Barabai, (Antaranews Kalsel) - Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan H. Abdul Latif tegas tidak memberikan dispensasi mobil besar pengangkut lengkir atau bahan baku semen dari PT Conch South Kalimantan bermuatan lebih dari 10 ton melintasi jalan kabupaten.
Penegasan itu disampaikan bupati di Barabai, Rabu karena menilai pihak asosiasi jasa pengangkutan tidak taat terhadap perjanjian sebelumnya agar tidak melakukan pengangkutan sebelum jalan selesai diperbaiki dan benar-benar bisa dilewati.
"Sebelumnya kita sudah dua kali memberikan dispensasi melewati jalan kabupaten karena jalan nasional Lingkar Walangsi-Kapar belum bisa dilintasi dan menimbulkan kemacetan cukup panjang," katanya.
Pemkab HST tidak akan memberikan dispensasi lagi untuk ketiga kalinya karena pada perjanjian sebelumnya mereka melanggar dengan masih mengangkut semen sampai sekarang.
Padahal jalan nasional itu belum siap dijalani hingga mengakibatkan mobil amblas dan terjebak di jalan berlobang serta berdampak kemacetan yang sangat panjang.
"Sekarang yang dirugikan para supir karena beberapa hari tidak bisa melewati jalan dan terpaksa tidur di mobil selain masyarakat sekitar Kapar terganggu dengan panjangnya parkiran mobil besar," ungkap Latif.
Jalan kabupaten di wilayah itu masuk klasifikasi C dengan ketentuan ketahanan bebannya hanya delapan ton dan panjang angkutan sembilan meter, jika dilewati dengan muatan semen Conch dengan berat 25 sampai 50 ton tentunya merusak jalan.
Sementara APBD HST hanya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat dan belum bisa digunakan untuk perbaikan jalan sehingga masyarakat secara swadaya menutup ruas jalan yang berlobang.
Lebih memprihatinkan, ungkap Latif adalah jalan lingkar yang masih dalam tahap perbaikan oleh Balai Besar Jalan Nasional Regional VII masih sangat labil karena baru diaspal satu kali sehingga tidak bisa dilintasi angkutan semen.
"Kami berharap Kapolda, Dishub Provinsi dan Gubernur bertindak tegas agar angkutan semen tidak boleh lagi melintasi jalan umum karena mengganggu masyarakat serta rawan kecelakaan," katanya.
Salah satu sopir angkutan semen, Zainal mengatakan sudah lima hari bermalam di mobil tanpa ada kepastian kapan bisa berangkat mengantar barang ke pelabuhan sedangkan pihak perusahaan hanya meminta menunggu.
"Kami juga tidak berani melewati jalan lingkar karena kondisinya sangat labil dan sudah dua buah mobil yang amblas," katanya.
Bahkan sejumlah sopir mengaku sempat bersitegang dengan oknum preman yang meloloskan mobil bermuatan lebih 10 ton dan mereka mengalah saja karena tak ingin ada permusuhan.
Menurut dia, Pemkab HST seharusnya berterimakasih kepada PT Conch karena hampir 75 persen yang menjadi sopir angkutan adalah penduduk asli HST bukan orang Tanjung jadi otomatis manfaatnya juga untuk masyarakat dalam mengurangi pengangguran di wilayah ini.
"Kami hanya meminta para pejabat HST mengizinkan melewati jalan kabupaten sehingga kami bisa pulang dan bertemu keluarga," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Penegasan itu disampaikan bupati di Barabai, Rabu karena menilai pihak asosiasi jasa pengangkutan tidak taat terhadap perjanjian sebelumnya agar tidak melakukan pengangkutan sebelum jalan selesai diperbaiki dan benar-benar bisa dilewati.
"Sebelumnya kita sudah dua kali memberikan dispensasi melewati jalan kabupaten karena jalan nasional Lingkar Walangsi-Kapar belum bisa dilintasi dan menimbulkan kemacetan cukup panjang," katanya.
Pemkab HST tidak akan memberikan dispensasi lagi untuk ketiga kalinya karena pada perjanjian sebelumnya mereka melanggar dengan masih mengangkut semen sampai sekarang.
Padahal jalan nasional itu belum siap dijalani hingga mengakibatkan mobil amblas dan terjebak di jalan berlobang serta berdampak kemacetan yang sangat panjang.
"Sekarang yang dirugikan para supir karena beberapa hari tidak bisa melewati jalan dan terpaksa tidur di mobil selain masyarakat sekitar Kapar terganggu dengan panjangnya parkiran mobil besar," ungkap Latif.
Jalan kabupaten di wilayah itu masuk klasifikasi C dengan ketentuan ketahanan bebannya hanya delapan ton dan panjang angkutan sembilan meter, jika dilewati dengan muatan semen Conch dengan berat 25 sampai 50 ton tentunya merusak jalan.
Sementara APBD HST hanya bisa digunakan untuk pelayanan masyarakat dan belum bisa digunakan untuk perbaikan jalan sehingga masyarakat secara swadaya menutup ruas jalan yang berlobang.
Lebih memprihatinkan, ungkap Latif adalah jalan lingkar yang masih dalam tahap perbaikan oleh Balai Besar Jalan Nasional Regional VII masih sangat labil karena baru diaspal satu kali sehingga tidak bisa dilintasi angkutan semen.
"Kami berharap Kapolda, Dishub Provinsi dan Gubernur bertindak tegas agar angkutan semen tidak boleh lagi melintasi jalan umum karena mengganggu masyarakat serta rawan kecelakaan," katanya.
Salah satu sopir angkutan semen, Zainal mengatakan sudah lima hari bermalam di mobil tanpa ada kepastian kapan bisa berangkat mengantar barang ke pelabuhan sedangkan pihak perusahaan hanya meminta menunggu.
"Kami juga tidak berani melewati jalan lingkar karena kondisinya sangat labil dan sudah dua buah mobil yang amblas," katanya.
Bahkan sejumlah sopir mengaku sempat bersitegang dengan oknum preman yang meloloskan mobil bermuatan lebih 10 ton dan mereka mengalah saja karena tak ingin ada permusuhan.
Menurut dia, Pemkab HST seharusnya berterimakasih kepada PT Conch karena hampir 75 persen yang menjadi sopir angkutan adalah penduduk asli HST bukan orang Tanjung jadi otomatis manfaatnya juga untuk masyarakat dalam mengurangi pengangguran di wilayah ini.
"Kami hanya meminta para pejabat HST mengizinkan melewati jalan kabupaten sehingga kami bisa pulang dan bertemu keluarga," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017