Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, meminta salah satu operator telekomunikasi untuk membangun Base Transceiver Station (BTS) untuk kelancaran komunikasi masyarakat di daerah terpencil.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Mustakim, di Kotabaru, Rabu, mengatakan melihat geografi Kotabaru terdiri dari kepulauan, kelancaran berkomunikasi menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas masyarakat yang ada di pulau-pulau.
"Sarana pendukung telekomunikasi sangat mendesak bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang selama ini sangat kesulitan mendapatkan jaringan," kata Mustakim.
Sehingga harus ada peran pemerintah daerah yang dalam hal ini bisa berkoordinasi dengan para pelaku usaha telekomunikasi seperti operator seluler, agar membangun tower atau BTS di daerah terpencil tersebut.
Pasalnya lanjut dia, masyarakat Kotabaru yang berada di pulau-pulau kecil itu merasakan keterisoliran bukan hanya kendala transportasi tapi juga informasi yang sering terlambat.
Oleh sebab itu, mereka sangat mengharapkan peran pemerintah daerah mendesak kepada operator seluler untuk membangun BTS di daerah mereka.
BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
Lebih lanjut politisi PBB ini mengungkapkan, keengganan operator seluler membangun BTS di daerah-daerah terpencil karena mereka menilai secara ekonomi tidak menguntungkan karena memang orientasi perusahaan adalah keuntungan.
Memang diakui, jika pertimbangannya bisnis, membangun tower atau BTS di pulau-pulau terpencil itu tidak untung bagi pengusaha.
Sebab dengan populasi penduduk yang ada dengan prosentasi pengguna seluler, dinilai belum sebanding dengan biaya untuk pembangunan BTS berikut biaya operasional dan perawatannya.
"Jika mengacu pada bisnis memang tidak menguntungkan, tapi dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah bagi masyarakatnya dalam penyediaan sarana pendukung telekomunikasi," ungkapnya.
Sehubungan dengan hal ini, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Infokom untuk membahas dan sekaligus merumuskan kebijakan terkait pelibatan swasta dalam pendirian BTS di daerah kepulauan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Mustakim, di Kotabaru, Rabu, mengatakan melihat geografi Kotabaru terdiri dari kepulauan, kelancaran berkomunikasi menjadi sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung aktivitas masyarakat yang ada di pulau-pulau.
"Sarana pendukung telekomunikasi sangat mendesak bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil yang selama ini sangat kesulitan mendapatkan jaringan," kata Mustakim.
Sehingga harus ada peran pemerintah daerah yang dalam hal ini bisa berkoordinasi dengan para pelaku usaha telekomunikasi seperti operator seluler, agar membangun tower atau BTS di daerah terpencil tersebut.
Pasalnya lanjut dia, masyarakat Kotabaru yang berada di pulau-pulau kecil itu merasakan keterisoliran bukan hanya kendala transportasi tapi juga informasi yang sering terlambat.
Oleh sebab itu, mereka sangat mengharapkan peran pemerintah daerah mendesak kepada operator seluler untuk membangun BTS di daerah mereka.
BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
Lebih lanjut politisi PBB ini mengungkapkan, keengganan operator seluler membangun BTS di daerah-daerah terpencil karena mereka menilai secara ekonomi tidak menguntungkan karena memang orientasi perusahaan adalah keuntungan.
Memang diakui, jika pertimbangannya bisnis, membangun tower atau BTS di pulau-pulau terpencil itu tidak untung bagi pengusaha.
Sebab dengan populasi penduduk yang ada dengan prosentasi pengguna seluler, dinilai belum sebanding dengan biaya untuk pembangunan BTS berikut biaya operasional dan perawatannya.
"Jika mengacu pada bisnis memang tidak menguntungkan, tapi dalam hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah bagi masyarakatnya dalam penyediaan sarana pendukung telekomunikasi," ungkapnya.
Sehubungan dengan hal ini, pihaknya berjanji akan berkoordinasi dengan Dinas Infokom untuk membahas dan sekaligus merumuskan kebijakan terkait pelibatan swasta dalam pendirian BTS di daerah kepulauan.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017