Anggota Komisi IV DPR-RI, Habib Nabiel Almusawwa dari Partai Keadilan Sejahtera menyayangkan kalau Indonesia sampai mengimpor beras untuk persediaan kebutuhan pangan.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, sebagai negara agraris dan pernah berswasembada pangan, Indonesia tidak seharusnya sampai mengimpor beras.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian itu di Banjarmasin, Sabtu saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) II PKS Kalsel yang berlangsung 13 - 16 Oktober 2010.
Wakil rakyat dari PKS itu memaklumi rencana impor beras karena menipisnya persediaan pada Bulog yang mendapat kepercayaan mengurusi persediaan pangan di Indonesia.
"Karena menipisnya persediaan beras itulah pemerintah perlu mengambil kebijakan mengimpor kebutuhan pangan tersebut," tuturnya.
Renncana impor beras itu berdasarkan kebijakan pemerintah bukan Bulog padahal, menurut angka ramalan bidang pertanian PBS produksi padi atau beras Indonesia tiap tahun mencukupi untuk kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia yang kini 200 juta jiwa lebih.
"Kalau melihat angka ramalan tersebut sebenarnya kita tak perlu impor beras asalkan manajemen Bulog yang menangani urusan pangan dilakukan secara lebih baik dan benar," tandasnya.
Dari segi anggaran untuk pengadaan beras atau membeli hasil produksi pertanian negeri sendiri pada dasarnya tidak masalah.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPR-RI akan minta audit terhadap kinerja Bulog yang terkesan tidak mampu dalam pengadaan pangan/beras dari produksi dalam negeri, demikian Habib Nabil.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalimantan Selatan (Kalsel) itu, sebagai negara agraris dan pernah berswasembada pangan, Indonesia tidak seharusnya sampai mengimpor beras.
Hal itu dikemukakan anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian itu di Banjarmasin, Sabtu saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) II PKS Kalsel yang berlangsung 13 - 16 Oktober 2010.
Wakil rakyat dari PKS itu memaklumi rencana impor beras karena menipisnya persediaan pada Bulog yang mendapat kepercayaan mengurusi persediaan pangan di Indonesia.
"Karena menipisnya persediaan beras itulah pemerintah perlu mengambil kebijakan mengimpor kebutuhan pangan tersebut," tuturnya.
Renncana impor beras itu berdasarkan kebijakan pemerintah bukan Bulog padahal, menurut angka ramalan bidang pertanian PBS produksi padi atau beras Indonesia tiap tahun mencukupi untuk kebutuhan konsumsi rakyat Indonesia yang kini 200 juta jiwa lebih.
"Kalau melihat angka ramalan tersebut sebenarnya kita tak perlu impor beras asalkan manajemen Bulog yang menangani urusan pangan dilakukan secara lebih baik dan benar," tandasnya.
Dari segi anggaran untuk pengadaan beras atau membeli hasil produksi pertanian negeri sendiri pada dasarnya tidak masalah.
Oleh sebab itu, Komisi IV DPR-RI akan minta audit terhadap kinerja Bulog yang terkesan tidak mampu dalam pengadaan pangan/beras dari produksi dalam negeri, demikian Habib Nabil.
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2010