Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala Kabupaten Barito Kuala (BPKAD Batola) Provinsi Kalimantan Selatan Wiwien Masruri menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batola 2024 menembus Rp2 triliun.
"Sebelumnya hanya mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp 1,7 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan,"ujar Wiwien dikonfirmasi di Marabahan Kabupaten Batola, Sabtu.
Baca juga: 196 CPNS Pemkab Batola ikuti sumpah jabatan
Wiwien juga mengingatkan pengelola atau pengurus memperhatikan pelaporan keuangan terkait data aset milik Pemkab Batola.
Terkait pelaporan aset, Wiwien menuturkan sering menjadi permasalahan pada laporan keuangan karena banyak aset yang tidak tercatat dengan baik.
Maka dari itu, jelas dia, apabila pengelola atau pengurus tidak menyelesaikan rekonsiliasi aset sesuai arahan dari pimpinan per tiga bulan maka ada penundaan perencanaan pengembangan pribadi (PDP).
"Alhamdulillah, setiap SKPD menyelesaikan rekonsiliasi aset hingga selesai sehingga tidak terjadi penundaan PDP," ucap Wiwien.
Rekonsiliasi pada laporan keuangan, ujar Wiwien, merupakan proses membandingkan catatan keuangan internal dengan catatan keuangan eksternal.
"Proses ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi keuangan yang dilaporkan," tutur Wiwien.
Baca juga: BPKAD : Daerah wajib sediakan informasi pembangunan dan keuangan daerah
Wiwien juga menyebutkan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang dulu masuk rekening saat hari kerja, namun sekarang tetap masuk meskipun hari libur kerja atau tidak ada penundaan.
Dia berharap para bendahara setiap SKPD agar mentaati pelaporan yang telah dijadwalkan.
“Karena kita sangat tergantung pada data, sehingga jika laporan itu tidak diterima sesuai jadwal, maka dari pusat pun juga akan terganggu. Jadi mohon kerja sama untuk bendahara pengeluaran mentaati semua Laporan sesuai jadwal telah disepakati,” ungkap Wiwien.
Lebih lanjut, dia mengemukakan, saat ini BPKAD Batola sudah mengevaluasi tentang APBD Perubahan 2024 di provinsi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti agar anggaran perubahan tersebut bisa segera digunakan.
"Untuk asistensi anggaran 2025, terkait destinasi perjalanan dinas turut di evaluasi agar sesuai dengan peraturan di provinsi," ujar Wiwien.
Baca juga: Pejabat PK Pemkab Batola ikuti bimtek penyusunan RKA 2023
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Sebelumnya hanya mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp 1,7 triliun yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan,"ujar Wiwien dikonfirmasi di Marabahan Kabupaten Batola, Sabtu.
Baca juga: 196 CPNS Pemkab Batola ikuti sumpah jabatan
Wiwien juga mengingatkan pengelola atau pengurus memperhatikan pelaporan keuangan terkait data aset milik Pemkab Batola.
Terkait pelaporan aset, Wiwien menuturkan sering menjadi permasalahan pada laporan keuangan karena banyak aset yang tidak tercatat dengan baik.
Maka dari itu, jelas dia, apabila pengelola atau pengurus tidak menyelesaikan rekonsiliasi aset sesuai arahan dari pimpinan per tiga bulan maka ada penundaan perencanaan pengembangan pribadi (PDP).
"Alhamdulillah, setiap SKPD menyelesaikan rekonsiliasi aset hingga selesai sehingga tidak terjadi penundaan PDP," ucap Wiwien.
Rekonsiliasi pada laporan keuangan, ujar Wiwien, merupakan proses membandingkan catatan keuangan internal dengan catatan keuangan eksternal.
"Proses ini dilakukan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian informasi keuangan yang dilaporkan," tutur Wiwien.
Baca juga: BPKAD : Daerah wajib sediakan informasi pembangunan dan keuangan daerah
Wiwien juga menyebutkan gaji aparatur sipil negara (ASN) yang dulu masuk rekening saat hari kerja, namun sekarang tetap masuk meskipun hari libur kerja atau tidak ada penundaan.
Dia berharap para bendahara setiap SKPD agar mentaati pelaporan yang telah dijadwalkan.
“Karena kita sangat tergantung pada data, sehingga jika laporan itu tidak diterima sesuai jadwal, maka dari pusat pun juga akan terganggu. Jadi mohon kerja sama untuk bendahara pengeluaran mentaati semua Laporan sesuai jadwal telah disepakati,” ungkap Wiwien.
Lebih lanjut, dia mengemukakan, saat ini BPKAD Batola sudah mengevaluasi tentang APBD Perubahan 2024 di provinsi yang selanjutnya akan ditindak lanjuti agar anggaran perubahan tersebut bisa segera digunakan.
"Untuk asistensi anggaran 2025, terkait destinasi perjalanan dinas turut di evaluasi agar sesuai dengan peraturan di provinsi," ujar Wiwien.
Baca juga: Pejabat PK Pemkab Batola ikuti bimtek penyusunan RKA 2023
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024