Marabahan, (Antaranews Kalsel) - Jelang hari H pelaksanaan pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala , Kalimantan Selatan periode
2017-2022, pada 15 Pebruari 2017, suhu politik di kabupaten tersebut
mulai memanas.
Bupati H Hasanuddin Murad diisukan menggadaikan dana CSR PT Adaro Indonesia selama 5 tahun senilai Rp30 miliar dan dana senilai Rp15 milar diambil terlebih dahulu untuk membiayai kepentingan Pilkada sang isteri Hj Noormiliyani.
Sebelumnya, pada Desember 2016, juga beredar pemberitaan di salah satu media harian Banjarmasin yang menyatakan, Pemkab Batola telah merugikan keuangan negara puluhan miliar dari hasil pungut jasa pandu penarikan tongkang pengangkut batubara yang diberikan pengusaha kepada PD PBKM.
Pemberitaan tersebut, dijadikan selebaran dan dibagi-bagikan kepada masyarakat luas.
Bupati H Hasanuddin Murad, di sela Rakor Penyerahan Dokumen Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) kepada seluruh Kades se-Batola, di Aula Selidah Kantor Bupati, Rabu (18/1), tampak heran.
Karena itulah, dalam kesempatan pertemuan kades se-Batola ini, mantan anggota DP-RI itu mengajak para kades untuk tidak mudah terhasut, jika menemukan selebaran supaya dapat meluruskan.
Sebab, lanjut mantan Dosen Hukum Unlam itu, informasi yang beredar dari selebaran itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.
Demikian pula terhadap isu dana CSR dari PT Adaro yang mengatakan telah digadaikan, hal itu menurut bupati merupakan fitnah.
"Silakan saja tanyakan kepada pihak Adaro. Kebetulan CSR Project Section Head PT Adaro, Firmansyah, ada di sini," tukasnya kepada para kades.
Bupati yang akrab disapa pak Hasan itu mengatakan, apa kepentingan Adaro dengan Batola mau memberikan dana CSR.
"Apalagi posisi Batola hanya sebagai tempat lintasan tongkang batubara, " ucapnya
Untuk itu, dia mengharapkan, para kades agar jangan terhasut fitnah yang sengaja disebar oleh pihak yang ingin menghalalkan segala cara.
Terpisah, CSR Project Section Head PT Adaro Indonesia Firmansyah mengatakan, adanya isu yang menyatakan dana CSR telah digadaikan Bupati Batola selama 5 tahun senilai Rp30 miliar dan uangnya diambil duluan Rp15 miliar sangat tidak mungkin.
Firman menerangkan, realisasi pemberian dana CSR dilakukan PT Adaro Indonesia per program per tahun dan dananya langsung diserahkan kepada si penerima manfaat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Bupati H Hasanuddin Murad diisukan menggadaikan dana CSR PT Adaro Indonesia selama 5 tahun senilai Rp30 miliar dan dana senilai Rp15 milar diambil terlebih dahulu untuk membiayai kepentingan Pilkada sang isteri Hj Noormiliyani.
Sebelumnya, pada Desember 2016, juga beredar pemberitaan di salah satu media harian Banjarmasin yang menyatakan, Pemkab Batola telah merugikan keuangan negara puluhan miliar dari hasil pungut jasa pandu penarikan tongkang pengangkut batubara yang diberikan pengusaha kepada PD PBKM.
Pemberitaan tersebut, dijadikan selebaran dan dibagi-bagikan kepada masyarakat luas.
Bupati H Hasanuddin Murad, di sela Rakor Penyerahan Dokumen Dana Desa dan Dana Alokasi Dana Desa (DD dan ADD) kepada seluruh Kades se-Batola, di Aula Selidah Kantor Bupati, Rabu (18/1), tampak heran.
Karena itulah, dalam kesempatan pertemuan kades se-Batola ini, mantan anggota DP-RI itu mengajak para kades untuk tidak mudah terhasut, jika menemukan selebaran supaya dapat meluruskan.
Sebab, lanjut mantan Dosen Hukum Unlam itu, informasi yang beredar dari selebaran itu sama sekali tidak benar dan tidak berdasar.
Demikian pula terhadap isu dana CSR dari PT Adaro yang mengatakan telah digadaikan, hal itu menurut bupati merupakan fitnah.
"Silakan saja tanyakan kepada pihak Adaro. Kebetulan CSR Project Section Head PT Adaro, Firmansyah, ada di sini," tukasnya kepada para kades.
Bupati yang akrab disapa pak Hasan itu mengatakan, apa kepentingan Adaro dengan Batola mau memberikan dana CSR.
"Apalagi posisi Batola hanya sebagai tempat lintasan tongkang batubara, " ucapnya
Untuk itu, dia mengharapkan, para kades agar jangan terhasut fitnah yang sengaja disebar oleh pihak yang ingin menghalalkan segala cara.
Terpisah, CSR Project Section Head PT Adaro Indonesia Firmansyah mengatakan, adanya isu yang menyatakan dana CSR telah digadaikan Bupati Batola selama 5 tahun senilai Rp30 miliar dan uangnya diambil duluan Rp15 miliar sangat tidak mungkin.
Firman menerangkan, realisasi pemberian dana CSR dilakukan PT Adaro Indonesia per program per tahun dan dananya langsung diserahkan kepada si penerima manfaat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017