Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mempersiapkan anggaran sebesar Rp17 miliar untuk mendanai beberapa pembebasan lahan pada 2017.
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin A Fanani Syaifuddin di Balaikota, Rabu, beberapa titik pembebasan lahan tahun ini, di antaranya untuk kelanjutan siring sungai Martapura di Jalan RK Ilir, di wilayah Muara Kelayan, Banjarmasin Selatan.
"Pembebasan lahan untuk pembangunan siring itu harus beres tahun ini, sehingga menjadi prioritas," ujarnya.
Dia menyatakan, belum bisa menyatakan besaran biaya untuk pembebasan di daerah tersebut sebab belum ada nilai harga lahan dari tim penaksir harga lahan independen.
"Yang pasti kita siapkan dulu biaya ganti ruginya di atas sepuluh miliar rupiah, kalau kurang bisa kita anggarkan di APBD perubahan nanti," ucapnya.
Sebagaimana terdata, ujar Fanani, ada sebanyak 117 buah bangunan milik warga yang harus dibebaskan di sana.
"Luas lahan yang dibebaskan itu sekitar tiga hektare," ucapnya.
Yang menjadi tugas pihaknya juga harus beres tahun ini untuk pembebasan lahan di Jalan Sulawesi Banjarmasin Tengah, yakni, keperluan oprit Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT) II.
"`Kan masih ada itu satu rumah yang belum dibebaskan lagi, jadi tahun ini dilanjutkan lagi," paparnya.
Dia menyatakan, pemerintah kota harus melakukan pangkah pembebasan ini untuk kepentingan umum, tentunya dengan proses yang sesuai aturan.
"Kedua titik yang mau dibebaskan itu prosesnya sudah dari tahun kemarin, hingga penyelesaiannya saja tahun ini, yakni, ganti untung bagi pemilik lahan dan bangunan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Banjarmasin A Fanani Syaifuddin di Balaikota, Rabu, beberapa titik pembebasan lahan tahun ini, di antaranya untuk kelanjutan siring sungai Martapura di Jalan RK Ilir, di wilayah Muara Kelayan, Banjarmasin Selatan.
"Pembebasan lahan untuk pembangunan siring itu harus beres tahun ini, sehingga menjadi prioritas," ujarnya.
Dia menyatakan, belum bisa menyatakan besaran biaya untuk pembebasan di daerah tersebut sebab belum ada nilai harga lahan dari tim penaksir harga lahan independen.
"Yang pasti kita siapkan dulu biaya ganti ruginya di atas sepuluh miliar rupiah, kalau kurang bisa kita anggarkan di APBD perubahan nanti," ucapnya.
Sebagaimana terdata, ujar Fanani, ada sebanyak 117 buah bangunan milik warga yang harus dibebaskan di sana.
"Luas lahan yang dibebaskan itu sekitar tiga hektare," ucapnya.
Yang menjadi tugas pihaknya juga harus beres tahun ini untuk pembebasan lahan di Jalan Sulawesi Banjarmasin Tengah, yakni, keperluan oprit Jembatan Antasan Kecil Timur (AKT) II.
"`Kan masih ada itu satu rumah yang belum dibebaskan lagi, jadi tahun ini dilanjutkan lagi," paparnya.
Dia menyatakan, pemerintah kota harus melakukan pangkah pembebasan ini untuk kepentingan umum, tentunya dengan proses yang sesuai aturan.
"Kedua titik yang mau dibebaskan itu prosesnya sudah dari tahun kemarin, hingga penyelesaiannya saja tahun ini, yakni, ganti untung bagi pemilik lahan dan bangunan," ujarnya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017