Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama 12 kabupaten atau kota di Provinsi Kalsel menandatangani perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, terkait pengelolaan Opsen atau Pungutan Tambahan Pajak Menurut Presentase Tertentu.
Adapun opsen tersebut terkait dengan pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Perjanjian kerjasama antara Pemkab HSS dan Pemprov Kalsel ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor bersama Pelaksana harian (Plh) Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar, di salah satu hotel di Banjarmasin.
Baca juga: Sekda harapkan sinergisitas Pemkab HSS dan UT ditingkatkan
"Perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB kita di Provinsi Kalsel," kata Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar, mengutip pers rilis Diskomiinfo HSS, Kamis.
Menurut dia, dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antar Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kalsel, dalam pengelolaan Opsen pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil, mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk sinergisitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
"Kita ingin agar pengelolaannya nanti dapat berdampak baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalsel dan juga di kabupaten dan kota se-Provinsi Kalsel," harapnya.
Baca juga: Sekda HSS harapkan capaian SPBE pemkab memicu semangat berbenah
Ditambahkan dia, hasil dari penandatanganan kerjasama ini akan menjadi dasar pembuatan Peraturan Gubernur dan rencana kerja dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel.
Adapun perjanjian kerjasama itu mencakup sinergi pembiayaan atau cost sharing dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
Dana sebesar persen persen dari perolehan pajak akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Adapun opsen tersebut terkait dengan pengelolaan pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Perjanjian kerjasama antara Pemkab HSS dan Pemprov Kalsel ditandatangani Sekretaris Daerah Kabupaten HSS Muhammad Noor bersama Pelaksana harian (Plh) Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar, di salah satu hotel di Banjarmasin.
Baca juga: Sekda harapkan sinergisitas Pemkab HSS dan UT ditingkatkan
"Perjanjian kerjasama ini merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Opsen PKB dan Opsen BBNKB kita di Provinsi Kalsel," kata Plh Gubernur Kalsel Roy Rizali Anwar, mengutip pers rilis Diskomiinfo HSS, Kamis.
Menurut dia, dengan terlaksananya kegiatan ini diharapkan akan tercipta sinergi yang kuat antar Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Kalsel, dalam pengelolaan Opsen pajak.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel Subhan Nor Yaumil, mengatakan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk sinergisitas Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
"Kita ingin agar pengelolaannya nanti dapat berdampak baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalsel dan juga di kabupaten dan kota se-Provinsi Kalsel," harapnya.
Baca juga: Sekda HSS harapkan capaian SPBE pemkab memicu semangat berbenah
Ditambahkan dia, hasil dari penandatanganan kerjasama ini akan menjadi dasar pembuatan Peraturan Gubernur dan rencana kerja dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel.
Adapun perjanjian kerjasama itu mencakup sinergi pembiayaan atau cost sharing dalam pelaksanaan pemungutan pajak.
Dana sebesar persen persen dari perolehan pajak akan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan terkait, yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024