Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan H Suripno Sumas berpendapat, provinsinya patut mencontoh Jawa Timur membangun lumbung desa (bungdes).
Pendapat itu dia kemukakan menjawah Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa, sesudah yang bersangkutan mengikuti studi komparasi komisinya ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhir pekan lalu.
Studi komparasi Komisi II DPRD Kalsel ke Jatim tersebut selama tiga hari untuk mendalami kinerja instansi terkait jajaran pemerintah provinsi (pemprov) itu dan tingkat keberhasilan mengenai ketahanan pangan.
Ia menerangkan , secara struktural instansi jajaran Pemprov Jatim yang menangani ketahanan pangan lebih kecil dari Kalsel. "Mereka hanya berupa bidang, sedangkan kita di Kalsel berbentuk dinas (Dinas Ketahanan Pangan)," katanya.
Namun kinerja mereka tampaknya cukup tinggi, seperti memotivasi/mendorong terbentuknya bungdes melalui anggaran yang tersedia pada pemerintah daerah (pemda) di "Bumi Brawijaya" Jatim tersebut.
Sebagai contoh dengan dana talangan dari pemda tersebut melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) membangun bungdes guna menyangga ketahanan pangan dan sekaligus sebagai upaya menjaga perekonomian desa, serta mensejaterakan petani setempat.
Sementara di Kalsel-provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan merupakan daerah agraris, dana talangan dari pemprov setempat melalui LUEP yang penyalurannya lewat Badan Ketahanan Pangan, tak ada lagi dalam APBD sejak 2017.
"Oleh sebab itu, kita akan tanyakan, alasan penghapusan dana LUEP yang ada sejak awal tahun 2000-an. Jika memungkinkan dan banyak nilai positifnya, maka kita akan mengusulkan penganggaran dana LUEP kembali pada tahun mendatang," demikian Suripno.
Kalsel yang luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dengan sebagian besar petani itu, juga masuk sepuluh provinsi di Indonesia sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pendapat itu dia kemukakan menjawah Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa, sesudah yang bersangkutan mengikuti studi komparasi komisinya ke Provinsi Jawa Timur (Jatim) akhir pekan lalu.
Studi komparasi Komisi II DPRD Kalsel ke Jatim tersebut selama tiga hari untuk mendalami kinerja instansi terkait jajaran pemerintah provinsi (pemprov) itu dan tingkat keberhasilan mengenai ketahanan pangan.
Ia menerangkan , secara struktural instansi jajaran Pemprov Jatim yang menangani ketahanan pangan lebih kecil dari Kalsel. "Mereka hanya berupa bidang, sedangkan kita di Kalsel berbentuk dinas (Dinas Ketahanan Pangan)," katanya.
Namun kinerja mereka tampaknya cukup tinggi, seperti memotivasi/mendorong terbentuknya bungdes melalui anggaran yang tersedia pada pemerintah daerah (pemda) di "Bumi Brawijaya" Jatim tersebut.
Sebagai contoh dengan dana talangan dari pemda tersebut melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) membangun bungdes guna menyangga ketahanan pangan dan sekaligus sebagai upaya menjaga perekonomian desa, serta mensejaterakan petani setempat.
Sementara di Kalsel-provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dan merupakan daerah agraris, dana talangan dari pemprov setempat melalui LUEP yang penyalurannya lewat Badan Ketahanan Pangan, tak ada lagi dalam APBD sejak 2017.
"Oleh sebab itu, kita akan tanyakan, alasan penghapusan dana LUEP yang ada sejak awal tahun 2000-an. Jika memungkinkan dan banyak nilai positifnya, maka kita akan mengusulkan penganggaran dana LUEP kembali pada tahun mendatang," demikian Suripno.
Kalsel yang luas wilayah sekitar 3,7 juta hektare dan kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa dengan sebagian besar petani itu, juga masuk sepuluh provinsi di Indonesia sebagai penyangga ketahanan pangan nasional.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017