Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Selatan menyatakan perlunya kejelasan kriteria 31 Daerah Aliran Sungai (DAS) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut yang akan dipulihkan.
Pendapat FPG itu disampaikan dalam pemandangan umum terhadap usual Raperda tentang Pengelolaan DAS di Kalsel yang disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Asbullah AS di Banjarmasin, Rabu.
Menurut FPG, kejelasan kriteria terhadap 31 DAS di Kalsel tersebut, perlu guna pemetaan dan inventarisasi cara-cara solutif untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air dan lahan yang berpengaruh terhadap eksistensi kelestarian DAS.
FPG yang diketuai H Murhan Effendie itu berpendapat, Raperda tentang Pengelolaan DAS tersebut bagi masyarakat dan pemerintah provinsi (pemprov) menjadi teramat penting memiliki data dasar yang valid tentang kawasan DAS melalui koordinasi dengan pemkab/pemkot.
"Dengan data dasar itu problematika yang ada di DAS di Kalsel dapat tertanggulangi dengan berbagi peran antara pemprov dan pemkab/pemkot, seperti masalah ekologi, ekonomi dan sosial yang berkaitan DAS tersebut," ujar FPG dibacakan Hj Hariyatie.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel memberi beberapa catatan terhadap inisiatif Raperda tentang Pengelolaan DAS dari Komisi III lembaga legislatif provinsi tersebut yang juga membidangi lingkungan hidup itu.
Beberapa catatan Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi itu, antara lain berharap agar semua pihak mengumpulkan dan menginventarisasi data-data akurat terkait kondisi terakhir DAS di provinsi yang luasnya sekitar 3,7 juta haktare tersebut.
"Dengan data-data yang akurat tersebut kita akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan, seperti aksi preventif (pencegahan), pengendalian, penanggulangan, pemulihan dan pembinaan, sehingga Perda ini nanti menjadi efektif," ujar Fraksi PKS dibacakan H Haryanto.
Sedangkan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup selaku pengusul Raperda tentang Pengelolaan DAS tersebut dalam pengantarnya banyak menyuguhkan data-data tahun 2015 dan sebelumnya.
Sebagai contoh data kekritisan kawasan lahan tahun 2013 dari Badan Pengelola DAS Barito, di Kalsel tercatat 640.709,0 ha dengan rincian kategori kritis 508.174,1 ha, sangat kritis 132.534,8 ha, yang berarti 17,36 persen lahan kritis dari luas wilayah provinsi ini.
Selain itu, beberapa fakta kondisi DAS di Kalsel mengalami tingkat erosi cukup tinggi, dan sebanyak 550 titik kejadian banjir berdasarkan catatan Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi setempat tahun 2010.
DAS di Kalsel terdapat 183 aliran sungai, dan 31 diantaranya dipulihkan, sebagaiama data dari Badan Pengelola DAS Barito tahun 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pendapat FPG itu disampaikan dalam pemandangan umum terhadap usual Raperda tentang Pengelolaan DAS di Kalsel yang disampaikan pada rapat paripurna internal DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Asbullah AS di Banjarmasin, Rabu.
Menurut FPG, kejelasan kriteria terhadap 31 DAS di Kalsel tersebut, perlu guna pemetaan dan inventarisasi cara-cara solutif untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air dan lahan yang berpengaruh terhadap eksistensi kelestarian DAS.
FPG yang diketuai H Murhan Effendie itu berpendapat, Raperda tentang Pengelolaan DAS tersebut bagi masyarakat dan pemerintah provinsi (pemprov) menjadi teramat penting memiliki data dasar yang valid tentang kawasan DAS melalui koordinasi dengan pemkab/pemkot.
"Dengan data dasar itu problematika yang ada di DAS di Kalsel dapat tertanggulangi dengan berbagi peran antara pemprov dan pemkab/pemkot, seperti masalah ekologi, ekonomi dan sosial yang berkaitan DAS tersebut," ujar FPG dibacakan Hj Hariyatie.
Sementara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel memberi beberapa catatan terhadap inisiatif Raperda tentang Pengelolaan DAS dari Komisi III lembaga legislatif provinsi tersebut yang juga membidangi lingkungan hidup itu.
Beberapa catatan Fraksi PKS yang diketuai H Riswandi itu, antara lain berharap agar semua pihak mengumpulkan dan menginventarisasi data-data akurat terkait kondisi terakhir DAS di provinsi yang luasnya sekitar 3,7 juta haktare tersebut.
"Dengan data-data yang akurat tersebut kita akan mengetahui apa saja yang harus dilakukan, seperti aksi preventif (pencegahan), pengendalian, penanggulangan, pemulihan dan pembinaan, sehingga Perda ini nanti menjadi efektif," ujar Fraksi PKS dibacakan H Haryanto.
Sedangkan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup selaku pengusul Raperda tentang Pengelolaan DAS tersebut dalam pengantarnya banyak menyuguhkan data-data tahun 2015 dan sebelumnya.
Sebagai contoh data kekritisan kawasan lahan tahun 2013 dari Badan Pengelola DAS Barito, di Kalsel tercatat 640.709,0 ha dengan rincian kategori kritis 508.174,1 ha, sangat kritis 132.534,8 ha, yang berarti 17,36 persen lahan kritis dari luas wilayah provinsi ini.
Selain itu, beberapa fakta kondisi DAS di Kalsel mengalami tingkat erosi cukup tinggi, dan sebanyak 550 titik kejadian banjir berdasarkan catatan Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi setempat tahun 2010.
DAS di Kalsel terdapat 183 aliran sungai, dan 31 diantaranya dipulihkan, sebagaiama data dari Badan Pengelola DAS Barito tahun 2014.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017