Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin tahun 2016 mendapat puluhan rekomendasi dari DPRD setempat pada rapat istimewa paripurna di gedung dewan.
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali diakhir rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPj wali kota tersebut, mengatakan, di antara sekitar 30 lebih rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepemerintah kota itu poin yang paling penting di antaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Utamanya pelayanan bagi kesehatan masyarakat, di mana kometmen bersama pembangunan rumah sakit Sultan Suriansyah itu harus selesai pada 2019," ujar politisi Golkar tersebut.
Menurut dia, rekomendasi tentang penyelesaian pembangunan RS di Jalan RK Ilir ini untuk mengingatkan kembali akan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU.
"Intinya kelanjutan pembangunan RS milik pemkot tersebut dianggarkan secara multiyers dengan total Rp180 miliar dari APBD hingga tahun 2019, harus bisa terwujud," tegasnya.
Dikatakan Iwan, penganggaran tiga tahapan, yakni, 2017, 2018 dan 2019 untuk pembangunan RS ini menjadi poin penting yang dibahas di LKPj itu, di mana kometmen wali kota yang didapatkan tidak akan mengotak atik itu.
"Jadi sudah kita minta kometmennya wali kota untuk tidak memberikan peluang bagi dana lain selain APBD masuk untuk pembangunan RS ini," terangnya.
Ditempat terpisah, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan, pemerintah kota tidak akan mengingkari kesepakatan dengan pihak legislatif terhadap pembangunan RS Sultan Suriansyah tersebut.
"Ya, kometmen kita tetap penyelesaian pembangunan RS itu dengan APBD sebesar Rp180 miliar hingga 2019," tuturnya.
Meskipun dia mengakui, ada saran saat konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika ingin pemerintah kota Banjarmasin mempercepat penyelesaian RS itu tanpa membebani APBD, bisa dengan pola lain, seperti menggandeng swasta.
"Inikan masukan dari Bappenas, tentunya kesimpulannya harus dibicarakan dan dikaji lagi beserta dewan," ujarnya.
Mengenai program lain yang direkomendasikan pihak dewan dalam LKPj pihaknya 2016 ini, Ibnu Sina menyatakan apresiasinya terhadap catatan-catatan penting tersebut, sebab ini bagian dari demokrasi yang harus dijalankan.
"Kita sangat apresiasi dan sampaikan penghargaan, pihak dewan telah mempelajari buku LKPj kita yang tebalnya sekitar 15 incimeter itu dengan poin-poin rekomendasi yang terperinci," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali diakhir rapat paripurna penyampaian rekomendasi terhadap LKPj wali kota tersebut, mengatakan, di antara sekitar 30 lebih rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepemerintah kota itu poin yang paling penting di antaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Utamanya pelayanan bagi kesehatan masyarakat, di mana kometmen bersama pembangunan rumah sakit Sultan Suriansyah itu harus selesai pada 2019," ujar politisi Golkar tersebut.
Menurut dia, rekomendasi tentang penyelesaian pembangunan RS di Jalan RK Ilir ini untuk mengingatkan kembali akan kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama dalam bentuk nota kesepahaman atau MoU.
"Intinya kelanjutan pembangunan RS milik pemkot tersebut dianggarkan secara multiyers dengan total Rp180 miliar dari APBD hingga tahun 2019, harus bisa terwujud," tegasnya.
Dikatakan Iwan, penganggaran tiga tahapan, yakni, 2017, 2018 dan 2019 untuk pembangunan RS ini menjadi poin penting yang dibahas di LKPj itu, di mana kometmen wali kota yang didapatkan tidak akan mengotak atik itu.
"Jadi sudah kita minta kometmennya wali kota untuk tidak memberikan peluang bagi dana lain selain APBD masuk untuk pembangunan RS ini," terangnya.
Ditempat terpisah, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan, pemerintah kota tidak akan mengingkari kesepakatan dengan pihak legislatif terhadap pembangunan RS Sultan Suriansyah tersebut.
"Ya, kometmen kita tetap penyelesaian pembangunan RS itu dengan APBD sebesar Rp180 miliar hingga 2019," tuturnya.
Meskipun dia mengakui, ada saran saat konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jika ingin pemerintah kota Banjarmasin mempercepat penyelesaian RS itu tanpa membebani APBD, bisa dengan pola lain, seperti menggandeng swasta.
"Inikan masukan dari Bappenas, tentunya kesimpulannya harus dibicarakan dan dikaji lagi beserta dewan," ujarnya.
Mengenai program lain yang direkomendasikan pihak dewan dalam LKPj pihaknya 2016 ini, Ibnu Sina menyatakan apresiasinya terhadap catatan-catatan penting tersebut, sebab ini bagian dari demokrasi yang harus dijalankan.
"Kita sangat apresiasi dan sampaikan penghargaan, pihak dewan telah mempelajari buku LKPj kita yang tebalnya sekitar 15 incimeter itu dengan poin-poin rekomendasi yang terperinci," paparnya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017