Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan Perda tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dapat mengurangi bencana banjir di daerah itu.
Anggota Komisi III Ismail Hidayat membacakan penjelasan konsep Raperda tentang Pengelolaan DAS di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada rapat paripurna internal DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asbullah AS di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya, menurut Komsisi III DPRD Kalsel selaku pengusul Raperda pengelolaan DAS tersebut, masyarakat setempat masih kurang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk DAS di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
Sementara lahan DAS di Kalsel dengan 183 aliran sungai mengalami degradasi (penurunan kualitas) lingkungan, ujar Komisi III DPRD setempat dalam draft (konsep) Raperda tentang Pengelolaan DAS yang dibacakan Ismail Hidayat.
Sedangkan data Badan Pengelola DAS Barito (2013) menunjukkan tingkat kekritisan lahan di Kalsel 640.709 hektare dengan rincian kategori kritis 508.174,1 hektare, sangat kritis 132.534,8 hektare atau berarti 17,36 persen lahan kritis dari luas wilayah Kalsel.
Selain itu, beberapa fakta kondisi DAS di Kalsel mengalami tingkat erosi cukup tinggi dan sebanyak 550 titik kejadian banjir berdasarkan catatan Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi setempat tahun 2010.
Titik banjir di Kalsel sebagaimana periode 2007-2010 tercatat hampir pada semua kabupaten/kota dengan jumlah kejadian yang berbeda-beda, kecuali Kabupaten Barito Kuala (Batola) terhindar dari bencana tersebut.
Berdasarkan kondisi nyata tersebut, berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kalsel berada pada urutan 26 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Bertolak dari kondisi objektif itu pula dan rasa tanggung jawab sehingga Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup dan diketuai H Supian HK mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan DAS untuk menjadi Perda.
Perda itu bertujuan antara lain untuk memudahkan penataan/pengelolaan DAS guna meminimalkan bencana banjir dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel sehingga tidak lagi berada pada urutan 26 se-Indonesia, tetapi lebih baik lagi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Anggota Komisi III Ismail Hidayat membacakan penjelasan konsep Raperda tentang Pengelolaan DAS di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada rapat paripurna internal DPRD yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Asbullah AS di Banjarmasin, Rabu.
Pasalnya, menurut Komsisi III DPRD Kalsel selaku pengusul Raperda pengelolaan DAS tersebut, masyarakat setempat masih kurang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk DAS di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
Sementara lahan DAS di Kalsel dengan 183 aliran sungai mengalami degradasi (penurunan kualitas) lingkungan, ujar Komisi III DPRD setempat dalam draft (konsep) Raperda tentang Pengelolaan DAS yang dibacakan Ismail Hidayat.
Sedangkan data Badan Pengelola DAS Barito (2013) menunjukkan tingkat kekritisan lahan di Kalsel 640.709 hektare dengan rincian kategori kritis 508.174,1 hektare, sangat kritis 132.534,8 hektare atau berarti 17,36 persen lahan kritis dari luas wilayah Kalsel.
Selain itu, beberapa fakta kondisi DAS di Kalsel mengalami tingkat erosi cukup tinggi dan sebanyak 550 titik kejadian banjir berdasarkan catatan Balai Penelitian dan Pengembangan Daerah provinsi setempat tahun 2010.
Titik banjir di Kalsel sebagaimana periode 2007-2010 tercatat hampir pada semua kabupaten/kota dengan jumlah kejadian yang berbeda-beda, kecuali Kabupaten Barito Kuala (Batola) terhindar dari bencana tersebut.
Berdasarkan kondisi nyata tersebut, berdasarkan catatan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2015, untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Kalsel berada pada urutan 26 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Bertolak dari kondisi objektif itu pula dan rasa tanggung jawab sehingga Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup dan diketuai H Supian HK mengusulkan Raperda tentang Pengelolaan DAS untuk menjadi Perda.
Perda itu bertujuan antara lain untuk memudahkan penataan/pengelolaan DAS guna meminimalkan bencana banjir dan meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel sehingga tidak lagi berada pada urutan 26 se-Indonesia, tetapi lebih baik lagi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017