Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Abdul Wahid bersyukur daerahnya mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan sehingga bisa mendapatkan bantuan Dana Insentif Daerah sebesar Rp75,5 Miliar.


"Namun saya berharap perencanaan pembangunan daerah lebih terukur sehingga bisa merencanakan penurunan angka kemiskinan dan lainnya," ujar Wahid di Amuntai, Kamis.

Wahid mengatakan, setiap tahun pemerintah berupaya meningkatkan perencanaan pembangunan dengan pengukuran yang lebih jelas dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Hendaknya perencanaan serupa perlu diterapkan pula dipemerintah Kabupaten HSU sehingga penggunaan anggaran bisa mencapai target yang nyata dan terukur.

Wahid yang kembali terpilih sebagai Bupati HSU pada Pilkada serentak kemaren menegaskan, pemerintah daerah terus berupaya agar penerimaan pendapatan daerah setiap tahun selalu meningkat melalui berbagai upaya dan kebijakan. Ia juga berharap agar status WTP yang diraih pada 2017 bisa dipertahankan.

Kepala Pelaksana Badan Keuangan dan Aset Daerah, Suyudi pada Musrenbang RKPD di Aula Kantor Bappeda menyampaikan pendapatan daerah yang terkesan menurun dibanding tahun sebelumnya.

"Pendapatan daerah di 2018 diproyeksikan sebesar Rp733,8 Miliar terkesan menurun disebabkan belum dicantumkan Dana Desa, Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah," terang Suyudi.

Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) di2018, katanya, diproyeksikan meningkat sekitar 10,93 persen dibanding PAD tahun 2017. Hasil konfirmasi ke Pemerintah Pusat kemungkinan jumlah dana desa yang diterima Kabupaten HSU juga akan meningkat.

Kepala Bappelitbang HSU, Fajeri Rifani menyampaikan alokasi anggaran untuk perencanaan pembangunan di 2018 untuk bidang ekonomi sebesar Rp36,2 Miliar, bidang sosial budaya sebesar Rp236 M dan bidang Infrastruktur sebesar Rp98,6 M.

Pewarta: Eddy Abdillah

Editor : Eddy Abdillah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017