Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Ismail Hidayat menyarankan, pembelian LPG atau gas elpiji tabung isi tiga kilogram dengan pakai kartu, dikhususkan bagi mereka yang memang berhak.
"Sistem kartu tersebut salah satu upaya pengawasan dan penertiban penyaluran atau penggunaan LPG yang semestinya merupakan hak masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah/tergolong miskin," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Berkaitan sistem kartu tersebut, dia menyarankan, PT Pertamina bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya kelurahan/perangkat desa dalam pendataan. "Pertamina yang menerbitkan kartu sebagai `Id` pengguna LPG 3 kg," sarannya.
Mengenai kelangkaan LPG 3 kg beberapa hari belakangan ini, menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, Pertamina selaku operatur pemerintah dalam pelayanan minyak dan gas (migas) harus melakukan antisipasi dini.
"Kan yang namanya musim gelombang tinggi/besar mungkin bisa diperkiraan lebih awal, sehingga dapat menambah persediaan LPG 3 kg lebih banyak lagi dari hari-hari biasa ketika dalam keadaan normal," tuturnya. wakil rakyat dari PPP itu
Guna mengetahui perkiraan atau ramalan cuaca, lanjut wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pertamina bisa bekerja sama dengan Badan Meterologi Kalimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Jadi sebenarnya tidak alasan kelangkaan LPG 3 kg ataupun jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) lain, kalau Pertamina bekerja dengan perkiraan-perkiraan yang benar, serta belajar dari pengalaman masa lalu. Kejadian serupa pun tak akan terulang," demikian Ismail.
Sebelumnya (23/2) saat berdialog dengan pengunjuk rasa, Sales Representatif PT. Pertamina Sales Area Banjarmasin Aditia menjelaskan, kelangkaan LPG karena faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga empat meter di perairan Kalsel.
Oleh karena itu kapal juga tidak berlayar, sehingga terpaksa menunggu kapal yang lebih besar/berkapasitas 1.700 metrik ton, ujarnya seraya menyatakan persediaan sekarang sudah mulai normal dan dalam tahap penyesuaian pada tingkat pangkalan.
Terkait lonjakan harga di tingkat pengecer, dia menerangkan, hal itu karena pihaknya tidak memiliki akses dan data terkait jumlah pengecer, sehingga belum dapat menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET.
Kendati demikian dia menegaskan pihaknya akan terus dan lebih inten mengawasi penjualan di tingkat pangkalan, baik ketersediaan tabung gas elpiji maupun harga yang ditetapkan.
Pengunjuk rasa masalah LPG itu menggunakan artibut Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (Lsisk) serta yang mengatasnamakan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Dema-FASEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Sistem kartu tersebut salah satu upaya pengawasan dan penertiban penyaluran atau penggunaan LPG yang semestinya merupakan hak masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah/tergolong miskin," ujarnya di Banjarmasin, Jumat.
Berkaitan sistem kartu tersebut, dia menyarankan, PT Pertamina bekerja sama dengan pihak terkait, misalnya kelurahan/perangkat desa dalam pendataan. "Pertamina yang menerbitkan kartu sebagai `Id` pengguna LPG 3 kg," sarannya.
Mengenai kelangkaan LPG 3 kg beberapa hari belakangan ini, menurut anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, Pertamina selaku operatur pemerintah dalam pelayanan minyak dan gas (migas) harus melakukan antisipasi dini.
"Kan yang namanya musim gelombang tinggi/besar mungkin bisa diperkiraan lebih awal, sehingga dapat menambah persediaan LPG 3 kg lebih banyak lagi dari hari-hari biasa ketika dalam keadaan normal," tuturnya. wakil rakyat dari PPP itu
Guna mengetahui perkiraan atau ramalan cuaca, lanjut wakil rakyat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pertamina bisa bekerja sama dengan Badan Meterologi Kalimatologi dan Geofisika (BMKG).
"Jadi sebenarnya tidak alasan kelangkaan LPG 3 kg ataupun jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) lain, kalau Pertamina bekerja dengan perkiraan-perkiraan yang benar, serta belajar dari pengalaman masa lalu. Kejadian serupa pun tak akan terulang," demikian Ismail.
Sebelumnya (23/2) saat berdialog dengan pengunjuk rasa, Sales Representatif PT. Pertamina Sales Area Banjarmasin Aditia menjelaskan, kelangkaan LPG karena faktor cuaca buruk dan gelombang tinggi hingga empat meter di perairan Kalsel.
Oleh karena itu kapal juga tidak berlayar, sehingga terpaksa menunggu kapal yang lebih besar/berkapasitas 1.700 metrik ton, ujarnya seraya menyatakan persediaan sekarang sudah mulai normal dan dalam tahap penyesuaian pada tingkat pangkalan.
Terkait lonjakan harga di tingkat pengecer, dia menerangkan, hal itu karena pihaknya tidak memiliki akses dan data terkait jumlah pengecer, sehingga belum dapat menindak tegas pengecer yang menjual di atas HET.
Kendati demikian dia menegaskan pihaknya akan terus dan lebih inten mengawasi penjualan di tingkat pangkalan, baik ketersediaan tabung gas elpiji maupun harga yang ditetapkan.
Pengunjuk rasa masalah LPG itu menggunakan artibut Lingkar Studi Ilmu Sosial Kemasyarakatan (Lsisk) serta yang mengatasnamakan Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (Dema-FASEI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017