Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ratusan mahasiswa yang mengaku tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan aksi demo di DPRD provinsi setempat, Kamis menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016.
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi (pertamax, pertalite, pertadex dan dexlite), sertai kenaikan tarif listrik pengguna 900 VA.
Karena menurut demonstran, Peraturan Pemerintah (PP) 60/2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK), serta kenaikan harga BBM dan tarif listrik tersebut merupakan kado pahit tahun 2017.
Pasalnya PP 60/2016, kenaikan harga BBM dan tarif listrik tersebut menambah penderitaan rakyat, karena berdampak pada kenaikan ongkos angkutan dan harga berbagai kehutuhan pokok masyarakat, terlebih bagi mereka yang tingkat perekonomian golongan menengah ke bawah.
Demonstran yang antara lain berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu juga menuntut pemerintah agar menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) ilegal.
Demonstran yang juga berasal dari organisasi intra universitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan dan pro masyarakat.
Ketika menemui demonstran tersebut, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel H Puar Junaidi dari Partai Golkar menyatakan, dirinya baik secara pribadi maupun kelembagaan dewan turut bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat.
Pernyataan senada dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel Suwardi Sarlan seraya menambahkan siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang demonstran sampaikan.
Menemui demonstran itu hanya tiga orang anggota DPRD Kalsel masing-masing H Puar Junaidi dari yang tinggal menunggu surat keputusan untuk menjadi ketua lembaga legislatif tersebut sebagai pengganti antarwaktu.
Selain itu, Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Surwardi Sarlan dari PPP, serta Zulfa Asma Fikra dari Partai Demokrat.
Sedangkan anggota DPRD Kalsel lain kunjungan kerja ke luar daerah dengan kegiatan komisi-komisi sebagaimana terjadwal sebelum kedatangan demonstran ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Selain itu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Selatan (Kalsel) tersebut menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi (pertamax, pertalite, pertadex dan dexlite), sertai kenaikan tarif listrik pengguna 900 VA.
Karena menurut demonstran, Peraturan Pemerintah (PP) 60/2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBK), serta kenaikan harga BBM dan tarif listrik tersebut merupakan kado pahit tahun 2017.
Pasalnya PP 60/2016, kenaikan harga BBM dan tarif listrik tersebut menambah penderitaan rakyat, karena berdampak pada kenaikan ongkos angkutan dan harga berbagai kehutuhan pokok masyarakat, terlebih bagi mereka yang tingkat perekonomian golongan menengah ke bawah.
Demonstran yang antara lain berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) itu juga menuntut pemerintah agar menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) ilegal.
Demonstran yang juga berasal dari organisasi intra universitas dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan dan pro masyarakat.
Ketika menemui demonstran tersebut, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel H Puar Junaidi dari Partai Golkar menyatakan, dirinya baik secara pribadi maupun kelembagaan dewan turut bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat.
Pernyataan senada dari Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel Suwardi Sarlan seraya menambahkan siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang demonstran sampaikan.
Menemui demonstran itu hanya tiga orang anggota DPRD Kalsel masing-masing H Puar Junaidi dari yang tinggal menunggu surat keputusan untuk menjadi ketua lembaga legislatif tersebut sebagai pengganti antarwaktu.
Selain itu, Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Surwardi Sarlan dari PPP, serta Zulfa Asma Fikra dari Partai Demokrat.
Sedangkan anggota DPRD Kalsel lain kunjungan kerja ke luar daerah dengan kegiatan komisi-komisi sebagaimana terjadwal sebelum kedatangan demonstran ke "Rumah Banjar" (Gedung DPRD Kalsel).
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017