Marabahan,(Antaranews Kalsel) - Asisten Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan M Anthony mengatakan, sebanyak 113 warga Barito Kuala menerima sertifikat prona diserahkan secara simbolis oleh Presiden RI Joko Widodo.
“Pemkab Batola sangat menyambut baik diberikannya sertifikat prona untuk 113 warga Batola,†ujar Asisten Bidang Pembanguan Setdakab Batola M Anthony, di Marabahan, Senin (8/5).
Dia berharap, dengan diberikannya sertifikat tersebut, maka dapat memperkuat hak kepemilikan dan bisa dimanfaatkan sebagai anggunan untuk modal usaha dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
Dijelaskannya, pada acara kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah program prona kepada 2.380 warga Kalsel.
Penyerahan sertifikat prona itu, ungkap dia, berlangsung di Taman Wisata Labirin Kecamatan Tambang Ulang, Tanah Laut dengan rincian, 1.319 sertifikat untuk Banjarmasin, 290 Banjarbaru, 255 Banjar, 113 Batola, 87 Tanah Laut, 50 Kotabaru, 50 Tapin, 50 HSU, 50 Tabalong, 40 HSS, 26 Tanbu, 25 HST, dan 25 Balangan.
Pada saat kunjungan di Tanah Laut, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini masih banyak lahan masyarakat yang belum bersertifikat kepemilikan.
Dari 126 juta lahan yang ada, katanya, baru yang bersertifikat 46 juta dan 80 juta lainnya masih belum bersertifikat.
Oleh karena itu, dia meminta, kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil agar tahun 2017 kembali mengeluarkan 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat, tahun 2019 sebanyak 9 juta, dan seterusnya hingga semua lahan bersertifikat.
Kepada masyarakat yang menerima sertifikat, presiden minta, agar menjaga dengan baik dan jangan sampai hilang karena bukti kepemilikan tersebut bisa dimanfaatkan ke bank untuk dijadikan sebagai modal usaha produktif melalui kredit usaha rakyat (KUR).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
“Pemkab Batola sangat menyambut baik diberikannya sertifikat prona untuk 113 warga Batola,†ujar Asisten Bidang Pembanguan Setdakab Batola M Anthony, di Marabahan, Senin (8/5).
Dia berharap, dengan diberikannya sertifikat tersebut, maka dapat memperkuat hak kepemilikan dan bisa dimanfaatkan sebagai anggunan untuk modal usaha dalam upaya memperkuat perekonomian masyarakat.
Dijelaskannya, pada acara kunjungan kerja ke Kalimantan Selatan Presiden RI Joko Widodo menyerahkan sertifikat hak atas tanah program prona kepada 2.380 warga Kalsel.
Penyerahan sertifikat prona itu, ungkap dia, berlangsung di Taman Wisata Labirin Kecamatan Tambang Ulang, Tanah Laut dengan rincian, 1.319 sertifikat untuk Banjarmasin, 290 Banjarbaru, 255 Banjar, 113 Batola, 87 Tanah Laut, 50 Kotabaru, 50 Tapin, 50 HSU, 50 Tabalong, 40 HSS, 26 Tanbu, 25 HST, dan 25 Balangan.
Pada saat kunjungan di Tanah Laut, Presiden Jokowi mengatakan, saat ini masih banyak lahan masyarakat yang belum bersertifikat kepemilikan.
Dari 126 juta lahan yang ada, katanya, baru yang bersertifikat 46 juta dan 80 juta lainnya masih belum bersertifikat.
Oleh karena itu, dia meminta, kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan A Djalil agar tahun 2017 kembali mengeluarkan 5 juta sertifikat, tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat, tahun 2019 sebanyak 9 juta, dan seterusnya hingga semua lahan bersertifikat.
Kepada masyarakat yang menerima sertifikat, presiden minta, agar menjaga dengan baik dan jangan sampai hilang karena bukti kepemilikan tersebut bisa dimanfaatkan ke bank untuk dijadikan sebagai modal usaha produktif melalui kredit usaha rakyat (KUR).
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017