Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi menyarankan pemerintah atau instansi terkait agar memaksimalkan keberadaan jembatan timbang sebagai alat kontrol/pengawasan muatan angkutan barang.
Begitu pula tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut agar lebih maksimal, sehingga tujuan penyediaan jembatan timbang itu tercapai dan betul-betul efektif, ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat.
"Kalau pemanfaatan jembatan timbang kurang maksimal, bukan saja tidak mencapai tujuan dari penyediaan sarana dan prasarana tersebut, melainkan pula menjadi sia-sia atau membuang uang, karena pembiayaannya miliaran rupiah," lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Saran mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu, sesudah Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi perhubungan tersebut bersama Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi setempat studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim), 5 - 7 Juni 2017.
Ia menunjuk contoh pemanfaatan jembatan timbang di Jatim tidak jauh berbeda dengan Kalsel, yaitu sama-sama masih belum maksimal, sehingga berdampak kurang baik terhadap infrastruktur jalan, seperti cepat rusak karena kelebihan beban dari daya tahan jalan tersebut.
"Memang mengenai jembatan timbang serta kerusakan jalan, terutama jalan nasional (jalan negara), itu urusan pemerintah pusat. Tetapi warga masyarakat atau pengguna jasa angkutan yang menerima/merasakan dampak negatifnya," tutur wakil rakyat dari PKS tersebut.
Oleh sebab itu, persoalan jembatan timbang terutama dalam konteks dengan pengawasan dan ketentuan muatan angkutan barang hendaknya tetap menjadi perhatian bersama, bukan cuma sekedar membangun, melainkan pula memungsikan secara maksimal, demikian Riswandi.
Dalam hubungan pengawasan dan ketentuan muatan angkutan barang tersebut, Komisi III DPRD Kalsel menyarankan, perlunya jembatan timbang di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut, yang tepatnya antara wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan.
Jembatan timbang tersebut untuk memantau dan sekaligus buat menindaklanjut terhadap angkutan semen yang berproduksi di Tabalong, kemudian mengangkutnya ke Banjarmasin menggunakan jalan umum/jalan nasional.
Pasalnya warga masyarakat Kalsel menduga, kerusakan jalan nasional yang semakin bertambah itu karena lindasan armada angkutan semen menggunakan treler bermuatan mencapai 50 ton, sementara jalan di provinsi ini baru kelas III atau daya tahan beban maksimal delapan ton.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Begitu pula tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut agar lebih maksimal, sehingga tujuan penyediaan jembatan timbang itu tercapai dan betul-betul efektif, ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Jumat.
"Kalau pemanfaatan jembatan timbang kurang maksimal, bukan saja tidak mencapai tujuan dari penyediaan sarana dan prasarana tersebut, melainkan pula menjadi sia-sia atau membuang uang, karena pembiayaannya miliaran rupiah," lanjut anggota DPRD Kalsel tiga periode itu.
Saran mantan pegawai Departemen Keuangan RI itu, sesudah Komisi III DPRD Kalsel yang membidangi perhubungan tersebut bersama Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi setempat studi komparasi ke Jawa Timur (Jatim), 5 - 7 Juni 2017.
Ia menunjuk contoh pemanfaatan jembatan timbang di Jatim tidak jauh berbeda dengan Kalsel, yaitu sama-sama masih belum maksimal, sehingga berdampak kurang baik terhadap infrastruktur jalan, seperti cepat rusak karena kelebihan beban dari daya tahan jalan tersebut.
"Memang mengenai jembatan timbang serta kerusakan jalan, terutama jalan nasional (jalan negara), itu urusan pemerintah pusat. Tetapi warga masyarakat atau pengguna jasa angkutan yang menerima/merasakan dampak negatifnya," tutur wakil rakyat dari PKS tersebut.
Oleh sebab itu, persoalan jembatan timbang terutama dalam konteks dengan pengawasan dan ketentuan muatan angkutan barang hendaknya tetap menjadi perhatian bersama, bukan cuma sekedar membangun, melainkan pula memungsikan secara maksimal, demikian Riswandi.
Dalam hubungan pengawasan dan ketentuan muatan angkutan barang tersebut, Komisi III DPRD Kalsel menyarankan, perlunya jembatan timbang di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" provinsi tersebut, yang tepatnya antara wilayah Kabupaten Tabalong dan Balangan.
Jembatan timbang tersebut untuk memantau dan sekaligus buat menindaklanjut terhadap angkutan semen yang berproduksi di Tabalong, kemudian mengangkutnya ke Banjarmasin menggunakan jalan umum/jalan nasional.
Pasalnya warga masyarakat Kalsel menduga, kerusakan jalan nasional yang semakin bertambah itu karena lindasan armada angkutan semen menggunakan treler bermuatan mencapai 50 ton, sementara jalan di provinsi ini baru kelas III atau daya tahan beban maksimal delapan ton.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017