Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung swasembada pangan yang ingin diwujudkan dengan Asta Cita oleh Presiden Prabowo Subianto melalui program Reforma Agraria.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria sekaligus Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur 2024 pada Senin (18/11) secara daring dan luring.
“Dalam Asta Cita disebutkan aspek swasembada pangan. Aspek ini terkait dengan jalannya Reforma Agraria dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam poin turunannya, Reforma Agraria menjadi salah satu perhatian. Disebutkan bahwa menjalankan Reforma Agraria ini untuk memperbaiki kesejahteraan petani,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.
Ia mengatakan, program Reforma Agraria ini bisa berjalan dengan baik melalui penguatan kelembagaan GTRA baik di pusat maupun daerah.
“Rapat koordinasi ini sangat relevan, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia menjadi negara yang bersatu. Dimulai dari memperkuat sinergi dan kolaborasi jajaran pemerintah melalui GTRA. Program Asta Cita ini berkorelasi dengan tugas dan fungsi Ditjen Penataan Agraria dan program Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.
Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lintas sektor juga perlu dilakukan, terlebih pasca transisi kepemimpinan di pemerintahan Indonesia.
Menurut Yulia Jaya Nirmawati, koordinasi lintas sektor ini menjadi unsur penting untuk meruntuhkan ego sektoral. Sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit Wakatobi 2022 silam bahwa penyebab utama terhambatnya pelaksanaan Reforma Agraria adalah tembok ego sektoral.
Pj. Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua GTRA Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono juga menitikberatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, salah satunya dalam percepatan Reforma Agraria.
“Ini perlu menjadi perhatian kita karena Reforma Agraria ini betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita mencoba untuk merumuskan kembali, mengevaluasi kembali apa yang menjadi kebijakan kita untuk Reforma Agraria untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” imbaunya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Timur, Lampri.
Ia berharap, melalui Rapat Koordinasi Tim GTRA Provinsi Jawa Timur ini dapat bersama mewujudkan misi Asta Cita 2024/2029.
“Diharapkan Rapat Koordinasi ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi melalui kelembagaan serta mendorong Tim GTRA di Jawa Timur untuk melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang berkelanjutan, berkeadilan, partisipatif, transparan dan akuntabel,” pungkas Lampri dalam rapat yang juga dihadiri oleh seluruh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung ke dalam Tim GTRA Provinsi Jawa Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria sekaligus Tim Pelaksana Percepatan Reforma Agraria, Yulia Jaya Nirmawati pada kegiatan Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jawa Timur 2024 pada Senin (18/11) secara daring dan luring.
“Dalam Asta Cita disebutkan aspek swasembada pangan. Aspek ini terkait dengan jalannya Reforma Agraria dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam poin turunannya, Reforma Agraria menjadi salah satu perhatian. Disebutkan bahwa menjalankan Reforma Agraria ini untuk memperbaiki kesejahteraan petani,” ujar Yulia Jaya Nirmawati.
Ia mengatakan, program Reforma Agraria ini bisa berjalan dengan baik melalui penguatan kelembagaan GTRA baik di pusat maupun daerah.
“Rapat koordinasi ini sangat relevan, di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto menginginkan Indonesia menjadi negara yang bersatu. Dimulai dari memperkuat sinergi dan kolaborasi jajaran pemerintah melalui GTRA. Program Asta Cita ini berkorelasi dengan tugas dan fungsi Ditjen Penataan Agraria dan program Reforma Agraria,” jelas Yulia Jaya Nirmawati.
Penguatan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lintas sektor juga perlu dilakukan, terlebih pasca transisi kepemimpinan di pemerintahan Indonesia.
Menurut Yulia Jaya Nirmawati, koordinasi lintas sektor ini menjadi unsur penting untuk meruntuhkan ego sektoral. Sebagaimana yang dikatakan Presiden Joko Widodo pada GTRA Summit Wakatobi 2022 silam bahwa penyebab utama terhambatnya pelaksanaan Reforma Agraria adalah tembok ego sektoral.
Pj. Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua GTRA Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono juga menitikberatkan pentingnya menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, salah satunya dalam percepatan Reforma Agraria.
“Ini perlu menjadi perhatian kita karena Reforma Agraria ini betul-betul langsung bersentuhan dengan masyarakat. Kita mencoba untuk merumuskan kembali, mengevaluasi kembali apa yang menjadi kebijakan kita untuk Reforma Agraria untuk bisa dilaksanakan dengan baik,” imbaunya.
Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua Pelaksana Harian GTRA Provinsi Jawa Timur, Lampri.
Ia berharap, melalui Rapat Koordinasi Tim GTRA Provinsi Jawa Timur ini dapat bersama mewujudkan misi Asta Cita 2024/2029.
“Diharapkan Rapat Koordinasi ini dapat meningkatkan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi melalui kelembagaan serta mendorong Tim GTRA di Jawa Timur untuk melakukan percepatan pelaksanaan Reforma Agraria yang berkelanjutan, berkeadilan, partisipatif, transparan dan akuntabel,” pungkas Lampri dalam rapat yang juga dihadiri oleh seluruh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tergabung ke dalam Tim GTRA Provinsi Jawa Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024