Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, mengusulkan pembangunan jaringan listrik bagi masyarakat di 40 desa yang hingga kini belum mendapatkan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto usai melakukan rapat kerja dan koordinasi dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Jakarta, Rabu, mengatakan ribuan KK di 40 desa di Kotabaru hingga saat ini belum menikmati listrik dengan maksimal.
"Kami mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk pemerataan energi khususnya listrik bagi masyarakat Kotabaru, dan kami siap memenuhi persyaratannya," kata Denny.
Dikatakan, masyarakat sudah sekian lama mengharapkan jaringan listrik sampai ke rumah-rumah mereka, segala upaya dilakukan pemerintah daerah termasuk legislatif yang terus mengawal perjuangan ini.
Dituturkan Denny, sewaktu masih terdapat Dinas Pertambangan dan Energi/Distamben, sudah ada harapan akan masuknya jaringan listrik PLN di daerah tersebut, bahkan upaya clear dan cleaning lahan sudah dilakukan.
Namun dengan dilimpahkannya kewenangan dinas tersebut ke provinsi dan pusat, ternyata komitmen yang sudah terbangun dalam pemerataan energi listrik itu kini tidak ada lagi alokasinya.
"Anggaran 2017 dan 2018 tidak ada alokasi program energis listrik di Kotabaru, untuk itu perlu kerja keras daerah mengusulkan kepada pusat agar kembali mendapat alokasi lagi," katanya.
Menjelaskan hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, politisi Partai PPP ini menyebut ada celah atau peluang bagi Kotabaru dalam mendapatkan program energi ini.
Pasalnya, pusat mengungkapkan program pemerataan energi dikhususkan pada daerah-daerah Indonesia timur berupa Panel Surya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (solar sel).
Sedikitnya ada 23 provinsi yang akan mendapatkan program ini, untuk itu Denny berharap kepada pemerintah daerah menyambut informasi ini dengan serius mengajukan usulan terhadap program tersebut.
Sementara, menyoal tentang belum dioperaiskannya PLTU di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara kapasitas 2x7 Mega Watt meski pengerjaan proyek yang menelan dana miliaran rupiah dari APBN itu, ia mengatakan karena masih ada masalah administrasi.
"Kami sangat mengharapkan kepada bupati untuk turun tangan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebab prosentasi keberhasilan suatu program kalau bupatinya yang maju, bisa 100 persen," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro Kurnianto usai melakukan rapat kerja dan koordinasi dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) di Jakarta, Rabu, mengatakan ribuan KK di 40 desa di Kotabaru hingga saat ini belum menikmati listrik dengan maksimal.
"Kami mengusulkan kepada Kementerian ESDM untuk pemerataan energi khususnya listrik bagi masyarakat Kotabaru, dan kami siap memenuhi persyaratannya," kata Denny.
Dikatakan, masyarakat sudah sekian lama mengharapkan jaringan listrik sampai ke rumah-rumah mereka, segala upaya dilakukan pemerintah daerah termasuk legislatif yang terus mengawal perjuangan ini.
Dituturkan Denny, sewaktu masih terdapat Dinas Pertambangan dan Energi/Distamben, sudah ada harapan akan masuknya jaringan listrik PLN di daerah tersebut, bahkan upaya clear dan cleaning lahan sudah dilakukan.
Namun dengan dilimpahkannya kewenangan dinas tersebut ke provinsi dan pusat, ternyata komitmen yang sudah terbangun dalam pemerataan energi listrik itu kini tidak ada lagi alokasinya.
"Anggaran 2017 dan 2018 tidak ada alokasi program energis listrik di Kotabaru, untuk itu perlu kerja keras daerah mengusulkan kepada pusat agar kembali mendapat alokasi lagi," katanya.
Menjelaskan hasil koordinasi dengan Kementerian ESDM, politisi Partai PPP ini menyebut ada celah atau peluang bagi Kotabaru dalam mendapatkan program energi ini.
Pasalnya, pusat mengungkapkan program pemerataan energi dikhususkan pada daerah-daerah Indonesia timur berupa Panel Surya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (solar sel).
Sedikitnya ada 23 provinsi yang akan mendapatkan program ini, untuk itu Denny berharap kepada pemerintah daerah menyambut informasi ini dengan serius mengajukan usulan terhadap program tersebut.
Sementara, menyoal tentang belum dioperaiskannya PLTU di Desa Sigam Kecamatan Pulau Laut Utara kapasitas 2x7 Mega Watt meski pengerjaan proyek yang menelan dana miliaran rupiah dari APBN itu, ia mengatakan karena masih ada masalah administrasi.
"Kami sangat mengharapkan kepada bupati untuk turun tangan dalam mengatasi permasalahan tersebut, sebab prosentasi keberhasilan suatu program kalau bupatinya yang maju, bisa 100 persen," ujarnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017