Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mendampingi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Kalimantan Selatan (Kalsel) terkait penginputan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK) 2024 pada aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan (SIMONA).
Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri RI Kandi Istriningsih didampingi dua analis lain, Enggaria Ratna Dewi Kartika dan Titi Rohmah, memberikan materi kepada ASN Pemkab HST di Jakarta, Jumat.
“Peserta kegiatan terdiri dari seluruh pejabat atau petugas yang menangani aplikasi Anjab dan ABK SIMONA pada perangkat daerah Kabupaten HTS,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati HST Faried Fakhmansyah dalam keterangan yang diterima di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Jumat.
Dia menyebutkan asistensi Kemendagri terkait penginputan Anjab & ABK pada aplikasi SIMONA ini sekaligus untuk penyusunan dokumen evaluasi jabatan Pemkab HST periode 2024.
“Birokrasi diciptakan untuk pelayanan masyarakat sehingga perlu peningkatan kapasitas ASN. Terlebih Pemkab HST meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari KemenPANRB dengan predikat nilai sangat baik, maka harus ada korelasi untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Faried menjelaskan SAKIP merupakan pengintegrasian antara sistem perencanaan, penganggaran kinerja, dan sistem keuangan, maka setiap uang yang keluar harus ada manfaatnya.
Menurut dia, birokrasi adalah ujung dari analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan evaluasi jabatan adalah pelayanan publik. Sehingga dari analisis jabatan akan diketahui rincian kerja secara detail, kemudian dari analisis beban kerja akan diketahui efektivitas kerja apakah bisa atau tidak melaksanakan guna mencapai tujuan.
Oleh karena itu, dalam asistensi Kemendagri ini, Faried mengajak para pejabat terkait dapat mengambil peluang untuk meningkatkan kapasitas dalam mencapai visi dan misi daerah dengan cara belajar baik melalui bimbingan teknis maupun melalui pertemuan seperti asistensi bersama Kemendagri ini.
“Saya harap seluruh perangkat daerah dapat menggunakan kemampuan dan kewenangan untuk kebaikan daerah untuk mewujudkan birokrasi yang baik menuju pemerintahan kelas dunia, yakni profesional, efektif, efisien, cepat, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tuturnya.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten HST M Rusdiyanto mengatakan tujuan kegiatan untuk memverifikasi apakah penginputan pada aplikasi SIMONA 2024 masih ada yang kurang.
“Ini sekaligus sebagai langkah awal untuk penginputan aplikasi SIMONA 2025,” ujar Rusdiyanto.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Analis Kebijakan Ahli Madya Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendagri RI Kandi Istriningsih didampingi dua analis lain, Enggaria Ratna Dewi Kartika dan Titi Rohmah, memberikan materi kepada ASN Pemkab HST di Jakarta, Jumat.
“Peserta kegiatan terdiri dari seluruh pejabat atau petugas yang menangani aplikasi Anjab dan ABK SIMONA pada perangkat daerah Kabupaten HTS,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Bupati HST Faried Fakhmansyah dalam keterangan yang diterima di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Jumat.
Dia menyebutkan asistensi Kemendagri terkait penginputan Anjab & ABK pada aplikasi SIMONA ini sekaligus untuk penyusunan dokumen evaluasi jabatan Pemkab HST periode 2024.
“Birokrasi diciptakan untuk pelayanan masyarakat sehingga perlu peningkatan kapasitas ASN. Terlebih Pemkab HST meraih penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari KemenPANRB dengan predikat nilai sangat baik, maka harus ada korelasi untuk kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Faried menjelaskan SAKIP merupakan pengintegrasian antara sistem perencanaan, penganggaran kinerja, dan sistem keuangan, maka setiap uang yang keluar harus ada manfaatnya.
Menurut dia, birokrasi adalah ujung dari analisis jabatan dan analisis beban kerja, sedangkan evaluasi jabatan adalah pelayanan publik. Sehingga dari analisis jabatan akan diketahui rincian kerja secara detail, kemudian dari analisis beban kerja akan diketahui efektivitas kerja apakah bisa atau tidak melaksanakan guna mencapai tujuan.
Oleh karena itu, dalam asistensi Kemendagri ini, Faried mengajak para pejabat terkait dapat mengambil peluang untuk meningkatkan kapasitas dalam mencapai visi dan misi daerah dengan cara belajar baik melalui bimbingan teknis maupun melalui pertemuan seperti asistensi bersama Kemendagri ini.
“Saya harap seluruh perangkat daerah dapat menggunakan kemampuan dan kewenangan untuk kebaikan daerah untuk mewujudkan birokrasi yang baik menuju pemerintahan kelas dunia, yakni profesional, efektif, efisien, cepat, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tuturnya.
Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten HST M Rusdiyanto mengatakan tujuan kegiatan untuk memverifikasi apakah penginputan pada aplikasi SIMONA 2024 masih ada yang kurang.
“Ini sekaligus sebagai langkah awal untuk penginputan aplikasi SIMONA 2025,” ujar Rusdiyanto.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024