Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Muharram mengkhawatirkan produksi padi di provinsinya tidak meningkat saat hasil panen nanti.
Pasalnya petani di provinsi yang tersebut banyak mengeluh kekurangan/ketiadaan pupuk, ujarnya pada rapat Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama mitra kerja Dinas Tamanan Pangan dan Hortikultura provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis.
Oleh sebab itu, Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayanan Andalan (KTNA) Kalsel meminta agar masalah pupuk tersebut menjadi perhatian bersama, terutama dari pihak terkait, yaitu antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) beserta mitra kerjanya.
Dalam kaitan persediaan dan penyaluran pupuk, terutama pupuk bersubsidi tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar yang merupakan "lumbung padi" di provinsi itu menyatakan, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
"Kami Komisi II DPRD Kalsel sewaktu-waktu melakukan sidak. Oleh karena itu bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran/penyaluran pupuk harus tersimpan rapi," ujar dalam rapat kerja/dengat pendapat yang dipimpin Ketua Komisi tersebut, Suwardi Sarlan.
"Karena persoalan pupuk ini juga terpantau oleh `orang pihak sebelah` (maksudnya aparat penegak hukum). Kita tidak menginginkan permasalahannya berbuntut panjang," demikian Muharram.
Menanggapi persoalan pupuk bersubsidi, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Kalsel Muhammad Birundhani mengatakan, untuk pengawasan penyaluran sejak tahun 2016 melibatkan aparat hukum.
"Sejak 2016 sudah terbentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)," tutur Kabid Sarana dan Prasarana mewakili Kepala Distan Kalsel yang berhalangan hadir karena menerima tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Dengan keberadaan KP3 kita harapkan tidak ada paling tidak meminimalkan penyimpangan atau penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kalsel yang mayoritas penduduk dengan mata pencaharian bertani," lanjutnya.
Mengenai produksi padi Kalsel, dia mengatakan, alhamdulillah masih surplus (berlebih), dan pada musim panen tahun 2016 mencapai 2,3 juta ton gabah kering giling (gkg) atau masih mengalami peningkatan sekitar delapan persen dibandingkan 2015.
"Peningkatan produksi padi tersebut karena intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian, kendati pada daerah tertentu terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pergudangan dan industri," lanjutnya.
"Intensifikasi berupa usaha peningkatan produktivitas, dan ekstensifikasi pembukaan/pencetakan sawah seperti tahun belakangan ini pada delapan daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalsel," demikian Birundhani.
Hadir dalam rapat tersebut dari manajemen PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Kimia Gresik untuk pemasaran wilayah Kalsel serta Kalimantan, bersama sejumlah distribotor dan pengelola kios selaku pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pasalnya petani di provinsi yang tersebut banyak mengeluh kekurangan/ketiadaan pupuk, ujarnya pada rapat Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama mitra kerja Dinas Tamanan Pangan dan Hortikultura provinsi setempat di Banjarmasin, Kamis.
Oleh sebab itu, Muharram yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayanan Andalan (KTNA) Kalsel meminta agar masalah pupuk tersebut menjadi perhatian bersama, terutama dari pihak terkait, yaitu antara lain Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) beserta mitra kerjanya.
Dalam kaitan persediaan dan penyaluran pupuk, terutama pupuk bersubsidi tersebut, wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar yang merupakan "lumbung padi" di provinsi itu menyatakan, pihaknya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak).
"Kami Komisi II DPRD Kalsel sewaktu-waktu melakukan sidak. Oleh karena itu bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran/penyaluran pupuk harus tersimpan rapi," ujar dalam rapat kerja/dengat pendapat yang dipimpin Ketua Komisi tersebut, Suwardi Sarlan.
"Karena persoalan pupuk ini juga terpantau oleh `orang pihak sebelah` (maksudnya aparat penegak hukum). Kita tidak menginginkan permasalahannya berbuntut panjang," demikian Muharram.
Menanggapi persoalan pupuk bersubsidi, Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas TPH Kalsel Muhammad Birundhani mengatakan, untuk pengawasan penyaluran sejak tahun 2016 melibatkan aparat hukum.
"Sejak 2016 sudah terbentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)," tutur Kabid Sarana dan Prasarana mewakili Kepala Distan Kalsel yang berhalangan hadir karena menerima tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
"Dengan keberadaan KP3 kita harapkan tidak ada paling tidak meminimalkan penyimpangan atau penyalahgunaan pupuk bersubsidi di Kalsel yang mayoritas penduduk dengan mata pencaharian bertani," lanjutnya.
Mengenai produksi padi Kalsel, dia mengatakan, alhamdulillah masih surplus (berlebih), dan pada musim panen tahun 2016 mencapai 2,3 juta ton gabah kering giling (gkg) atau masih mengalami peningkatan sekitar delapan persen dibandingkan 2015.
"Peningkatan produksi padi tersebut karena intensifikasi dan ekstensifikasi usaha pertanian, kendati pada daerah tertentu terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, pergudangan dan industri," lanjutnya.
"Intensifikasi berupa usaha peningkatan produktivitas, dan ekstensifikasi pembukaan/pencetakan sawah seperti tahun belakangan ini pada delapan daerah dari 13 kabupaten/kota di Kalsel," demikian Birundhani.
Hadir dalam rapat tersebut dari manajemen PT Pupuk Kaltim dan PT Petro Kimia Gresik untuk pemasaran wilayah Kalsel serta Kalimantan, bersama sejumlah distribotor dan pengelola kios selaku pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017