Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan, Ismail Hidayat menyarankan perlunya pemerintah atau pihak terkait di provinsi itu melakukan operasi pasar gas elpiji.
Operasi pasar tersebut guna mengatasi kelangkaan dan masih mahalnya harga gas elpiji di hingga saat ini, ujarnya di Banjarmasin, Minggu.
"Apalagi kalau sampai sepekan mendatang atau lebih kelangkaan gas elpiji masih terjadi dan harga kebutuhan bahan bakar rumah tangga itu juga tetap mahal, maka OP tersebut mutlak," katanya.
Namun wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berharap, pasaran gas elpiji, baik persediaan maupun harga normal kembali dalam beberapa hari mendatang atau setidaknya pekan depan.
"Kita berharap, apa yang dikatakan pihak PT Pertamina Banjarmasin benar, sehingga persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini segera teratasi," ucapnya.
"Kalau pekan ini persoalan kelangkaan dan harga gas elpiji masih mahal, kemungkinan saya melalui kawan-kawan di Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi akan mengundang Pertamina untuk meminta klarifikasi," lanjutnya.
Semestinya menurut dia, pemerintah atau Pertamina selaku ooperatur yang melayani kebutuhan masyarakat dalam hal bahan bakar minyak (BBM) termasuk gas elpiji mempunyai kajian yang lebih seksama dan matang.
"Jika seandainya memiliki kajian yang lebih seksama dan matang, serta berguru pada pengalaman masa lalu, kemungkinan kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji tidak akan terjadi atau terulang kembali," demikian Ismail Hidayat.
Sebelumnya (23/2) saat berdialog dengan pengunjuk rasa, Sales Representatif PT. Pertamina Sales Area Banjarmasin Aditia menjelaskan, kelangkaan LPG karena faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga empat meter di perairan Kalsel.
Oleh karena itu kapal juga tidak berlayar, sehingga terpaksa menunggu kapal yang lebih besar/berkapasitas 1.700 metrik ton, ujarnya seraya menyatakan persediaan sekarang sudah mulai normal dan dalam tahap penyesuaian pada tingkat pangkalan.
Terkait lonjakan harga di tingkat pengecer, dia menerangkan, hal itu karena pihaknya tidak memiliki akses dan data terkait jumlah pengecer, sehingga belum dapat menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET.
Kendati demikian dia menegaskan pihaknya akan terus dan lebih inten mengawasi penjualan di tingkat pangkalan, baik ketersediaan tabung gas elpiji maupun harga yang ditetapkan.
Pengunjuk rasa masalah LPG itu menggunakan artibut Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (Lsisk) serta yang mengatasnamakan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Dema-FASEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
Unjuk rasa LSM dan mahasiswa itu, selain mengalami kelangkaan sehingga sulit mendapatkan, juga harga LPG 3 Kg juga naik dari harga eceran tertinggi (HET) Rp17.500/tabung, di luaran menjadi Rp40.000 dan bahkan melonjak sampai Rp60.000.
Menurut pengunjuk rasa terjadinya kelangkaan LPG serta kenaikan harga, antara lain karena antara permintaan/kebutuhan masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan (stok).
"Semestinya seiring konversi penghapusan atau pengurangan pemakaian bahan bakar minyak (BBM), pemerintah/Pertamina harus mampu menyediakan LPG. Tetapi sesudah masyarakat mulai ketergantungan dengan LPG, ternyata pasokan kebutuhan rumah tersebut tidak terpenuhi," ujar pengunjuk rasa.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Operasi pasar tersebut guna mengatasi kelangkaan dan masih mahalnya harga gas elpiji di hingga saat ini, ujarnya di Banjarmasin, Minggu.
"Apalagi kalau sampai sepekan mendatang atau lebih kelangkaan gas elpiji masih terjadi dan harga kebutuhan bahan bakar rumah tangga itu juga tetap mahal, maka OP tersebut mutlak," katanya.
Namun wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berharap, pasaran gas elpiji, baik persediaan maupun harga normal kembali dalam beberapa hari mendatang atau setidaknya pekan depan.
"Kita berharap, apa yang dikatakan pihak PT Pertamina Banjarmasin benar, sehingga persoalan kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini segera teratasi," ucapnya.
"Kalau pekan ini persoalan kelangkaan dan harga gas elpiji masih mahal, kemungkinan saya melalui kawan-kawan di Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi akan mengundang Pertamina untuk meminta klarifikasi," lanjutnya.
Semestinya menurut dia, pemerintah atau Pertamina selaku ooperatur yang melayani kebutuhan masyarakat dalam hal bahan bakar minyak (BBM) termasuk gas elpiji mempunyai kajian yang lebih seksama dan matang.
"Jika seandainya memiliki kajian yang lebih seksama dan matang, serta berguru pada pengalaman masa lalu, kemungkinan kelangkaan dan mahalnya harga gas elpiji tidak akan terjadi atau terulang kembali," demikian Ismail Hidayat.
Sebelumnya (23/2) saat berdialog dengan pengunjuk rasa, Sales Representatif PT. Pertamina Sales Area Banjarmasin Aditia menjelaskan, kelangkaan LPG karena faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga empat meter di perairan Kalsel.
Oleh karena itu kapal juga tidak berlayar, sehingga terpaksa menunggu kapal yang lebih besar/berkapasitas 1.700 metrik ton, ujarnya seraya menyatakan persediaan sekarang sudah mulai normal dan dalam tahap penyesuaian pada tingkat pangkalan.
Terkait lonjakan harga di tingkat pengecer, dia menerangkan, hal itu karena pihaknya tidak memiliki akses dan data terkait jumlah pengecer, sehingga belum dapat menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET.
Kendati demikian dia menegaskan pihaknya akan terus dan lebih inten mengawasi penjualan di tingkat pangkalan, baik ketersediaan tabung gas elpiji maupun harga yang ditetapkan.
Pengunjuk rasa masalah LPG itu menggunakan artibut Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (Lsisk) serta yang mengatasnamakan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Dema-FASEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
Unjuk rasa LSM dan mahasiswa itu, selain mengalami kelangkaan sehingga sulit mendapatkan, juga harga LPG 3 Kg juga naik dari harga eceran tertinggi (HET) Rp17.500/tabung, di luaran menjadi Rp40.000 dan bahkan melonjak sampai Rp60.000.
Menurut pengunjuk rasa terjadinya kelangkaan LPG serta kenaikan harga, antara lain karena antara permintaan/kebutuhan masyarakat tidak berbanding lurus dengan persediaan (stok).
"Semestinya seiring konversi penghapusan atau pengurangan pemakaian bahan bakar minyak (BBM), pemerintah/Pertamina harus mampu menyediakan LPG. Tetapi sesudah masyarakat mulai ketergantungan dengan LPG, ternyata pasokan kebutuhan rumah tersebut tidak terpenuhi," ujar pengunjuk rasa.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017