya kelanjutan pembangunan megaproyek senilai Rp3,5 triliun tersebut.
"Alhamdulillah, setelah beliau (Presiden Jokowi) meninjau bersamaan kunjungan ke Tanah Bumbu pada kegiatan budaya Mapanretasi, akhirnya beliau menyetujui kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut," katanya.
Hal itu, kata Said, menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kotabaru dan Tanah Bumbu, karena impian terhubungnya dua daerah dengan jembatan itu semakin dekat dapat terwujud.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua DPRD Kotabaru Mukhni A.F. di Kotabaru, Selasa, mengatakan sebagai usaha kelanjutan proses pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia tersebut, pihaknya bersama rombongan mengunjungi DPR-RI dalam rangka rapat konsultasi.
"Tujuan kami ke DPR-RI untuk mengharpkan dukungan atau `back-up` parlemen terhadap pembangunan sejumlah infrastruktur di daerah khususnya Jembatan Pulau Laut," katanya.
Ia mengatakan keberadaan infrastruktur tersebut, besar manfaat dan sudah dihajatkan oleh masyarakat Kotabaru dan Kalsel umumnya.
Mukhni menjelaskan meski tidak bisa berdialog secara langsung dengan komisi yang membidanginya, melalui sekretariat DPR-RI pihaknya telah menyampaikan maksud dan tujuan rombongan legislatif Kotabaru.
Sebelumnya, meski sempat muncul kekhawatiran akan tersendatnya proses pembangunan karena alasan teknis oleh Kementerian PU, setelah mendapatkan penjelasan dan pemaparan dari sejumlah pihak, akhirnya pemerintah memutuskan untuk kelanjutan pembangunan jembatan tersebut.
Bahkan, atas rekomendasi Presiden RI Joko Widodo akhirnya menyetujui kelanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut sepanjang 6,5 km di Kabupaten Kotabaru yang menghubungkan daratan Kalimantan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kotabaru Said Akhmad menanggapi adanya kekhawatiran masyarakat setempat terhadap batalnya kelanjutan pembangunan megaproyek senilai Rp3,5 triliun tersebut.
"Alhamdulillah, setelah beliau (Presiden Jokowi) meninjau bersamaan kunjungan ke Tanah Bumbu pada kegiatan budaya Mapanretasi, akhirnya beliau menyetujui kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut," katanya.
Hal itu, kata Said, menjadi kabar gembira bagi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya Kotabaru dan Tanah Bumbu, karena impian terhubungnya dua daerah dengan jembatan itu semakin dekat dapat terwujud.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017