Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Sekretaris Komisi IV (Bidang Kesra) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji M. Lutfi Saifuddin menilai positif hasil ujian untuk menjadi aparatur sipil negara bagi pegawai tidak tetap (PTT) dari pusat mengenai urusan kesehatan di provinsi itu.
"Kami mengetahui hasil ujian untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu sesudah Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta akhir pekan lalu," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, tutur politikus muda Gerindra tersebut, dari 440 PTT pusat untuk pegawai kesehatan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang mengikuti ujian ASN lulus 100 persen kendati sebanyak 17 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Sebanyak 17 orang P3K itu sebutan lain atau pengganti PTT karena sudah berusia di atas 35 tahun," katanya didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Iskandar Zulkarnaen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Bendahara Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Gusti Miftahul Chotimah.
Sebanyak 423 orang berusia 35 tahun ke bawah atau memenuhi syarat untuk menjadi ASN, sebagaimana peraturan perundang-undangan
Mengenai PTT kesehatan pada jajaran Pemprov Kalsel, dia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat sebanyak 571 orang.
"Ketika kami konsultasi, pihak Kemenkes menyarankan Pemprov Kalsel PTT provinsi tersebut agar segera memasukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RI guna pemrosesan sesegera mungkin pula," katanya.
Berkaitan dengan sarana Kemenkes tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang juga membidangi kesehatan meminta agar Dinkes setempat sesegera mungkin memetakan indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
Pemetaan IPKM itu, menurut dia, penting guna menunjang upaya pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel secara merata dan maksimal atau lebih baik lagi pada masa mendatang.
"Kita patut bersyukur, IPM Kalsel sekarang berada di urutan 23 dari semua provinsi di Indonesia. Keadaan tersebut lebih baik atau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada peringkat 26," tuturnya.
Ia berharap ke depan terjadi pemerataan IPKM dan IPM dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel atau setidaknya tidak berbeda jauh. Misalnya, Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar belum maksimal berkontribusi terhadap IPM Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kami mengetahui hasil ujian untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) itu sesudah Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI di Jakarta akhir pekan lalu," ujarnya di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, tutur politikus muda Gerindra tersebut, dari 440 PTT pusat untuk pegawai kesehatan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel yang mengikuti ujian ASN lulus 100 persen kendati sebanyak 17 orang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
"Sebanyak 17 orang P3K itu sebutan lain atau pengganti PTT karena sudah berusia di atas 35 tahun," katanya didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Iskandar Zulkarnaen dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Bendahara Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel Gusti Miftahul Chotimah.
Sebanyak 423 orang berusia 35 tahun ke bawah atau memenuhi syarat untuk menjadi ASN, sebagaimana peraturan perundang-undangan
Mengenai PTT kesehatan pada jajaran Pemprov Kalsel, dia mengatakan bahwa berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat sebanyak 571 orang.
"Ketika kami konsultasi, pihak Kemenkes menyarankan Pemprov Kalsel PTT provinsi tersebut agar segera memasukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan) RI guna pemrosesan sesegera mungkin pula," katanya.
Berkaitan dengan sarana Kemenkes tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel yang juga membidangi kesehatan meminta agar Dinkes setempat sesegera mungkin memetakan indeks pembangunan kesehatan masyarakat (IPKM) di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini.
Pemetaan IPKM itu, menurut dia, penting guna menunjang upaya pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel secara merata dan maksimal atau lebih baik lagi pada masa mendatang.
"Kita patut bersyukur, IPM Kalsel sekarang berada di urutan 23 dari semua provinsi di Indonesia. Keadaan tersebut lebih baik atau mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar pada peringkat 26," tuturnya.
Ia berharap ke depan terjadi pemerataan IPKM dan IPM dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel atau setidaknya tidak berbeda jauh. Misalnya, Kabupaten Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Banjar belum maksimal berkontribusi terhadap IPM Kalsel.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017