Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kalimantan Selatan H Fikri mengharapkan, pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor Banjarmasin jangan berlarut-larut lagi.
"Kita minta PT Angkasa Pura (AP) I menepati janji, paling lambat tahun 2019 sudah bisa operasional Bandara Sjamsudin Noor hasil pengembangan tersebut," katanya di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut mengaku dapat memaklumi atas keterlembatan memulai pelaksanaan pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor.
"Mungkin keterlambatan tersebut sebagai sebuah kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah hukum atau permasalahan lain yang tidak kita inginkan bersama," ucap anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu.
"Apalagi kalau pemenang lelang pembangunan bandara tersebut pihak swasta, sehingga lebih memerlukan kehati-hatian," lanjutnya saat berada di ruang fraksi menjawab anggota press room DPRD Kalsel.
Oleh sebab itu, wajar pula AP I baru bisa memulai pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor tersebut sesudah ada kepastian jaminan secara hukum dari Kejaksaan Agung, agar terhindar permasalahan hukum, demikian Fikiri.
Pada kesempatan terpisah, rekannya satu komisi, Hormansyah tetap berharap untuk pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) masuk dalam program strategis nasional (PSN).
"Kita tetap berharap pengembangan Bandara Sjamsudin Noor di wilayah Kota Banjarbaru itu masuk PSN era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla," tegas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel tersebut.
"Karena dengan masuk PSN, ada harapan pengembangan bandara tersebut berlanjut dan terwujud sebagaimana dambaan penduduk Kalsel yang kini mencapai empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota itu," demikian Hormansyah.
Sebelumnya pemimpin proyek tersebut, Taohid H Hadi menerangkan, rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor yang merupakan kebanggaan masyarakat Kalsel itu terbagi dua paket dengan total pembiayaan sekitar Rp2,2 triliun.
Pelaksanaan lelang paket II diantaranya pembangunan apron serta sarana dan prasarana penunjang lain dengan pembiayaan sekitar Rp900 miliar itu sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman pemenang oleh direksi pusat.
Sedangkan paket I antara lain pembangunan terminal penumpang serta sarana dan prasarana lainnya dengan perkiraan pembiayaan Rp1,3 triliun, demikian Taohid.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
"Kita minta PT Angkasa Pura (AP) I menepati janji, paling lambat tahun 2019 sudah bisa operasional Bandara Sjamsudin Noor hasil pengembangan tersebut," katanya di Banjarmasin, Senin.
Oleh sebab itu, anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut mengaku dapat memaklumi atas keterlembatan memulai pelaksanaan pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor.
"Mungkin keterlambatan tersebut sebagai sebuah kehati-hatian agar tidak menimbulkan masalah hukum atau permasalahan lain yang tidak kita inginkan bersama," ucap anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan itu.
"Apalagi kalau pemenang lelang pembangunan bandara tersebut pihak swasta, sehingga lebih memerlukan kehati-hatian," lanjutnya saat berada di ruang fraksi menjawab anggota press room DPRD Kalsel.
Oleh sebab itu, wajar pula AP I baru bisa memulai pekerjaan pembangunan pengembangan Bandara Sjamsudin Noor tersebut sesudah ada kepastian jaminan secara hukum dari Kejaksaan Agung, agar terhindar permasalahan hukum, demikian Fikiri.
Pada kesempatan terpisah, rekannya satu komisi, Hormansyah tetap berharap untuk pengembangan Bandara Sjamsudin Noor (27 kilometer utara Banjarmasin) masuk dalam program strategis nasional (PSN).
"Kita tetap berharap pengembangan Bandara Sjamsudin Noor di wilayah Kota Banjarbaru itu masuk PSN era pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla," tegas Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kalsel tersebut.
"Karena dengan masuk PSN, ada harapan pengembangan bandara tersebut berlanjut dan terwujud sebagaimana dambaan penduduk Kalsel yang kini mencapai empat juta jiwa tersebar pada 13 kabupaten/kota itu," demikian Hormansyah.
Sebelumnya pemimpin proyek tersebut, Taohid H Hadi menerangkan, rencana pengembangan Bandara Sjamsudin Noor yang merupakan kebanggaan masyarakat Kalsel itu terbagi dua paket dengan total pembiayaan sekitar Rp2,2 triliun.
Pelaksanaan lelang paket II diantaranya pembangunan apron serta sarana dan prasarana penunjang lain dengan pembiayaan sekitar Rp900 miliar itu sudah selesai, tinggal menunggu pengumuman pemenang oleh direksi pusat.
Sedangkan paket I antara lain pembangunan terminal penumpang serta sarana dan prasarana lainnya dengan perkiraan pembiayaan Rp1,3 triliun, demikian Taohid.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017