Pelaihari, (Antaranews Kalsel) - Wakil Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Sukamta mengatakan, berdasarkan usulan Pemkab Tanah Laut pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2018 terjadi penurunan hingga 61 persen anggaran dari tahun 2017.
"Pada tahun anggaran 2017 APBD Tanah Laut sebesar Rp2,1 triliun, pada KUA-PPAS tahun 2018 yang kita ajukan melalui rapat paripuran DPRD Tanah Laut sebesar Rp1,3 triliun," ujar Sukamta, di Pelaihari, Senin.
Menurut dia, terjadinya penurunan anggaran tersebut salah satu penyebabnya adalah, karena Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sudah digunakan pada tahun anggaran 2017.
Dengan demikian, sebut dia, maka berdampak pada belanja daerah untuk tahun anggaran 2018 mengalami pengurangan jika dibandingkan dari tahun anggaran sebelumnya.
Untuk mengatasi hal itu, jelas dia, kedepan Pemkab Tanah Laut akan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah itu seperti data harus diaktualkan.
Sebagai contoh, ungkap dia, adalah peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena PBB lima tahun yang lalu tidak sama dengan sekarang dan data tersebut perlu diperbaharui.
PBB, ucap dia, merupakan salah satu pendapatan yang potensial di Tanah Laut dan diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, terang dia, Pemkab Tanah Laut bisa membukan kran investasi yang besar, sehingga daya dorong ekonomi masyarakat tidak lagi didominasi belanja pemerintah, tapi dari investasi.
Caranya, tegas dia, regulasi Pemkab Tanah Laut benar-benar memberikan garansi kepada investor, dukungan infrastruktur dan ini tantangan yang harus dilakukan.
Terpisah, Ketua DPRD Tanah Laut Ahmad Yani mengungkapkan, berkurangnya anggaran tersebut hendaknya disikapi Pemkab Tanah Laut dengan bijak.
"Menurunya anggaran tersebut dialami semua daerah di Indonesia, namun kita berharap Pemkab Tanah Laut bisa menggunakan anggaran melalui skala prioritas," demikan tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Pada tahun anggaran 2017 APBD Tanah Laut sebesar Rp2,1 triliun, pada KUA-PPAS tahun 2018 yang kita ajukan melalui rapat paripuran DPRD Tanah Laut sebesar Rp1,3 triliun," ujar Sukamta, di Pelaihari, Senin.
Menurut dia, terjadinya penurunan anggaran tersebut salah satu penyebabnya adalah, karena Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sudah digunakan pada tahun anggaran 2017.
Dengan demikian, sebut dia, maka berdampak pada belanja daerah untuk tahun anggaran 2018 mengalami pengurangan jika dibandingkan dari tahun anggaran sebelumnya.
Untuk mengatasi hal itu, jelas dia, kedepan Pemkab Tanah Laut akan mengoptimalkan sumber daya yang ada di daerah itu seperti data harus diaktualkan.
Sebagai contoh, ungkap dia, adalah peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) karena PBB lima tahun yang lalu tidak sama dengan sekarang dan data tersebut perlu diperbaharui.
PBB, ucap dia, merupakan salah satu pendapatan yang potensial di Tanah Laut dan diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, terang dia, Pemkab Tanah Laut bisa membukan kran investasi yang besar, sehingga daya dorong ekonomi masyarakat tidak lagi didominasi belanja pemerintah, tapi dari investasi.
Caranya, tegas dia, regulasi Pemkab Tanah Laut benar-benar memberikan garansi kepada investor, dukungan infrastruktur dan ini tantangan yang harus dilakukan.
Terpisah, Ketua DPRD Tanah Laut Ahmad Yani mengungkapkan, berkurangnya anggaran tersebut hendaknya disikapi Pemkab Tanah Laut dengan bijak.
"Menurunya anggaran tersebut dialami semua daerah di Indonesia, namun kita berharap Pemkab Tanah Laut bisa menggunakan anggaran melalui skala prioritas," demikan tandasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017