Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) terus berupaya meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), untuk menjadi "tulang punggung" perputaran ekonomi masyarakat desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rijali Hadi, mengatakan, Pemda terus mendukung peningkatan kapasitas BUMDes, di antaranya mengeluarkan kebijakan dan regulasi agar tercapainya tujuan dan fungsi dari BUMDes.
"Dari 214 desa yang ada di Kabupaten HSU terdapat adanya 177 BUMDes, yang masih berkegiatan berjumlah 72 BUMDes dan yang sudah berbadan hukum sebanyak 17 BUMDes,” ujar Rijali Hadi, di Amuntai, dilaporkan Selasa.
Digelarnya Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kejaksaan Negeri HSU sebagai pendamping, dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan dari perbankan.
Kajari HSU Agustiawan Umar, selaku narasumber, mengatakan BUMDes menjadi pilar pengembangan ekonomi kerakyatan di desa yang berorientasi kekuatan muatan lokal.
“Menguatkan potensi di desa masing masing, sehingga keberadaan BUMDes juga bisa menggaungkan potensi ini ke lingkup yang lebih luas,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj (pejabat) Bupati HSU Zakly Asswan, dalam sambutannya dirinya mengharapkan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa ini bisa membantu masyarakat dalam dan meningkatkan pembangunan desa.
“Bukan hanya bersifat simpan pinjam seperti koperasi namun ada usaha bergerak yang mampu berkembang, tentu membutuhkan gotong royong dan juga kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat,” ungkapnya.
Berbagai kendala dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun secara finansial, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Rijali Hadi, mengatakan, Pemda terus mendukung peningkatan kapasitas BUMDes, di antaranya mengeluarkan kebijakan dan regulasi agar tercapainya tujuan dan fungsi dari BUMDes.
"Dari 214 desa yang ada di Kabupaten HSU terdapat adanya 177 BUMDes, yang masih berkegiatan berjumlah 72 BUMDes dan yang sudah berbadan hukum sebanyak 17 BUMDes,” ujar Rijali Hadi, di Amuntai, dilaporkan Selasa.
Digelarnya Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan Kejaksaan Negeri HSU sebagai pendamping, dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan dari perbankan.
Kajari HSU Agustiawan Umar, selaku narasumber, mengatakan BUMDes menjadi pilar pengembangan ekonomi kerakyatan di desa yang berorientasi kekuatan muatan lokal.
“Menguatkan potensi di desa masing masing, sehingga keberadaan BUMDes juga bisa menggaungkan potensi ini ke lingkup yang lebih luas,” ujarnya.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj (pejabat) Bupati HSU Zakly Asswan, dalam sambutannya dirinya mengharapkan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa ini bisa membantu masyarakat dalam dan meningkatkan pembangunan desa.
“Bukan hanya bersifat simpan pinjam seperti koperasi namun ada usaha bergerak yang mampu berkembang, tentu membutuhkan gotong royong dan juga kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat,” ungkapnya.
Berbagai kendala dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun secara finansial, dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah desa dalam mengembangkan BUMDesnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024