Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Selatan Harymurthy Gunawan mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mengurangi ketergantungan pertumbuhan ekonomi di daerah ini terhadap sektor pertambangan.
Menurut Hary di Banjarmasin, Jumat, transformasi perekonomian serta penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru, menjadi jalan keluar yang harus ditempuh oleh seluruh pemerintah daerah di Kalsel, agar tidak terjebak pada sektor pertambangan.
Provinsi Kalsel, kata dia, telah menyusun RKPD 2018 dengan tema memacu investasi melalui pembangunan infrastruktur, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing, menuju Kalsel mandiri dan terdepan.
Mewujudkan RKPD tersebut, telah ditetapkan lima sektor utama, yang akan menjadi fokus pembangunan 2017-2018 yaitu, sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan dan dua sektor prioritas lainnya, yaitu pariwisata dan jasa keuangan.
Terdapat dua kawasan industri yang akan dikembangkan di Kalsel yaitu kawasan industri Batulicin dan kawasan industri Jorong, yang kini beberapa infrastruktur yang diperlukan sedang dalam tahap pengerjaan.
Dua kawasan tersebut, menjadi kawasan yang dinilai paling siap untuk dikembangkan, sebagai kawasan industri nasional yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Sedangkan pada sektor pariwisata terdapat tiga kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional (KSPPN) yaitu KSPPN Lok Sado, KSPPN Banjarmasin, dan KSPPN Martapura.
Menurut Hary, khusus di Banjarmasin, sektor industri sebagai salah satu sektor unggulan Kota Banjarmasin perlu untuk terus didorong, utamanya agar berdaya saing ekspor.
"Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat didorong untuk memperoleh pendapatan ekspor yang berasal dari kunjungan wisata mancanegara. Sektor pariwisata juga akan mendorong sumber permintaan baru yang mendorong industrialisasi," katanya.
Menurut Hary, tren penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi mulai memberi pengaruh terhadap berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Daerah di Kalsel antara lain, surplus APBD Provinsi Kalsel cenderung menurun setelah 2012.
Pada tahun 2016, kebijakan konversi DBH/DAU dalam bentuk nontunai pada Kabupaten Tanah Laut serta Kebijakan penundaan DAU pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru dengan total Rp605,84 Milyar juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2017, postur belanja APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan umumnya lebih kecil dari 2016 karena berkurangnya potensi penerimaan. Alokasi belanja APBN di Kalsel pada 2017 pun turun 7 persen.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menurut Hary di Banjarmasin, Jumat, transformasi perekonomian serta penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi baru, menjadi jalan keluar yang harus ditempuh oleh seluruh pemerintah daerah di Kalsel, agar tidak terjebak pada sektor pertambangan.
Provinsi Kalsel, kata dia, telah menyusun RKPD 2018 dengan tema memacu investasi melalui pembangunan infrastruktur, untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing, menuju Kalsel mandiri dan terdepan.
Mewujudkan RKPD tersebut, telah ditetapkan lima sektor utama, yang akan menjadi fokus pembangunan 2017-2018 yaitu, sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi dan pergudangan dan dua sektor prioritas lainnya, yaitu pariwisata dan jasa keuangan.
Terdapat dua kawasan industri yang akan dikembangkan di Kalsel yaitu kawasan industri Batulicin dan kawasan industri Jorong, yang kini beberapa infrastruktur yang diperlukan sedang dalam tahap pengerjaan.
Dua kawasan tersebut, menjadi kawasan yang dinilai paling siap untuk dikembangkan, sebagai kawasan industri nasional yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Sedangkan pada sektor pariwisata terdapat tiga kawasan strategis pengembangan pariwisata nasional (KSPPN) yaitu KSPPN Lok Sado, KSPPN Banjarmasin, dan KSPPN Martapura.
Menurut Hary, khusus di Banjarmasin, sektor industri sebagai salah satu sektor unggulan Kota Banjarmasin perlu untuk terus didorong, utamanya agar berdaya saing ekspor.
"Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat didorong untuk memperoleh pendapatan ekspor yang berasal dari kunjungan wisata mancanegara. Sektor pariwisata juga akan mendorong sumber permintaan baru yang mendorong industrialisasi," katanya.
Menurut Hary, tren penurunan harga komoditas dan perlambatan ekonomi mulai memberi pengaruh terhadap berkurangnya kapasitas fiskal Pemerintah Daerah di Kalsel antara lain, surplus APBD Provinsi Kalsel cenderung menurun setelah 2012.
Pada tahun 2016, kebijakan konversi DBH/DAU dalam bentuk nontunai pada Kabupaten Tanah Laut serta Kebijakan penundaan DAU pada Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru dengan total Rp605,84 Milyar juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2017, postur belanja APBD Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan umumnya lebih kecil dari 2016 karena berkurangnya potensi penerimaan. Alokasi belanja APBN di Kalsel pada 2017 pun turun 7 persen.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017