Tata Kelola Aset Daerah HSU Masih Lemah

Kepala Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah Hulu Sungai Utara (HSU), Suyudi di Amuntai, Selasa mengatakan, permasalahan penataan aset disebabkan banyaknya aset yang dimiliki daerah, sehingga perlu waktu lagi untuk penatakelolaannya.

"Perlu perhatian khusus untuk menata kembali aset yang dipunyai Pemda HSU, sehingga bisa tertata dengan baik," kata Suyudi.

Sebelumnya, Kendati masih ada kelemahan, namun Pemkab HSU bisa mempertahankan penilaian BPK berupa opini Wajar Tanpan Pengecualian (WTP).

Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Husairi Abdi mengatakan, mempertahankan dan meningkatkan bobot penilaian dalam setiap tahunnya, Pemkab HSU mewacananakan untuk memberikan penghargaan atau `reward` bagi SKPD yang semakin baik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangannya.

"Perlu kiranya memberikan semacam penghargaan (reward) bagi SKPD yang bagus dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan untuk mempertahankan opini WTP," katanya.

Pemerintah berharap SKPD terus meningkatkan pengelolaan dan pelaporan keuangan agar dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI.

Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian seluruh SKPD adalah penataan aset, yang harus terus dilakukan pembenahan.

Sebelumnya, bersama 12 kabupaten/ kota se Kalsel, Kabupaten HSU berhasil mempertahankan status WTP dari hasil LHP atas pengelolaan keuangan anggaran 2016.