Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan M Isnaini meminta pemerintah kota setempat untuk konsisten merealisasikan program pokok pikiran (Pokir) legislatif yang dihimpun dari aspirasi masyarakat.
Menurut dia di Banjarmasin, Senin, banyak program Pokir legislatif yang dihasilkan dari turun langsung menjemput aspirasi masyarakat belum terealisasi, bahkan sejak 2023.
Baca juga: Yenny Andhina Maulidda pimpin Gatriwara Kota Banjarmasin 2024-2029
"Dari 2023 sampai 2024 total Rp100 miliar lebih yang belum terealisasi program Pokir legislatif," ujarnya.
Menurut perhitungan Isnaini, Pemkot Banjarmasin baru merealisasikan program Pokir legislatif sekitar Rp60 miliar.
"Karena selama dua tahun itu Pemkot melakukan refocusing APBD, makanya banyak Pokir yang tak bisa dikerjakan," ujarnya.
Untuk itu, Isnaini berharap "PR" Pokir legislatif ini dapat dikerjakan pada tahun depan atau 2025.
"Kalau ditambah dengan usulan dari konstituen anggota dewan yang baru, tambah banyak lagi jumlahnya," katanya.
Baca juga: Banggar DPRD Banjarmasin pastikan perioritas perbaikan sekolah rusak 2025
Pokir legislatif yang diakomodir tersebut nilainya Rp1 miliar per anggota dewan. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sosial maupun ekonomi. Tergantung kebutuhan masyarakat.
"Kita pilah dan pilih mana yang urgen. Pokir saya yang sudah terealisasi salah satunya di Jalan Malkon Temon dan Gang Adil," katanya.
Isniani menerangkan, pokir adalah usulan masyarakat yang masuk ke dewan, tetapi tidak tersampaikan dalam Musrenbang.
"Kita tidak ingin masyarakat berpikiran dewan hanya menebar janji, karena usulan mereka belum terealisasi hingga sekarang, Ketika turun menemui masyarakat menjaring aspirasi baru, sementara aspirasi lama saja belum terealisasi," demikian katanya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin tetapkan 25 Raperda dibahas pada 2025
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Menurut dia di Banjarmasin, Senin, banyak program Pokir legislatif yang dihasilkan dari turun langsung menjemput aspirasi masyarakat belum terealisasi, bahkan sejak 2023.
Baca juga: Yenny Andhina Maulidda pimpin Gatriwara Kota Banjarmasin 2024-2029
"Dari 2023 sampai 2024 total Rp100 miliar lebih yang belum terealisasi program Pokir legislatif," ujarnya.
Menurut perhitungan Isnaini, Pemkot Banjarmasin baru merealisasikan program Pokir legislatif sekitar Rp60 miliar.
"Karena selama dua tahun itu Pemkot melakukan refocusing APBD, makanya banyak Pokir yang tak bisa dikerjakan," ujarnya.
Untuk itu, Isnaini berharap "PR" Pokir legislatif ini dapat dikerjakan pada tahun depan atau 2025.
"Kalau ditambah dengan usulan dari konstituen anggota dewan yang baru, tambah banyak lagi jumlahnya," katanya.
Baca juga: Banggar DPRD Banjarmasin pastikan perioritas perbaikan sekolah rusak 2025
Pokir legislatif yang diakomodir tersebut nilainya Rp1 miliar per anggota dewan. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sosial maupun ekonomi. Tergantung kebutuhan masyarakat.
"Kita pilah dan pilih mana yang urgen. Pokir saya yang sudah terealisasi salah satunya di Jalan Malkon Temon dan Gang Adil," katanya.
Isniani menerangkan, pokir adalah usulan masyarakat yang masuk ke dewan, tetapi tidak tersampaikan dalam Musrenbang.
"Kita tidak ingin masyarakat berpikiran dewan hanya menebar janji, karena usulan mereka belum terealisasi hingga sekarang, Ketika turun menemui masyarakat menjaring aspirasi baru, sementara aspirasi lama saja belum terealisasi," demikian katanya.
Baca juga: DPRD Banjarmasin tetapkan 25 Raperda dibahas pada 2025
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024