Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memberikan respons positif terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten HSU terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.
Juru bicara fraksi Golongan Karya (Golkar), Almien Ansar Safari, mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) HSU, di mana untuk tahun 2025, RAPBD Pemkab HSU ditarget pendapatan sebesar Rp1,389 triliun, naik sekitar 1,46 persen dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1,369 triliun.
"Kami mengapresiasi atas kinerja seluruh eksekutif Pemerintah Kabupaten HSU terhadap kenaikan estimasi pendapatan daerah ini, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah," kata Almien di aula Rapat Paripurna DPRD HSU, Senin (21/10/2024).
Dia mengatakan, Partai Golkar berharap ke depannya pemerintah daerah perlu ada kebijakan yang mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya PAD pada aspek pajak daerah maupun retribusi daerah serta aspek lainnya.
Sementara itu, juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tedy Suryana, mengharapkan dalam RAPBD tahun 2025, Pemkab HSU dapat memprioritaskan pembangunan terutama untuk program penuntasan kemiskinan, terciptanya lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan.
"Kita berharap RAPBD ini yang nantinya menjadi Peraturan Daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan menjadi instrumen mewujudkan visi dan misi kabupaten HSU dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan," ujarnya.
Seiring dengan itu, juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Junaidi mengharapkan peningkatan efesiensi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan tujuan, indikator dan sasaran sehingga dapat dicapai untuk mensejahterakan masyarakat.
Selain itu, persoalan program penuntasan kemiskinan, dampak inflasi dan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pondok-pondok pesantren di Kabupaten HSU, menjadi pesannya sebagai wakil rakyat kepada Pemkab HSU agar dapat diprioritaskan.
Respon tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Kabupaten HSU tentang APBD tahun anggaran 2025.
Enam fraksi DPRD HSU, menyampaikan pandangannya masing-masing yakni fraksi Golkar dengan juru bicara Almien Ansar Safari, fraksi PKB dengan juru bicara Junaidi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara H. Rustam, fraksi Gerindra dengan juru bicara Andini, fraksi PPP dengan juru bicara Abdurrahman, dan fraksi PDIP dengan juru bicara Tedy Suryana.
Pandangan umum tersebut didengar langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana, Ketua DPRD HSU, Ahmad Fadillah beserta anggota, serta sejumlah kepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab HSU.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Juru bicara fraksi Golongan Karya (Golkar), Almien Ansar Safari, mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) HSU, di mana untuk tahun 2025, RAPBD Pemkab HSU ditarget pendapatan sebesar Rp1,389 triliun, naik sekitar 1,46 persen dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp1,369 triliun.
"Kami mengapresiasi atas kinerja seluruh eksekutif Pemerintah Kabupaten HSU terhadap kenaikan estimasi pendapatan daerah ini, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pendapatan dari transfer pemerintah pusat dan antar daerah," kata Almien di aula Rapat Paripurna DPRD HSU, Senin (21/10/2024).
Dia mengatakan, Partai Golkar berharap ke depannya pemerintah daerah perlu ada kebijakan yang mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya PAD pada aspek pajak daerah maupun retribusi daerah serta aspek lainnya.
Sementara itu, juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tedy Suryana, mengharapkan dalam RAPBD tahun 2025, Pemkab HSU dapat memprioritaskan pembangunan terutama untuk program penuntasan kemiskinan, terciptanya lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, peningkatan sektor pertanian, kesehatan dan pendidikan.
"Kita berharap RAPBD ini yang nantinya menjadi Peraturan Daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, dan menjadi instrumen mewujudkan visi dan misi kabupaten HSU dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan," ujarnya.
Seiring dengan itu, juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Junaidi mengharapkan peningkatan efesiensi pengelolaan anggaran dengan memperhatikan tujuan, indikator dan sasaran sehingga dapat dicapai untuk mensejahterakan masyarakat.
Selain itu, persoalan program penuntasan kemiskinan, dampak inflasi dan alokasi anggaran untuk peningkatan sarana prasarana pondok-pondok pesantren di Kabupaten HSU, menjadi pesannya sebagai wakil rakyat kepada Pemkab HSU agar dapat diprioritaskan.
Respon tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Penyampaian Penjelasan Kepala Daerah terhadap Raperda Kabupaten HSU tentang APBD tahun anggaran 2025.
Enam fraksi DPRD HSU, menyampaikan pandangannya masing-masing yakni fraksi Golkar dengan juru bicara Almien Ansar Safari, fraksi PKB dengan juru bicara Junaidi, fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan juru bicara H. Rustam, fraksi Gerindra dengan juru bicara Andini, fraksi PPP dengan juru bicara Abdurrahman, dan fraksi PDIP dengan juru bicara Tedy Suryana.
Pandangan umum tersebut didengar langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) HSU Adi Lesmana, Ketua DPRD HSU, Ahmad Fadillah beserta anggota, serta sejumlah kepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab HSU.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024