Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus I studi komparasi ke Jawa Timur dan Jawa Barat untuk mempelajari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik kedua pemerintah provinsi tersebut.
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut membahas tiga Raperda yang berasal dari pemerintah provinsi (pemprov) setempat, ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kalsel HM Antung Rozaniansyah menjawab wartawan di Banjarmasin, Kamis.
Ketiga Raperda yang berkaitan dengan BUMD milik pemprov itu terdiri atas Raperda tentang Perubahan Status Badan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel dari bentuk perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT).
Selain itu, Raperda tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bangun Banua menjadi PT, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), serta Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kalsel.
Pada saat bersamaan kunjungan kerja (kunker) Pansus I ke luar daerah, juga Pansus II DPRD Kalsel yang membahas Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di provinsi tersebut berkonsultasi dengan kementerian terkait dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat.
Kunker Pansus I dan II DPRD Kalsel ke luar daerah terdiri dua tahap, yaitu tahap I, 21 - 23 Maret 2017 dan tahap II, 29 - 31 Maret mendatang, tutur Plt Sekwan yang akrab disapa Nunung.
"Namun pada kunker Pansus I dan II DPRD Kalsel tahap II dengan kegiatan/sasaran sebaliknya pada kunker tahap I," lanjut mantan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) provinsi tersebut.
Studi komparasi itu untuk menambah wawasan sebagai bahan masukan dalam pembahasan Raperda terkait BPD, Bangun Banua, Jamkrida dab BPR, demikian Nunung.
Seiring dengan kunker I dan II secara bersamaan anggota Press Room DPRD Kalsel kelimpungan mencari berita yang bersumber dairi "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) karena wakil rakyat tingkat provinsi tersebut lagi tidak berada di tempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut membahas tiga Raperda yang berasal dari pemerintah provinsi (pemprov) setempat, ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kalsel HM Antung Rozaniansyah menjawab wartawan di Banjarmasin, Kamis.
Ketiga Raperda yang berkaitan dengan BUMD milik pemprov itu terdiri atas Raperda tentang Perubahan Status Badan Hukum PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalsel dari bentuk perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT).
Selain itu, Raperda tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Bangun Banua menjadi PT, PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida), serta Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kalsel.
Pada saat bersamaan kunjungan kerja (kunker) Pansus I ke luar daerah, juga Pansus II DPRD Kalsel yang membahas Raperda tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di provinsi tersebut berkonsultasi dengan kementerian terkait dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat.
Kunker Pansus I dan II DPRD Kalsel ke luar daerah terdiri dua tahap, yaitu tahap I, 21 - 23 Maret 2017 dan tahap II, 29 - 31 Maret mendatang, tutur Plt Sekwan yang akrab disapa Nunung.
"Namun pada kunker Pansus I dan II DPRD Kalsel tahap II dengan kegiatan/sasaran sebaliknya pada kunker tahap I," lanjut mantan Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) provinsi tersebut.
Studi komparasi itu untuk menambah wawasan sebagai bahan masukan dalam pembahasan Raperda terkait BPD, Bangun Banua, Jamkrida dab BPR, demikian Nunung.
Seiring dengan kunker I dan II secara bersamaan anggota Press Room DPRD Kalsel kelimpungan mencari berita yang bersumber dairi "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel) karena wakil rakyat tingkat provinsi tersebut lagi tidak berada di tempat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017