Banjarmasin, ( Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kita Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Abdul Muis mengatakan, kelanjutan pembangunan Rumah Sakit (RS) Sultan Suriansyah akan menjadi mubajir apabila diswastakan.
"Dana APBD kita yang sudah berapa tahun digunakan untuk membangun RS itu akan mubajir kalau tiba-tiba di tengah perjalannya ini ada dana pihak swasta yang masuk," ujar politisi PAN di gedung dewan, Jumat.
Dinyatakan dia, sudah hampir Rp200 miliar dana APBD digunakan utuk pembangunan RS di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan itu mulai dari membangun am lahannya sampai gedung-gedung yang sudah berdiri itu, hingga tidak logis kalau pada akhir-akhirnya masuk dana swasta.
"Saya masuk orang yang ikut terlibat pembahasan pertama kali pembangunan RS ini, jadi saya menentang sekali ada rencana kelanjutan pembangunan RS itu apabila ada masuk dana swasta, apa pun yang menyatakan bentuknya," ujar anggota komisi III itu .
Sebab, ungkap Abdul Muis, perencanaan pembangunan RS Pemkot tersebut sudah melalui pengkajian mendalam dengan kemampuan APBD khusus untuk pembangunan fisiknya.
"Kalau masalah pemenuhan alat kesehatannya (Alkes), kita sudah dari awal konsultasi dengan Kementerian Kesehatan, keren berjanji membantunya," pamembantu nyaparnya.nya para ya
Sehingga, nilai dia, tidak cukup kuat alasan pemerintah kota mau merencana untuk mengerjasamakannya dengan pihak lain kelanjutan pembangunan RS yang sudah tiga tahun berjalan tersebut, meskipun lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Penjelasan bagaimana mekanisme kerjasama dengan KPBU itu kita dengarkan tidak memuaskan juga," ujarnya.
Karena, kata dia, tidak mungkin tidak ada tujuan keuntungan bagi pihak ketiga kalau membantu pembangunan RS itu, hingga misi awal pemerintah kota dan dewan untuk membangun sarana ini tidak tecapai.
"Saya masih ingat bagaimana pemerintah kota saat itu kukuh berjuang ingin membangun RS ini bisa terwujud, bahkan seperti menghiba minta persetujuan dewan," ujar Abdul Muis yang sudah dua priode menjadi wakil rakyat.
Dewan pun menyetujui karena niat dan misi pembangunan RS ini untuk memberikan kemaksimalan pelayanan kesehatan masyarakat, karena hanya pemerintah kota Banjarmasin di provinsi ini yang belum memiliki sarana rumah sakit.
"Kalau memang harus ada swasta juga, maka ganti semua dana APBD yang sudah digunakan itu, kalau semua masih kometmen hilangkan wacana itu," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kota mulai mewacanakan pembangunan RS Sultan Suriansyah dengan menggandeng Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), ini untuk meringankan APBD yang harus dikeluarkan total Rp180 miliar secara multiyears dari 2017, 2018 dan 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Dana APBD kita yang sudah berapa tahun digunakan untuk membangun RS itu akan mubajir kalau tiba-tiba di tengah perjalannya ini ada dana pihak swasta yang masuk," ujar politisi PAN di gedung dewan, Jumat.
Dinyatakan dia, sudah hampir Rp200 miliar dana APBD digunakan utuk pembangunan RS di Jalan RK Ilir, Banjarmasin Selatan itu mulai dari membangun am lahannya sampai gedung-gedung yang sudah berdiri itu, hingga tidak logis kalau pada akhir-akhirnya masuk dana swasta.
"Saya masuk orang yang ikut terlibat pembahasan pertama kali pembangunan RS ini, jadi saya menentang sekali ada rencana kelanjutan pembangunan RS itu apabila ada masuk dana swasta, apa pun yang menyatakan bentuknya," ujar anggota komisi III itu .
Sebab, ungkap Abdul Muis, perencanaan pembangunan RS Pemkot tersebut sudah melalui pengkajian mendalam dengan kemampuan APBD khusus untuk pembangunan fisiknya.
"Kalau masalah pemenuhan alat kesehatannya (Alkes), kita sudah dari awal konsultasi dengan Kementerian Kesehatan, keren berjanji membantunya," pamembantu nyaparnya.nya para ya
Sehingga, nilai dia, tidak cukup kuat alasan pemerintah kota mau merencana untuk mengerjasamakannya dengan pihak lain kelanjutan pembangunan RS yang sudah tiga tahun berjalan tersebut, meskipun lewat Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
"Penjelasan bagaimana mekanisme kerjasama dengan KPBU itu kita dengarkan tidak memuaskan juga," ujarnya.
Karena, kata dia, tidak mungkin tidak ada tujuan keuntungan bagi pihak ketiga kalau membantu pembangunan RS itu, hingga misi awal pemerintah kota dan dewan untuk membangun sarana ini tidak tecapai.
"Saya masih ingat bagaimana pemerintah kota saat itu kukuh berjuang ingin membangun RS ini bisa terwujud, bahkan seperti menghiba minta persetujuan dewan," ujar Abdul Muis yang sudah dua priode menjadi wakil rakyat.
Dewan pun menyetujui karena niat dan misi pembangunan RS ini untuk memberikan kemaksimalan pelayanan kesehatan masyarakat, karena hanya pemerintah kota Banjarmasin di provinsi ini yang belum memiliki sarana rumah sakit.
"Kalau memang harus ada swasta juga, maka ganti semua dana APBD yang sudah digunakan itu, kalau semua masih kometmen hilangkan wacana itu," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah kota mulai mewacanakan pembangunan RS Sultan Suriansyah dengan menggandeng Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), ini untuk meringankan APBD yang harus dikeluarkan total Rp180 miliar secara multiyears dari 2017, 2018 dan 2019.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017