Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan mengharapkan, kontribusi bidang usaha pertanian meningkat terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi setempat pada masa mendatang.
Harapan tersebut dalam rekomendasi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat tahun anggaran 2016, disampaikan pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tersebut di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, dalam LKPj Kepala Daerah Kalsel 2016, kontribusi usaha pertanian hanya 14,9 persen dari total PDRB Kalsel pada tahun anggaran tersebut atau tidak mencapai target.
Masih kecilnya kontribusi usaha pertanian terhadap PDRB Kalsel 2016, antara lain karena lahan pertanian semakin berkurang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Selain itu, penyaluran benih tidak tepat sasaran, serta lemahnya modal petani dalam upaya intensifikasi, eksistensifikasi dan diversifikasi.
Oleh karena itu, wakil rakyat provinsi tersebut dalam rekomendasinya meminta, antara lain agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel lebih memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
Selain itu, agar Pemprov Kalsel meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi serta jalan usaha tani, lanjut rekomendasi DPRD provinsi tersebut dibacakan wakil ketuanya Asbullah AS.
Sementara PDRB Kalsel menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku 2016 mencapai Rp146,3 miliar, sedangkan 2015 hanya Rp137,29 miliar.
Begitu pula atas dasar harga konstan, PDRB Kalsel juga meningkat dari Rp110,8 miliar pada 2015 menjadi Rp115,7 miliar pada 2016.
Rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPj 2016 itu dipimpin ketuanya H Burhanuddin dan hadir Wakil Gubernur setempat, H Rudy Resnawan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Harapan tersebut dalam rekomendasi DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah setempat tahun anggaran 2016, disampaikan pada rapat paripurna istimewa lembaga legislatif tersebut di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, dalam LKPj Kepala Daerah Kalsel 2016, kontribusi usaha pertanian hanya 14,9 persen dari total PDRB Kalsel pada tahun anggaran tersebut atau tidak mencapai target.
Masih kecilnya kontribusi usaha pertanian terhadap PDRB Kalsel 2016, antara lain karena lahan pertanian semakin berkurang di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Selain itu, penyaluran benih tidak tepat sasaran, serta lemahnya modal petani dalam upaya intensifikasi, eksistensifikasi dan diversifikasi.
Oleh karena itu, wakil rakyat provinsi tersebut dalam rekomendasinya meminta, antara lain agar pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel lebih memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan.
Selain itu, agar Pemprov Kalsel meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pertanian, seperti irigasi serta jalan usaha tani, lanjut rekomendasi DPRD provinsi tersebut dibacakan wakil ketuanya Asbullah AS.
Sementara PDRB Kalsel menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku 2016 mencapai Rp146,3 miliar, sedangkan 2015 hanya Rp137,29 miliar.
Begitu pula atas dasar harga konstan, PDRB Kalsel juga meningkat dari Rp110,8 miliar pada 2015 menjadi Rp115,7 miliar pada 2016.
Rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap LKPj 2016 itu dipimpin ketuanya H Burhanuddin dan hadir Wakil Gubernur setempat, H Rudy Resnawan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi tersebut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017